Hasil Pencarian ""
Berita Informasi
Berita Utama
Safuad Sosialisasi Perda Hak Penyandang Disabilitas di Bontang
BONTANG. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Safuad melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) di daerah pemilihannya (Dapil) wilayah kota Bontang dengan membahas peraturan daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Sosper tersebut dilaksanakan di Jalan Sultan Hasanuddin RT 05 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, pada Jumat, (01/04/2022). Safuad menyampaikan dalam sambutannya, bahwa penyandang disabilitas adalah warga negara yang mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Maka itu, tujuan Perda Nomor 1 tahun 2018 dibuat ialah untuk melindungi disabilitas dari penelantaran dan segala tindakan diskriminatif serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM). “Tentunya kegiatan ini sangat penting. Membuka informasi masyarakat, bahwa kita semua sejajar dimata hukum, dan ada Perdanya,” terang Safuad. Ia juga menyampaikan bahwa penyandang disabilitas wajib terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Negara juga bertanggung jawab untuk melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia. “Maka dari itu, penting sosper ini dilakukan, agar masyarakat yang menjadi konstituen kami mengetahui,” ucap Safuad. Ia melanjutkan, dalam pelaksanaannya pemerintah daerah diwajibkan untuk mewujudkan infrastruktur yang ramah terhadap para penyandang disabilitas. “Sumber pembiayaannya, berasal dari APBD dan penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang yang berlaku. Termasuk di dalamnya akomodasi yang layak bagi warga penyandang disabilitas,” ungkap Safuad. Safuad memastikan, pendataan terhadap penyandang disabilitas wajib dilakukan untuk memperoleh data yang akurat terkait karakteristik pokok dan rincian terkait hal tersebut. “Agar ke depan, rumusan dan implementasi kebijakan ini memenuhi secara utuh pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kutim,” pungkasnya. Perlu diketahui, untuk penyampaian lebih jelas tentang perda tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Safuad menghadirkan dua narasumber Rosdianto, S.Pi.,M.Si sebagai pemateri 1, dan Lasarido, SP.,MP sebagai narasumber 2, yang dipandu oleh moderator Rudi,SP,MP. (adv/hms7)
Selengkapnya
Berita Utama
Kerja Cepat, Pansus Jalan Tambang Gelar Rapat Maraton
admin 5 April 2022
0
Berita Utama
Silahturahmi Ketua DPRD Tabalong, Bahas Soal IKN
admin 7 April 2022
0
Berita Utama
RDP Komisi II Bersama Direksi Bankaltimtara
admin 7 April 2022
0
Berita Utama
Aliansi Mahakam Geruduk Kantor DPRD Kaltim
admin 8 April 2022
0
Berita Utama
Makmur Dukung Program Baznas Kaltim
admin 13 April 2022
0
Lainnya
Kerja Cepat, Pansus Jalan Tambang Gelar Rapat Maraton
Berita Utama 5 April 2022
0
SAMARINDA. Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit terus menggelar rapat secara maraton. Mulai rapat internal hingga rapat dengan mengundang perusahaan-perusahaan pertambangan se Kaltim yang dilakukan secara bertahap dilakukan dalam dua bulan terakhir. Hal tersebut dilakukan guna mempercepat proses penyelesaian pembahasan raperda. Ketua Pansus Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk angkutan Batubara dan Sawit Ekti Emanuel menerangkan perusahaan pertambangan dan sawit adalah objek dari raperda yang sedang dibahassekarang sehingga penting untuk diberikan pemahaman. Pemahamannya dimaksud menurut Ekti berfokus kepada untuk mengetahui sejauhmana perusahaan yang ada di Kaltim mematuhi peraturan daerah khususnya berkaitan dengan tidak menggunakan jalan umum baik sebagai lintasan maupun jalan utama. "Perda Kaltim Nomor 10 Tahun 2012 itu jelas menyebutkan bahwa perusahaan wajib menggunakan jalan khusus dan kalaupun melintas di jalan umum wajib menggunakan flyover atau underpass sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas dan kualitas jalan," tutur Ekti saat meminpin rapat pansus, Senin (4/4). "Ini kan sifatnya perubahan bukan membuat perda baru karena itu penting untuk melihat bagaimana efektifitas dari implementasi perda yang sudah sepuluh tahun tersebut dan hasilnya harus diakui tidak berjalan maksimal," tambahnya pada rapat yang dihadiri Baba, Baharuddin Demmu, Mimi Meriami BR Pane, Agiel Suwarno, Yusuf Mustafa, dan Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji. Menyoroti hasil rapat dengan sejumlah perwakilan perusahaan se Kaltim Baharuddin Demmu menyampaikan bahwa masih banyak ditemukan perusahaan pertambangan yang melintasi jalan umum untuk kegiatan angkutan tetapi tidak membuat flyover. Padahal menurut dia Perda Nomor 10 Tahun 2012 sudah sangat jelas menyebutkan bahwa setiap perusahaan tambang maupun batubara wajib membuat jalan khusus atau apabila melintasi jalan  umum membuat flyover atau underpas. "Silahkan lihat pada dokumen perizinan masing-masing perusahaan, kalau menyebutkan demikian ya artinya wajib membuat," kata Demmu di sela-sela rapat pansus jalan tambang dengan PT Insani Bara Perkasa, PT Alam Karya Gemilang dan PT KSM, Selasa (5/4). Ia menjelaskan bahwa banyak dari perusahaan yang melintasi jalan umum dengan tidak membuat flyover atau underpas. Kendati dengan alasan tidak ada kejadian kecelakaan atau mempengaruhi kualitas jalan tetap saja bukan suatu pembenaran. Berdasarkan alasan yang diutarakan perusahaan dalam penggunaan jalan lintasan sudah melakukan perizinan melalui dinas terkait baik provinsi maupun kabupaten/kota yang dilakukan evaluasi dalam jangka waktu tertentu.  "Alasan anggaran tidak mencukupi untuk membuat flyover juga sering di utarakan pihak perusahaan pada RDP pansus. Ini semua akan menjadi bahan bagi pansus dalam merumuskan draf raperda. Artinya bagaimana perda sebagai produk hukum hadir untuk dipatuhi bersama," tegasnya. (adv/hms4)
Indeks