Tio Hadiri Rakornas Bidang Ekonomi, Sosial Dan Budaya, Jaga Kondusifitas Hadapi Tahun Politik 2024

Jumat, 14 April 2023 129
Nidya Listiyono saat menghadiri acara Rakornas yang diadakan di Kendari, Selasa (11/4)
KENDARI. Mewakili Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Nidya Listiyono menghadiri acara  Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait dengan bidang ekonomi, sosial dan budaya yang digagas oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dengan mengusung tema “Sinergi Memantapkan Kerukunan Sosial Masyarakat dalam Mewujudkan Pemilu Damai, Aman dan Harmoni”. Rakornas tersebut dibuka langsung oleh Mendagri Tito Karnavian didampingi Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi bersama Pj Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu di Hotel Claro Kendari, Selasa (11/4).

Dalam sambutannya, Tito Karnavian mengajak seluruh peserta untuk kompak menjaga kondusifitas agar keamanan, ketertiban, kedamaian serta harmonisasi tetap terjaga. “Negara lain heran dengan Indonesia. Karena itu kita patut bersyukur meski memiliki wilayah yang luas, suku, agama dan ras yang banyak, tetapi mampu hidup rukun. Karena itu, kondisi ini terus dipertahankan. Apalagi kita akan menghadapi pesta demokrasi,” ujarnya.

Dilain pihak, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar dalam sambutannya mengatakan bahwa rakornas ini sebagai upaya menciptakan iklim kondusif menghadapi pemilu 2024. Ia menambahkan, rakornas ini bertujuan untuk memberikan kesepahaman bersama terhadap berbagai kebijakan dan upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatasi potensi masalah sosial ditengah masyarakat, khususnya untuk cipta kondisi dalam menyambut pesta demokrasi pemilu tahun 2024.

Selain itu, kegiatan ini untuk mendorong seluruh elemen bangsa bersinergi dalam memantapkan kerukunan masyarakat, terutama menciptakan suasana yang damai, aman, dan harmoni dalam menghadapi pemilu tahun 2024. “Rapat koordinasi bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya ini titik tekannya adalah memantapkan kerukunan sosial kita dalam rangka menuju tahapan pemilu 2024 yang aman dan damai,” papar Bahtiar.
Dalam kesempatan itu, Nidya Listiyono mengatakan dengan diadakannya kegiatan di Kota Kendari yang dihadiri oleh seluruh Gubernur, Bupati, Wali Kota, Ketua DPRD Provinsi dan Kota tersebut tentu menjadi kegiatan yang positif di bulan suci Ramadhan ini dalam rangka untuk bersinergi guna persiapan tahun politik 2024. “Harapan pak Menteri tadi adalah kita semua bisa menjaga harmonisasi, bisa menjaga keamanan, ketertiban tentunya dan menghindari serta meredam konflik-konflik yang kemudian berpotensi muncul,” sebut Tio sapaan akrabnya saat diwawancara usai acara. “Tentu semua, harapannya adalah seluruh provinsi di Indonesia ini menjadi aman, tertib dan kemudian pelaksanaan pemilu dan event-event nasional lainnya itu bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada pergesekan yang berarti,” pungkas Tio yang juga menjabat Ketua Komisi II DPRD Kaltim.

Tampak hadir dalam rakornas, Gubernur Kaltim Isran Noor, para Gubernur, Bupati, Wali Kota, unsur forkopimda serta perangkat daerah dilingkungan provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia. (adv/hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Zakat ASN Melalui Baznas
Berita Utama 23 September 2025
0
Samarinda – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya optimalisasi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di lingkungan Pemprov Kaltim melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).    Hal ini mengemuka dalam rapat kerja bersama Baznas Provinsi Kaltim, perangkat daerah, RSUD, dan mitra kerja lainnya yang berlangsung di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Selasa (23/09/2025).   Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, menegaskan bahwa pengelolaan ZIS harus dilakukan secara maksimal, tidak hanya dari sisi penghimpunan, tetapi juga pemanfaatannya secara strategis. “Zakat ini harus benar-benar bisa mendukung pembangunan daerah. Pengelolaannya perlu disinergikan dengan program CSR agar manfaatnya lebih luas dan terukur,” ujarnya.   Sementara itu, Anggota Komisi IV, Fadly Imawan, menyampaikan perlunya penguatan regulasi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) agar ASN memiliki dasar hukum yang jelas dalam menunaikan zakat penghasilan. “Kami mendorong agar Pergub segera diterbitkan, sehingga pelaksanaan zakat oleh ASN memiliki payung hukum yang kuat,” jelasnya.   Anggota Komisi IV lainnya, Damayanti, turut menekankan pentingnya kontribusi ZIS dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Ia mengusulkan agar Baznas memberikan apresiasi kepada OPD atau pegawai yang konsisten dalam menunaikan ZIS. “Baznas harus hadir untuk masyarakat yang membutuhkan. Reward bagi OPD atau ASN yang aktif berzakat dapat menjadi motivasi positif,” tuturnya.   Dari pihak eksekutif, Asisten I Setda Provinsi Kaltim, Syirajudin, menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim telah menerbitkan Surat Edaran sejak tahun 2024 terkait kewajiban zakat bagi ASN dengan penghasilan di atas Rp 6,8 juta.    Ia juga menyampaikan bahwa Ranpergub Zakat saat ini tengah dalam proses harmonisasi dan akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. “Baznas juga perlu menjangkau perusahaan swasta yang beroperasi di Kaltim. Dalam Ranpergub, terdapat pasal yang mengatur kewajiban zakat bagi pelaku usaha,” terangnya.   Ketua Baznas Provinsi Kaltim, Ahmad Nabhan, melaporkan bahwa potensi ZIS dari ASN dan P3K di lingkungan Pemprov Kaltim diperkirakan mencapai Rp 12 miliar per tahun. Namun, realisasi saat ini masih belum optimal.   “Zakat terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Prinsip kami adalah 3A yakni aman secara syar’i, aman secara regulasi, dan aman untuk NKRI. Dana yang masuk saat ini sebesar Rp 15 miliar, dan yang telah disalurkan mencapai Rp 13 miliar,” ungkapnya.   Rapat menyepakati agar pengumpulan zakat ASN di lingkungan Pemprov Kaltim dilakukan secara optimal melalui Baznas. Selain itu, Baznas diminta menyusun peta potensi zakat di setiap OPD dan secara rutin melakukan sosialisasi.    Komisi IV DPRD Kaltim juga mendorong adanya program reward bagi OPD atau lembaga yang berhasil memaksimalkan pengumpulan ZIS. “OPD mitra kerja Komisi IV harus menjadi teladan dalam pengumpulan zakat. Ke depan, reward bisa menjadi pemicu bagi OPD lain untuk lebih serius,” tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, dalam kesimpulan rapat. (adv/hms7)