Triwulan Ketiga Realisasi Anggaran Masih Minim, Dewan Pertanyakan Hambatannya

Selasa, 20 September 2022 182
Anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir
SAMARINDA. Hingga September ini serapan anggaran di Pemprov Kaltim dinilai belum maksimal. Itu dilontarkan Anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir.

Pasalnya, sampai saat ini ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pelaksanaan realisasi anggaran masih minim. Ia mencontohkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim dan Dinas PUPR. Sebab kedua OPD ini memiliki anggaran yang cukup besar.

“Sangat memprihatikan karena memasuki triwulan ketiga, realisasi anggaran masih rendah. Kalau saya amanati ini ada yang tidak beres pada jajaran Pemprov Kaltim,” terangnya.

Menurutnya saat ini semua kegiatan pemerintah sudah dipermudah dengan mendaftar pada e-katalog. Namun, dilapangan justru sebaliknya.

“Sekarang saya tanya dimana hambatannya,” tekan Politisi PKB tersebut. “Saya tidak ada urusan. Tapi yang menjadi urusan ketika hal itu menghambat realisasi anggaran yang sudah ditetapkan,” sambungnya.

Dijumpai usai menghadiri Temu Karya Taman Budaya ke-XXI, Kepala Disdikbud Kaltim Muhammad Kurniawan menjelaskan keterlambatan realisasi anggaran disebabkan banyaknya kegiatan pada pembangunan. Karena, rata-rata rekanan meminta uang muka.

“Pengerjaan fisik dilapangan masih tahap pekerjaan,” katanya.

Kendati begitu, pihak terus berupaya percepatan agar realisasi anggaran bisa digunakan secara maksimal. “Kedepannya kami akan mempercepat serapan anggaran. Saat ini juga Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) sudah kita gelontorkan sekitar Rp38 miliar,” pungkasnya. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.