Tingkatkan Partisipasi Masyarakat, Tekan Angka Golput pada Pemilu 2024

Senin, 10 Juli 2023 594
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud memberikan pemaparan saat Rakor Forkopimda se-Kaltim, Kamis (6/7).
BALIKPAPAN. Rapat koordinasi Forkopimda se-Kaltim dalam rangka pemantauan perkembangan politik daerah mendukung konduktivitas daerah menjelang pemilu serentak 2024 di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (6/7).

Acara yang dihadiri Forkopimda, kepala daerah dan pejabat kabupaten/kota se-Kaltim serta instansi terkait tersebut dibuka oleh Gubernur Kaltim Isran Noor. Hadir memberikan pemaparan pada kesempatan itu Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Mewakili Polda Kaltim Kombes Pol Frans Barung Mangera, dan Mewakili Pangdam VI/Mulawarman Kolonel Inf Mustakim. Kemudian disusul Ketua KPU Kaltim Mukhasan Ajib, dan Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto.

Dalam pemaparannya, Hasanuddin Mas’ud menyampaikan  pemilu suatu kegiatan politik yang penting yang menarik keterlibatan semua pihak khususnya masyarakat luas sehingga sudah menjadi tugas semua pihak untuk terlibat mensukseskannya.

Tahun 2024, lanjut dia akan diselenggarakannya pesta demokrasi pemilu serentak untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pilkada pada tahun yang sama.

Ia menyoroti tentang tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemilihan umum yang dinilai perlu untuk terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. “Dengan mengetahui indikator penyebabnya kemudian ditindaklanjuti dengan diberikan solusi,”ujarnya.

Politikus Golkar ini menyebut penyebab golput pada pemilu antara lain disebabkan oleh persoalan administrasi yakni mereka yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap. Masalah teknis yang disebabkan mencoblos tidak pada yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu, misalnya mencoblos dua nama dan lainnya sehingga menyebabkan surat suara tidak sah.

Selain itu, masalah ekonomi dan spikologi juga menjadi dua faktor penting yang menyebabkan tingginya angka golput. “Misalnya dihari pemilu ada yang harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, atau seperti petani yang harus ke ladang sedangkan TPS nya jaraknya cukup jauh. Rasa apatis juga menjadi salah satu alasan,” katanya.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada penyelenggara pemilu dan seluruh pihak yang terkait agar gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas terkait ugensi keterlibatan pada pemilu 2024, serta membuat trobosan dan strategi guna menarik minat masyarakat yang salah satunya dengan memberikan edukasi khususnya pada calon pemilih baru.

Tingginya keterlibatan dan partisipasi masyarakat pada pemilu merupakan gambaran berhasilnya suatu pesta demokrasi dimaksud. (adv/hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi I DPRD Kaltim Lakukan Kunjungan Kerja, Monitoring Status Lahan dan Bangunan KPU Balikpapan
Berita Utama 10 September 2025
0
BALIKPAPAN - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengadakan kunjungan kerja ke Kota Balikpapan pada Rabu (10/9/25) guna monitoring status lahan dan bangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan.  Kunjungan ini merupakan bagian dari tugas pengawasan Komisi I terhadap aset-aset milik negara di wilayah provinsi, termasuk halnya Balikpapan. Rombongan dipimpin oleh Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, didampingi anggota Komisi I lainnya, yaitu Didik Agung Eko Wahono, Budianto Bulang, Baharuddin Demmu, dan Andi Faisal Assegaf. Mereka diterima langsung oleh anggota dan Sekretaris KPU Kota Balikpapan, Susan Charly Rumate, di Ruang Rapat KPU Balikpapan. Salehuddin mengatakan kunjungan ini penting untuk memastikan semua aset negara tercatat dengan baik dan tidak bermasalah secara hukum atau administrasi. Selain itu, pertemuan ini juga menjadi ajang diskusi untuk memahami kendala yang dihadapi KPU Balikpapan.  Dalam pertemuan tersebut, Susan Charly Rumate menjelaskan bahwa lahan dan bangunan yang digunakan KPU Balikpapan saat ini berstatus pinjam pakai karena status kepemilikannya bukan milik KPU Balikpapan. “Untuk saat ini, bukan milik KPU Balikapapan. Tetapi kami pelihara dengan sebaik mungkin,” ujar Susan menjelaskan. Ia juga menambahkan bahwa sampai saat ini belum ada surat perjanjian resmi yang mengatur status pinjam pakai tersebut. Menanggapi hal tersebut, Salehuddin menegaskan bahwa kejelasan status aset harus segera ditindaklanjuti mengingat peran penting KPU dalam penyelenggaraan pemilu.  "KPU adalah mitra kita, kita akan coba memfasilitasi untuk memperjelas terkait aset ini," ucap Salehuddin.  Sebagai langkah konkret, Komisi I berkomitmen untuk memfasilitasi pertemuan antara KPU Kota Balikpapan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kaltim guna memperjelas status aset tersebut. (hms11)