Tio Hadiri Launching Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kaltim Tahun 2024

Selasa, 30 April 2024 633
LAUNCHING : Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono saat menghadiri acara Launching Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Tahun 2024, Selasa (30/4).

SAMARINDA. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Launching Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Tahun 2024 di halaman parkir GOR Kadrie Oening Sempaja Samarinda, Selasa (30/4) malam.
 

Launching tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) berlangsung sangat meriah dengan dihadiri  ribuan masyarakat Kaltim dengan tampilan band pembuka Hodi Jones dan penampilan band Kotak.
 

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono yang mewakili Ketua DPRD Kaltim, sangat mengapresiasi kegiatan yang digagas oleh KPU Kaltim ini. Pasalnya, kegiatan ini selain sebagai hiburan bagi masyarakat Kaltim namun bisa menjadi ajang edukasi dan sosialisasi terkait pelaksanaan tahapan pilkada pada 27 November mendatang.
 

“Kami atas nama DPRD Kaltim memberikan apresiasi kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya generasi muda sebagai pemilih yang cukup banyak di Kaltim ini,” ujar pria yang akrab disapa Tio ini.
 

Dilain pihak, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari yang hadir pada acara launching itu mengaku sangat berbangga karena antusias masyarakat Kaltim yang luar biasa.
 

“Malam hari ini saya senang sekali. Terima kasih kepada KPU Kaltim. Peluncuran malam ini diikuti masyarakat yang banyak sekali. Pilkada ini dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Jangan lupa 27 November kita nyoblos di TPS masing-masing,” ucap Hasyim Asy’ari.
 

Acara juga dirangkai peluncuran maskot pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kaltim bernama Anggrek Integrasi (Anggi). Pemilihan maskot ini berlatar Anggrek Hitam Kaltim. Selain itu, bersamaan juga diluncurkan jingle Pilkada Kaltim.
 

Tampak hadir, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris, Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto dan jajaran komisioner KPU. (hms8)

TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Rakor BK DPRD se-Kaltim Tekankan Pentingnya Standarisasi Penegakan Etika dan Kepastian Sanksi
Berita Utama 11 Desember 2025
0
BALIKPAPAN. Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi bersama BK DPRD kabupaten/kota se-Kaltim dengan tema “Penguatan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD se-Kalimantan Timur: Standarisasi dan Kepastian Sanksi”, Rabu (10/12/2025). Kegiatan ini digelar untuk memperkuat langkah bersama dalam menciptakan penegakan etika yang lebih konsisten dan terukur di seluruh daerah. Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, dalam sambutannya menekankan bahwa etika merupakan fondasi bagi kualitas demokrasi daerah. Ia mengingatkan bahwa aturan bukan semata formalitas, melainkan cermin kehormatan lembaga. “Tanpa komitmen terhadap etika, kepercayaan publik akan perlahan hilang,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi pembuka bagi pembahasan lebih luas tentang urgensi pembenahan sistem etika di DPRD. Narasumber pertama, Teuku Mahdar Ardian dari MKD DPR RI, menyoroti keragaman bentuk pelanggaran etika yang muncul akibat dinamika sosial politik dan perubahan perilaku digital. Ia menekankan perlunya keseragaman penanganan etika antar daerah. “Pelanggaran yang substansinya sama tidak boleh menghasilkan putusan berbeda. Ini bukti bahwa standarisasi tata beracara BK sudah sangat mendesak,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya kepastian dalam setiap putusan. “Kalau sanksi tidak tegas, ruang kompromi politik makin besar dan kepercayaan publik makin turun,” tambahnya. Sementara itu, akademisi Universitas Mulawarman, Alfian, menegaskan bahwa citra DPRD ditentukan oleh perilaku para anggotanya. “Publik melihat DPRD bukan hanya dari produk kebijakannya, tetapi dari etikanya,” tegasnya. Ia menyebut penegakan etika yang konsisten sebagai syarat menjaga legitimasi lembaga. “Sanksi yang jelas dan konsisten menutup ruang negosiasi politik dan memperkuat independensi BK,” lanjutnya, menekankan perlunya standarisasi pemeriksaan di seluruh daerah. Dalam sesi diskusi, BK kabupaten/kota menyampaikan beragam persoalan di lapangan. Ketua BK Kutai Timur mengeluhkan respons fraksi yang lamban. “Rekomendasi sudah kami kirimkan, tapi fraksi belum menindaklanjuti secara tegas,” ujarnya. Ketua BK Mahakam Ulu turut mengapresiasi metode baru pengawasan kehadiran, sembari berharap peningkatan wibawa lembaga. “Kami ingin BK lebih disegani di internal DPRD,” katanya. Sementara itu, BK Kutai Kartanegara mendorong revisi UU MD3. “Rekomendasi BK itu non-final, mudah dipatahkan di paripurna. Kami butuh penguatan kewenangan,” tegasnya. Ketua BK PPU menutup sesi dengan sorotan soal minimnya sumber daya. “BK hanya tiga orang dan tanpa tenaga ahli. Ini jelas memengaruhi efektivitas kerja,” ujarnya. Rakor ditutup dengan penegasan bahwa BK bukan sekadar perangkat administratif, tetapi penjaga legitimasi moral DPRD. Standarisasi tata beracara, koordinasi antardaerah, dan kepastian sanksi menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan etika dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.  
Indeks