Tingkatkan Iman dan Takwa, Melalui Kaltim Bershawalat XI

Jumat, 27 Oktober 2023 89
SHALAWAT : Wakil Ketua DPRD Kalim Sigit Wibowo hadiri kegiatan Kaltim Bershalawat ke-XI
SAMARINDA. Hadir dalam kegiatan Kaltim Bershawalat ke-XI, Jumat (27/10) di Gelora Kadrie Oening, Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo menghimbau hendaknya Kaltim bershawalat menjadi momentum dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan.

“Shalawat merupakan perintah dari Allah SWT, dengan memperbanyak shalawat kepada Nabi Muhammad saw selain menambah pahala tentu saja menambah kecintaan kita kepada baginda penghulu para nabi tersebut,”ucapnya.

Kekhusyuan dalam bershalawat membuat hati menjadi lebih damai dan diharapkan mampu memaksimalkan potensi dalam melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah serta menjauhi apa yang menjadi larangannya.

Kegiatan Kaltim Bershawalat ke-XI merupakan rangkaian peringatan HUT ke-58 Bank Kaltimtara. Untuk itu, Sigit mengapresiasi atas berbagai capaian yang dilakukan bank berplat merah itu terhadap peningkatan PAD Kaltim.

“Bank Kaltimtara menjadi BUMD yang memberikan kontribusi besar bagi provinsi, terlebih dengan penambahan penyertaan modal di Tahun 2024 diharapkan mampu lebih maju dan berkembang,”tuturnya.

Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf saat memimpin shalawat yang dihadiri belasan ribu jamaah menyampaikan pesan agar tidak mudah terpecah belah dan selalu menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan NKRI. (hms4)

 
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Zakat ASN Melalui Baznas
Berita Utama 23 September 2025
0
Samarinda – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya optimalisasi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di lingkungan Pemprov Kaltim melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).    Hal ini mengemuka dalam rapat kerja bersama Baznas Provinsi Kaltim, perangkat daerah, RSUD, dan mitra kerja lainnya yang berlangsung di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Selasa (23/09/2025).   Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, menegaskan bahwa pengelolaan ZIS harus dilakukan secara maksimal, tidak hanya dari sisi penghimpunan, tetapi juga pemanfaatannya secara strategis. “Zakat ini harus benar-benar bisa mendukung pembangunan daerah. Pengelolaannya perlu disinergikan dengan program CSR agar manfaatnya lebih luas dan terukur,” ujarnya.   Sementara itu, Anggota Komisi IV, Fadly Imawan, menyampaikan perlunya penguatan regulasi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) agar ASN memiliki dasar hukum yang jelas dalam menunaikan zakat penghasilan. “Kami mendorong agar Pergub segera diterbitkan, sehingga pelaksanaan zakat oleh ASN memiliki payung hukum yang kuat,” jelasnya.   Anggota Komisi IV lainnya, Damayanti, turut menekankan pentingnya kontribusi ZIS dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Ia mengusulkan agar Baznas memberikan apresiasi kepada OPD atau pegawai yang konsisten dalam menunaikan ZIS. “Baznas harus hadir untuk masyarakat yang membutuhkan. Reward bagi OPD atau ASN yang aktif berzakat dapat menjadi motivasi positif,” tuturnya.   Dari pihak eksekutif, Asisten I Setda Provinsi Kaltim, Syirajudin, menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim telah menerbitkan Surat Edaran sejak tahun 2024 terkait kewajiban zakat bagi ASN dengan penghasilan di atas Rp 6,8 juta.    Ia juga menyampaikan bahwa Ranpergub Zakat saat ini tengah dalam proses harmonisasi dan akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. “Baznas juga perlu menjangkau perusahaan swasta yang beroperasi di Kaltim. Dalam Ranpergub, terdapat pasal yang mengatur kewajiban zakat bagi pelaku usaha,” terangnya.   Ketua Baznas Provinsi Kaltim, Ahmad Nabhan, melaporkan bahwa potensi ZIS dari ASN dan P3K di lingkungan Pemprov Kaltim diperkirakan mencapai Rp 12 miliar per tahun. Namun, realisasi saat ini masih belum optimal.   “Zakat terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Prinsip kami adalah 3A yakni aman secara syar’i, aman secara regulasi, dan aman untuk NKRI. Dana yang masuk saat ini sebesar Rp 15 miliar, dan yang telah disalurkan mencapai Rp 13 miliar,” ungkapnya.   Rapat menyepakati agar pengumpulan zakat ASN di lingkungan Pemprov Kaltim dilakukan secara optimal melalui Baznas. Selain itu, Baznas diminta menyusun peta potensi zakat di setiap OPD dan secara rutin melakukan sosialisasi.    Komisi IV DPRD Kaltim juga mendorong adanya program reward bagi OPD atau lembaga yang berhasil memaksimalkan pengumpulan ZIS. “OPD mitra kerja Komisi IV harus menjadi teladan dalam pengumpulan zakat. Ke depan, reward bisa menjadi pemicu bagi OPD lain untuk lebih serius,” tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, dalam kesimpulan rapat. (adv/hms7)