Tingkatkan Partisipasi Masyarakat, Tekan Angka Golput pada Pemilu 2024

Senin, 10 Juli 2023 566
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud memberikan pemaparan saat Rakor Forkopimda se-Kaltim, Kamis (6/7).
BALIKPAPAN. Rapat koordinasi Forkopimda se-Kaltim dalam rangka pemantauan perkembangan politik daerah mendukung konduktivitas daerah menjelang pemilu serentak 2024 di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (6/7).

Acara yang dihadiri Forkopimda, kepala daerah dan pejabat kabupaten/kota se-Kaltim serta instansi terkait tersebut dibuka oleh Gubernur Kaltim Isran Noor. Hadir memberikan pemaparan pada kesempatan itu Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Mewakili Polda Kaltim Kombes Pol Frans Barung Mangera, dan Mewakili Pangdam VI/Mulawarman Kolonel Inf Mustakim. Kemudian disusul Ketua KPU Kaltim Mukhasan Ajib, dan Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto.

Dalam pemaparannya, Hasanuddin Mas’ud menyampaikan  pemilu suatu kegiatan politik yang penting yang menarik keterlibatan semua pihak khususnya masyarakat luas sehingga sudah menjadi tugas semua pihak untuk terlibat mensukseskannya.

Tahun 2024, lanjut dia akan diselenggarakannya pesta demokrasi pemilu serentak untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pilkada pada tahun yang sama.

Ia menyoroti tentang tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemilihan umum yang dinilai perlu untuk terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. “Dengan mengetahui indikator penyebabnya kemudian ditindaklanjuti dengan diberikan solusi,”ujarnya.

Politikus Golkar ini menyebut penyebab golput pada pemilu antara lain disebabkan oleh persoalan administrasi yakni mereka yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap. Masalah teknis yang disebabkan mencoblos tidak pada yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu, misalnya mencoblos dua nama dan lainnya sehingga menyebabkan surat suara tidak sah.

Selain itu, masalah ekonomi dan spikologi juga menjadi dua faktor penting yang menyebabkan tingginya angka golput. “Misalnya dihari pemilu ada yang harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, atau seperti petani yang harus ke ladang sedangkan TPS nya jaraknya cukup jauh. Rasa apatis juga menjadi salah satu alasan,” katanya.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada penyelenggara pemilu dan seluruh pihak yang terkait agar gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas terkait ugensi keterlibatan pada pemilu 2024, serta membuat trobosan dan strategi guna menarik minat masyarakat yang salah satunya dengan memberikan edukasi khususnya pada calon pemilih baru.

Tingginya keterlibatan dan partisipasi masyarakat pada pemilu merupakan gambaran berhasilnya suatu pesta demokrasi dimaksud. (adv/hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
Bapemperda DPRD Kaltim Bahas Reformasi Regulasi Transformasi BUMD dan Kebijakan Lingkungan
Berita Utama 10 Juni 2025
0
SAMARINDA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat internal pada Selasa (10/06) di Gedung E Lantai 1 Kantor DPRD Kaltim. Pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua Bapemperda, Agusriansyah Ridwan, turut dihadiri anggota J. Jahidin dan Andi Muhammad Afif Rayhan Harun.  Rapat tersebut membahas tindak lanjut atas surat dari Pemerintah Provinsi Kaltim terkait tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang telah masuk dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda) tahun 2025. Ketiga ranperda tersebut bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperkuat regulasi sektor usaha milik daerah dan lingkungan hidup.  Dalam pertemuan tersebut, Agusriansyah Ridwan menegaskan bahwa pembahasan dilakukan dengan kajian yuridis, filosofis, dan sosiologis, guna memastikan regulasi lebih relevan dan berdampak positif. Menurutnya, dua dari tiga ranperda merupakan perubahan atas regulasi sebelumnya, yang harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).  “Perubahan ini diperlukan untuk mengoptimalkan peran BUMD dalam meningkatkan PAD, serta mengarahkan dua BUMD milik Pemprov Kaltim menjadi Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda) agar lebih fleksibel dalam pengelolaan keuangan dan investasi,” ungkapnya.  Selain aspek ekonomi, ranperda terkait Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menjadi prioritas dalam pembahasan, mengingat pentingnya regulasi yang mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.  Bapemperda telah menyusun analisis komprehensif terkait ketiga ranperda tersebut dan akan segera menyampaikan hasilnya kepada Pimpinan DPRD Kaltim. Agusriansyah berharap pembacaan nota penjelasan bisa masuk dalam agenda DPRD bulan Juni, seiring dengan urgensi penyelesaian regulasi tersebut.  “Kami optimis ranperda ini bisa rampung dalam satu hingga dua bulan ke depan. Regulasi ini memiliki dampak besar bagi perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat, sehingga kami akan terus mendorong penyelesaiannya,” pungkasnya.  Dengan langkah strategis ini, DPRD Kaltim menegaskan komitmennya dalam menciptakan regulasi yang adaptif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.(hms9)