Tio Hadiri Rakornas Bidang Ekonomi, Sosial Dan Budaya, Jaga Kondusifitas Hadapi Tahun Politik 2024

Jumat, 14 April 2023 127
Nidya Listiyono saat menghadiri acara Rakornas yang diadakan di Kendari, Selasa (11/4)
KENDARI. Mewakili Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Nidya Listiyono menghadiri acara  Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait dengan bidang ekonomi, sosial dan budaya yang digagas oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dengan mengusung tema “Sinergi Memantapkan Kerukunan Sosial Masyarakat dalam Mewujudkan Pemilu Damai, Aman dan Harmoni”. Rakornas tersebut dibuka langsung oleh Mendagri Tito Karnavian didampingi Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi bersama Pj Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu di Hotel Claro Kendari, Selasa (11/4).

Dalam sambutannya, Tito Karnavian mengajak seluruh peserta untuk kompak menjaga kondusifitas agar keamanan, ketertiban, kedamaian serta harmonisasi tetap terjaga. “Negara lain heran dengan Indonesia. Karena itu kita patut bersyukur meski memiliki wilayah yang luas, suku, agama dan ras yang banyak, tetapi mampu hidup rukun. Karena itu, kondisi ini terus dipertahankan. Apalagi kita akan menghadapi pesta demokrasi,” ujarnya.

Dilain pihak, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar dalam sambutannya mengatakan bahwa rakornas ini sebagai upaya menciptakan iklim kondusif menghadapi pemilu 2024. Ia menambahkan, rakornas ini bertujuan untuk memberikan kesepahaman bersama terhadap berbagai kebijakan dan upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatasi potensi masalah sosial ditengah masyarakat, khususnya untuk cipta kondisi dalam menyambut pesta demokrasi pemilu tahun 2024.

Selain itu, kegiatan ini untuk mendorong seluruh elemen bangsa bersinergi dalam memantapkan kerukunan masyarakat, terutama menciptakan suasana yang damai, aman, dan harmoni dalam menghadapi pemilu tahun 2024. “Rapat koordinasi bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya ini titik tekannya adalah memantapkan kerukunan sosial kita dalam rangka menuju tahapan pemilu 2024 yang aman dan damai,” papar Bahtiar.
Dalam kesempatan itu, Nidya Listiyono mengatakan dengan diadakannya kegiatan di Kota Kendari yang dihadiri oleh seluruh Gubernur, Bupati, Wali Kota, Ketua DPRD Provinsi dan Kota tersebut tentu menjadi kegiatan yang positif di bulan suci Ramadhan ini dalam rangka untuk bersinergi guna persiapan tahun politik 2024. “Harapan pak Menteri tadi adalah kita semua bisa menjaga harmonisasi, bisa menjaga keamanan, ketertiban tentunya dan menghindari serta meredam konflik-konflik yang kemudian berpotensi muncul,” sebut Tio sapaan akrabnya saat diwawancara usai acara. “Tentu semua, harapannya adalah seluruh provinsi di Indonesia ini menjadi aman, tertib dan kemudian pelaksanaan pemilu dan event-event nasional lainnya itu bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada pergesekan yang berarti,” pungkas Tio yang juga menjabat Ketua Komisi II DPRD Kaltim.

Tampak hadir dalam rakornas, Gubernur Kaltim Isran Noor, para Gubernur, Bupati, Wali Kota, unsur forkopimda serta perangkat daerah dilingkungan provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia. (adv/hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Rapat Paripurna ke-20 DPRD Kaltim, Evaluasi APBD 2024 dan Penetapan Kode Etik Baru untuk Legislatif – SUB
Berita Utama 23 Juni 2025
0
SAMARINDA — Suasana khidmat mewarnai Rapat Paripurna ke-20 DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang digelar di Gedung B Kantor DPRD Kaltim, Senin (23/6/2025). Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, rapat tersebut menjadi momentum penting dalam perjalanan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Hadir pula Wakil Ketua DPRD Ananda Emira Moeis dan Yenni Eviliana, Sekretaris DPRD Norhayati Usman, serta Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji. Agenda pertama yakni jawaban pemerintah provinsi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Nota Keuangan dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Dalam sambutannya, Seno Aji menyampaikan apresiasi atas kritik membangun dari legislatif dan menyoroti sejumlah tantangan, mulai dari fluktuasi harga batu bara hingga keterlambatan dana FCPF yang memengaruhi kinerja fiskal. Ia menegaskan komitmen Pemerintah untuk memperkuat tata kelola dengan prinsip keterbukaan dan efisiensi. Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan bahwa tahapan akhir dalam pembahasan Nota Keuangan dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 akan dilakukan secara cermat dan mendalam oleh Badan Anggaran DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Timur. "Hasil pembahasan ini menjadi bahan untuk laporan akhir Badan Anggaran DPRD Kaltim sebagai pertimbangan dan persetujuan serta penetapan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024, yang akan disampaikan pada rapat paripurna selanjutnya,"ujarnya. Pada sesi berikutnya, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kaltim, Subandi, menyampaikan laporan final mengenai Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara. Dokumen tersebut mempertegas standar moral dan perilaku bagi seluruh anggota dewan. Subandi menyebutkan adanya penyempurnaan signifikan, seperti penambahan mekanisme mediasi,penguatan proses aduan publik, serta sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran etika. “Kami ingin lembaga ini tetap menjadi teladan, menjaga kehormatan DPRD dengan sikap arif, jujur, dan bertanggung jawab,” tuturnya, disambut gestur penghormatan dari para peserta rapat. Puncak rapat ditandai dengan pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan tersebut. Dengan jawaban bulat “Setuju” dari seluruh anggota dewan, palu diketuk menandai era baru etika legislatif yang lebih kokoh dan visioner. Rapat ditutup dengan pembacaan keputusan resmi oleh Sekretaris DPRD, menandai berakhirnya sesi penuh makna dan tanggung jawab institusional tersebut. (adv/hms9/hms6)