JAKARTA. DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kaltim. Kegiatan yang digelar selama dua hari, Rabu – Kamis (3-4/12/ 2025) tersebut adalah dalam rangka penguatan kapasitas DPRD Provinsi Kaltim dalam tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel dan berkelanjutan.
Acara diawali dengan sambutan Rektor Universitas Respati Indonesia (URINDO), Cicilia Windiyaningsih. Yang mana menegaskan bahwa lembaga daerah termasuk DPRD agar memiliki kapasitas yang berpandangan jauh ke depan dan mampu mengawal agenda pembangunan agar berjalan secara transparan, akuntabel serta berkelanjutan. “Kegiatan bimtek ini dirancang sebagai ruang repleksi penguatan kompetensi sekaligus dialog mendalam mengenai tata kelola anggaran, perencanaan pembangunan serta pengawasan yang responsif terhadap dinamika daerah,” tutur Cicilia.
Selanjutnya, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dalam sambutannya mengatakan bahwa bimtek ini bukan sekedar kegiatan formalitas melainkan sebagai instrumen peningkatan kapasitas dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga legislasi, budgeting dan monitoring. “Saya menginginkan bimbingan teknis ini diikuti dengan serius, kita berdiskusi, berdialog memahami ini,” ujar Hasanuddin.
Menurutnya, dengan melihat kondisi regulasi serta persoalan anggaran yang semakin kompleks serta masyarakat yang semakin kritis maka DPRD dituntut harus memiliki kompetensi yang update terhadap permasalahan yang ada juga harus memiliki strategi yang terukur dalam mengambil suatu keputusan serta profesional. “Kita 55 orang ini harus betul-betul memiliki kompetensi punya kapasitas, update terhadap sebuah permasalahan, melakukan strategi yang terukur dan profesional. Mudah-mudahan bimtek ini dalam rangka penguatan bisa memberikan manfaat bagi kita semua,” kata politisi partai Golkar ini.
Melalui bimtek tersebut, ia menginginkan agar semua anggota dewan memperkuat kemampuan analisis dan kontrol anggaran agar APBD kedepan benar-benar menjadi instrumen kesejahteraan rakyat, bukan sekedar dokumen administratif.
Bimtek menghadirkan narasumber dari Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI. Riris Prasetyo selaku Analis Kebijakan Ahli Madya yang membahas materi tentang mekanisme dan tata kelola pemberian pinjaman oleh Pemerintah Pusat sesuai PP No. 38 Tahun 2025 dan Hedriwan selaku Direktur Perencanaan Anggaran Daerah yang membahas materi tentang optimalisasi reses dan jaring aspirasi masyarakat yang efektif. Bimtek juga turut diikuti oleh Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis, Wakil Ketua III DPRD Kaltim Yenni Eviliana, Sekwan Norhayati US, dan sejumlah Anggota DPRD Kaltim.(hms8)
Acara diawali dengan sambutan Rektor Universitas Respati Indonesia (URINDO), Cicilia Windiyaningsih. Yang mana menegaskan bahwa lembaga daerah termasuk DPRD agar memiliki kapasitas yang berpandangan jauh ke depan dan mampu mengawal agenda pembangunan agar berjalan secara transparan, akuntabel serta berkelanjutan. “Kegiatan bimtek ini dirancang sebagai ruang repleksi penguatan kompetensi sekaligus dialog mendalam mengenai tata kelola anggaran, perencanaan pembangunan serta pengawasan yang responsif terhadap dinamika daerah,” tutur Cicilia.
Selanjutnya, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dalam sambutannya mengatakan bahwa bimtek ini bukan sekedar kegiatan formalitas melainkan sebagai instrumen peningkatan kapasitas dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga legislasi, budgeting dan monitoring. “Saya menginginkan bimbingan teknis ini diikuti dengan serius, kita berdiskusi, berdialog memahami ini,” ujar Hasanuddin.
Menurutnya, dengan melihat kondisi regulasi serta persoalan anggaran yang semakin kompleks serta masyarakat yang semakin kritis maka DPRD dituntut harus memiliki kompetensi yang update terhadap permasalahan yang ada juga harus memiliki strategi yang terukur dalam mengambil suatu keputusan serta profesional. “Kita 55 orang ini harus betul-betul memiliki kompetensi punya kapasitas, update terhadap sebuah permasalahan, melakukan strategi yang terukur dan profesional. Mudah-mudahan bimtek ini dalam rangka penguatan bisa memberikan manfaat bagi kita semua,” kata politisi partai Golkar ini.
Melalui bimtek tersebut, ia menginginkan agar semua anggota dewan memperkuat kemampuan analisis dan kontrol anggaran agar APBD kedepan benar-benar menjadi instrumen kesejahteraan rakyat, bukan sekedar dokumen administratif.
Bimtek menghadirkan narasumber dari Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI. Riris Prasetyo selaku Analis Kebijakan Ahli Madya yang membahas materi tentang mekanisme dan tata kelola pemberian pinjaman oleh Pemerintah Pusat sesuai PP No. 38 Tahun 2025 dan Hedriwan selaku Direktur Perencanaan Anggaran Daerah yang membahas materi tentang optimalisasi reses dan jaring aspirasi masyarakat yang efektif. Bimtek juga turut diikuti oleh Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis, Wakil Ketua III DPRD Kaltim Yenni Eviliana, Sekwan Norhayati US, dan sejumlah Anggota DPRD Kaltim.(hms8)
