SAMARINDA. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian resmi melantik sekaligus mengambil janji/sumpah jabatan Akmal Malik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) pengganti Isran Noor dan Hadi Mulyadi, Senin (2/10/2023).
"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Pj Gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, siap menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti pada masyarakat, nusa dan bangsa," ujar Tito diikuti Akmal Malik dan Agus Fatoni.
Pelantikan Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Kaltim dan Agus Fatoni sebagai Pj Gubernur Sumatera Selatan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur. Keppres ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 29 September 2023.
Tito, merasa bersyukur atas pelantikan yang berjalan dengan lancar di Kantor Kemendagri, Jakarta. Ia sangat yakin dan percaya bahwa dua Pj Gubernur ini akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan.
"Saya ucapkan selamat bertugas kepada Pj Gubernur yang baru saja dilantik hari ini, nanti secara spesifik kita akan sampaikan langkah-langkah yang dilakukan kedepannya. Tapi Pak Akmal sudah berpengalaman sebagai Pj di Sulawesi Barat hampir 12 bulan," jelasnya.
"Jadi saya rasa Pak Akmal ini sudah cukup paham dengan tugas-tugasnya sebagai Pj Gubernur. Namun yang jelas dan perlu diingat, ada tugas penting di sana (Kaltim), yakni Ibu Kota Negara (IKN)," sambungnya.
Menurut pria kelahiran 1964 itu, pelantikan Pj Gubernur adalah konsekuensi daripada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Yakni, dengan berakhirnya masa jabatan sebelum Pilkada serentak yang dilaksanakan tahun depan, maka harus diisi oleh Penjabat.
Ditegaskan Tito, mekanisme penunjukan Pj Gubernur sudah dilakukan sesuai aturan, baik UU maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
Pelaksanaannya dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo selaku Pimpinan Sidang Tim Penilaian Akhir.
"Mekanismenya sudah melalui proses yang cukup panjang. Jadi apa yang terjadi hari ini, kita sebagai umat beragama meyakini bahwa semua kehendak dari Allah subhanahuWaTa'ala," katanya.
Tak lupa, Tito juga turut mengucapkan terima kasih pada Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru saja purna tugas pada hari ini, 2 Oktober 2023. Yakni, Isran Noor dan Hadi Mulyadi dari Kaltim. Kemudian, Herman Deru dan Mawardi Yahya dari Sumatera Selatan."Terima kasih atas pengabdiannya untuk Kaltim dan Sumatera Selatan," ujarnya.
Sementara itu, Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim mengaku senang dan siap bekerja sama dengan Akmal Malik yang terpilih sebagai Pj Gubernur pengganti Isran Noor-Hadi Mulyadi.
Pada dasarnya siapa pun yang menjadi PJ Gubernur Kaltim adalah yang terbaik, apalagi jika bisa membangun Kaltim lebih baik lagi. Kehadiran Akmal Malik pun diharapkan dapat memajukan pembangunan di Bumi Etam.
Semua pihak diharap Samsun, untuk dapat mempercayakan sepenuhnya pada putusan Pemerintah Pusat. Pastinya, Presiden sudah memiliki pertimbangan yang sangat panjang dan mendalam ketika menunjuk sosok Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Kaltim.
"Kalau Akmal Malik ditunjuk bagus saja. Beliau paham betul tentang otonomi daerah, regulasi pemerintahan daerah, beliau rasanya masukdari yang kami rekomendasikan," tegas politikus PDI Perjuangan itu.
Sebagai informasi, serah terima jabatan Pj Gubernur Kaltim akan digelar pada Rabu (4/10/2023), di Kota Samarinda.
Untuk diketahui, Agus Fatoni merupakan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Sedangkan, Akmal Malik menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri.
Akmal Malik Dilantik sebagai Pj Gubernur Kaltim
Kamis, 5 Oktober 2023 769
-(1)-cover.jpg)
-(1)-cover.jpg)
Pelantikan Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Kaltim di Kantor Kemendagri
TULIS KOMENTAR ANDA
-thumb.jpg)
-thumb.jpg)
-thumb.jpg)
Pansus PPPLH Konsultasi ke Kemendagri , Dorong Sanksi Tegas dan Penguatan Kewenangan Daerah
Berita Utama
20 Agustus 2025
0
JAKARTA — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur yang tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPPLH) melakukan konsultasi awal ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Rabu (20/8/2025).
Konsultasi ini digelar sebagai bagian dari tahapan penyusunan regulasi daerah yang diharapkan menjadi landasan hukum perlindungan lingkungan hidup di Kaltim secara berkelanjutan dan berkeadilan.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua Pansus, Baharuddin Demmu, bersama anggota DPRD Kaltim Fadly Imawan, Apansyah, Abdurahman KA, dan Husin Djufrie. Turut hadir Plt. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) DLH Provinsi Kaltim, M. Ahmidin. Mereka diterima oleh Analis Hukum Ahli Muda Direktorat Produk Hukum Daerah, Ditjen Otonomi Daerah, Baren Rudy S Tambunan, beserta jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, Pansus menyampaikan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian daerah, seperti maraknya lahan bekas tambang yang terbengkalai, kebakaran hutan, konflik lahan, serta ancaman terhadap satwa endemik seperti pesut Mahakam. Minimnya kewenangan daerah dalam pengawasan dan penegakan hukum menjadi sorotan utama.
“Kami tidak ingin Ranperda ini hanya menjadi dokumen normatif. Harus ada penguatan substansi, terutama dalam hal sanksi dan kewenangan daerah untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran lingkungan,” tegas Baharuddin Demmu.
Ia menambahkan bahwa selama ini banyak kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tidak ditindak secara optimal karena keterbatasan regulasi dan tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah. “Kami ingin perda ini menjadi instrumen yang memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk bertindak cepat dan tepat,” ujarnya.
Anggota Pansus, Fadly Imawan, juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap reklamasi pascatambang yang selama ini dinilai lemah. “Kami melihat banyak lubang tambang yang dibiarkan terbuka tanpa reklamasi. Ini bukan hanya soal estetika, tapi menyangkut keselamatan warga dan keberlanjutan ekosistem,” katanya.
Sementara itu, Apansyah menekankan perlunya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Menurutnya, Ranperda PPPLH harus membuka ruang bagi komunitas lokal untuk terlibat aktif dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran.
“Keterlibatan masyarakat adalah kunci. Mereka yang paling dekat dengan dampak kerusakan lingkungan,” ujarnya.
Menanggapi masukan tersebut, Baren Rudy S Tambunan menjelaskan bahwa Ranperda PPPLH berpotensi mencabut dua perda lama sekaligus. Ia juga menegaskan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk mengatur sanksi administratif dan pidana, selama tetap merujuk pada peraturan yang lebih tinggi.
“Sanksi pidana harus merujuk pada UU PPLH. Jika sudah ada ketentuan pidana di undang-undang, maka perda cukup merujuk. Perlu diperhatikan bahwa objek sanksi bukan pemerintah daerah, melainkan masyarakat atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran,” jelas Baren.
Ia menilai secara substansi, Ranperda PPPLH sudah sejalan dengan kebijakan nasional. Namun, ia menyarankan agar setelah penyusunan selesai, dilakukan pengkajian ulang melalui konsultasi lanjutan dengan Kemendagri dan kementerian teknis terkait.
Konsultasi ini menjadi langkah penting bagi DPRD Kaltim dalam memastikan bahwa regulasi yang disusun tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga relevan dan aplikatif dalam menghadapi tantangan ekologis di daerah.(hms)
-thumb.jpg)