SAMARINDA. Kecelakaan tragis yang melibatkan truk bermuatan batu bara, yang mengakibatkan korban jiwa di jalan Kaltim-Kalsel, mendapatkan perhatian serius dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim, Yenni Eviliana. "Kejadian ini sangat menyedihkan dan tidak seharusnya terjadi, terutama sampai merenggut nyawa seseorang. Kami semua—masyarakat, pemerintah, Bupati, dan anggota DPRD—berharap insiden seperti ini tidak terulang," ungkap Yenni (28/10).
Yenni menyatakan, pihaknya akan menyampaikan permasalahan ini kepada DPRD Provinsi Kaltim. Saat ini, Alat Kelengkapan DPRD (AKD) masih dalam proses pembentukan, dengan jadwal paripurna diharapkan berlangsung pada 11 November 2024. Setelah itu, mereka akan membahas masalah-masalah daerah, termasuk isu di Kabupaten Paser. "Sebagai anggota DPRD dari Dapil Paser-PPU, saya akan memastikan masalah ini menjadi agenda pembahasan di Parlemen. Kami akan mendorong Pemprov Kaltim untuk mengkomunikasikan isu ini ke Kementerian dengan tegas,"ujarnya.
Yenni menambahkan, pemerintah pusat seringkali tidak memahami kondisi khusus di setiap kabupaten/kota di Indonesia. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan kultur daerah saat pembuatan regulasi."Dengan adanya pemerintah baru di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih, saya yakin apa yang kami sampaikan ke pusat akan segera mendapatkan respons. Aktivitas hauling di jalan umum sudah sangat mengganggu dan harus segera diatasi," pungkasnya. (adv/hms7)
Yenni menyatakan, pihaknya akan menyampaikan permasalahan ini kepada DPRD Provinsi Kaltim. Saat ini, Alat Kelengkapan DPRD (AKD) masih dalam proses pembentukan, dengan jadwal paripurna diharapkan berlangsung pada 11 November 2024. Setelah itu, mereka akan membahas masalah-masalah daerah, termasuk isu di Kabupaten Paser. "Sebagai anggota DPRD dari Dapil Paser-PPU, saya akan memastikan masalah ini menjadi agenda pembahasan di Parlemen. Kami akan mendorong Pemprov Kaltim untuk mengkomunikasikan isu ini ke Kementerian dengan tegas,"ujarnya.
Yenni menambahkan, pemerintah pusat seringkali tidak memahami kondisi khusus di setiap kabupaten/kota di Indonesia. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan kultur daerah saat pembuatan regulasi."Dengan adanya pemerintah baru di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih, saya yakin apa yang kami sampaikan ke pusat akan segera mendapatkan respons. Aktivitas hauling di jalan umum sudah sangat mengganggu dan harus segera diatasi," pungkasnya. (adv/hms7)
