Agiel : Setelah Ditetapkan Sebagai Perda, Pemerintah Harus Segera Membuat Pergub

Senin, 29 Juli 2024 199
Wakil Ketua Pansus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif Pemprov Kaltim tentang Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, Agiel Suwarno, saat membacakan laporan akhir dalam Rapat Paripurna ke 21, Senin (29/7).

SAMARINDA. Pansus DPRD Kaltim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif Pemprov Kaltim tentang Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, sampaikan laporan akhir dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke 21, Senin (29/7).

 

Wakil Ketua Pansus, Agiel Suwarno dalam laporan akhir pansus, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemprov Kaltim atas kerja sama dan koordinasi sebagai mitra yang setara dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. 

 

“Secara khusus kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim yang turut mendampingi Pansus, serta seluruh mitra terkait lainnya yang telah berkontribusi memberikan saran dan masukan selama proses pembahasan Ranperda ini,” kata Agiel.

 

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa luasan hutan pada wilayah Kaltim seluas 8,339 juta hektar atau sebesar 65,48 persen. Hutan dan lahan merupakan sumber daya alam yang mempunyai berbagai fungsi baik ekologi, ekonomi, sosial maupun budaya yang diperlukan untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. 

 

Karena itu, disampaikan Agiel, keberadaan hutan dan lahan yang ada pada wilayah Kalimantan rentan mengalami kebakaran hutan dan lahan pada musim- musim tertentu, dan tidak jarang terjadi kebakaran karena disebabkan faktor manusia. 

 

“Berbagai faktor menyebabkan memburuknya kebakaran yang terjadi dan kendali atas upaya pemadamannya. Faktor kesengajaan, kelalaian, keterbatasan sumber daya dan teknologi serta anomali cuaca kurang diperhitungkan oleh pelaku pembakaran berkontribusi pada memburuknya kebakaran yang terjadi,” sebut dia.

 

Meski karhutla di Kaltim pada 2020, 2021, dan 2022 cukup terkendali, pada 2023 dan pada 2024 mengalami peningkatan. Kabupaten dan kota yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan adalah Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Kutai Timur.

 

“Karhutla merupakan salah satu gangguan yang dapat mengakibatkan berbagai dampak yang merugikan terhadap lingkungan ekonomi, sosial budaya dan politik. Baik regional maupun internasional. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian bersama untuk penanganannya,” bebernya.

 

Karena itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, yang diharapkan dapat meminimalisir terjadinya bencana tersebut. 

 

“Namun keberadaannya saat ini sudah tidak relevan serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan daerah sebagai upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu. Untuk itu perlunya penyesuaian kembali atau mengganti Peraturan Daerah tersebut,” sebut Agiel.

 

Pasca terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, menginstruksikan gubernur untuk menyusun Perda Provinsi mengenai Sistem Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan, serta mengoptimalkan tugas dan fungsi BPBD Provinsi sebagai koordinator dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi. 

 

”Karenanya, pemporv memperbaharui pengaturan dan kebijakan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan,” bebernya.

 

Selain itu lanjut Agiel, pansus dalam proses pembahasan ranperda menilai, masih kurangnya koordinasi, kerjasama, kolaborasi dan sinergisitas antar lembaga dan instansi terkait. Peran BPBD menjadi penting sebagai OPD yang memimpin pencegahan dan penanggulangan.

 

”Tentu saja hal ini harus didukung dengan regulasi daerah yang disusun secara konstruktif, partisipatif dan mengoptimalkan peran-peran BPBD dan kelembagaan lain yang mendukungnya,” sebut Politis PDI Perjuangan ini.

 

Berdasarkan hasil kerja, pansus menyampaikan beberapa poin rekomendasi hasil telaah selama proses pembahasan ranperda kepada pemprov terkait Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan. ”Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan koordinasi, kolaborasi, kerjasama dan sinergisitas semua stakeholder yang terkait dalam penanggulangan bencana Karhutla,” ucapnya.

 

Selain itu, perlunya penguatan peran fungsi lembaga, penyediaan Sarpras SDM dan pendanaan, serta meningkatkan partisipasi publik dalam pengendalian karhutla. Termasuk mengajak dan membina masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penanggulangan karhuta, terutama kegiatan pencegahan karhutla.

 

”Peningkatan alokasi biaya pelaksanaan penanggulangan karhutla secara memadai pada pos anggaran rutin dan anggaran belanja tidak terduga dalam APBD, serta mendorong pemerintah memberikan sanksi tegas bagi pelaku yang dengan sengaja menyebabkan terjadinya karhutla,” imbuh Agiel.

 

”Tak kalah penting, setelah ranperda ini ditetapkan sebagai perda, pemerintah harus segera membuat Peraturan Gubernur paling lambat 1 tahun,” pungkas anggota Komisi I DPRD Kaltim ini. (hms6)

TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Komisi IV DPRD Kaltim Kunjungi Mayapada Hospital Nusantara di IKN, Dorong Standar Layanan Kesehatan Internasional
Berita Utama 26 Februari 2026
0
NUSANTARA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke Mayapada Hospital Nusantara, Kamis (26/02/2026). Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi, didampingi Anggota Komisi IV Fadly Imawan dan Hartono Basuki, serta staf dan tenaga ahli Komisi IV. Rombongan diterima oleh Direktur Mayapada Hospital Nusantara, dr. Farah Alkatiri beserta jajaran manajemen, bertempat di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya penguatan fungsi pengawasan dan dukungan terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah IKN yang terus berkembang sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi menyampaikan apresiasi atas kehadiran rumah sakit bertaraf internasional di IKN. “Pada hari ini kami dari Komisi IV DPRD Kalimantan Timur berkesempatan untuk mengunjungi Rumah Sakit Mayapada, salah satu rumah sakit yang bertaraf internasional, yang kini hadir di lokasi IKN. Ini menjadi fasilitas kesehatan kelas internasional bukan hanya untuk masyarakat di IKN, tapi juga masyarakat Kalimantan Timur. Oleh karena itu, keberadaan Rumah Sakit Mayapada ini patut kita sambut dengan baik dan mudah-mudahan fasilitas yang ada di sini bisa digunakan sebaik mungkin untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat di IKN dan masyarakat Kalimantan Timur secara umum,” ujarnya. Ia menambahkan, standar pelayanan yang diterapkan Mayapada diharapkan dapat menjadi tolok ukur bagi rumah sakit lainnya di daerah. “Mudah-mudahan standar pelayanan Mayapada ini yang kita tahu sangat bagus, bisa menjadi cermin dan ukuran bagi rumah sakit-rumah sakit lainnya, terutama rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” tegasnya. Sementara itu, Direktur Mayapada Hospital Nusantara, dr. Farah Alkatiri menjelaskan bahwa rumah sakit tersebut telah resmi beroperasi sejak Oktober 2024 dan terus memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. “Kami sudah beroperasional di Ibu Kota Nusantara sejak Oktober 2024. Dan kami juga sudah bekerja sama dengan layanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kemudian Jasa Raharja dan pihak-pihak asuransi lainnya. Harapan kami hadir di IKN ini adalah agar dapat melayani warga yang berada di Kalimantan Timur, agar dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang berstandar internasional,” jelasnya. Melalui kunjungan ini, Komisi IV DPRD Kaltim berharap terjalin sinergi antara pemerintah daerah dan fasilitas layanan kesehatan swasta dalam rangka menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berdaya saing internasional bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur.
Indeks