Sinergi DPRD dan Pemprov Kaltim, Insentif Jospol Jadi Bukti Nyata Dukungan Pendidikan di Kaltim

Kamis, 18 September 2025 45
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Syahariah Mas’ud dan Baharuddin Muin, hadir mewakili unsur pimpinan legislatif dalam kegiatan penyerahan insentif Jospol di SMP Negeri 21 Penajam, Kamis (18/9/2025).

PENAJAM — Program Jospol yang digulirkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapat dukungan penuh dari DPRD Kaltim, khususnya dalam pelaksanaannya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kamis (18/9/2025). 

Melalui penyaluran insentif kepada 1.477 guru, serta penghargaan kepada Marbut dan Penjaga Rumah Ibadah Non-Muslim, program ini dinilai sebagai langkah konkret dalam memperkuat pendidikan karakter dan memperhatikan kesejahteraan para pendidik.

Anggota DPRD Kaltim Syahariah Mas’ud dan Baharuddin Muin yang hadir mewakili unsur pimpinan legislatif menyampaikan bahwa Jospol bukan sekadar program bantuan, melainkan bentuk keberpihakan terhadap guru sebagai ujung tombak pembangunan sumber daya manusia.

“Kami di DPRD Kaltim melihat Jospol sebagai program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan para guru. Pendidikan karakter tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan terhadap kesejahteraan pendidik,” ujarnya.

Ia menyampaikan apresiasi atas komitmen para guru dalam membina karakter siswa di tengah tantangan zaman. “Guru adalah ujung tombak pendidikan karakter. Insentif ini bukan sekadar angka, tetapi bentuk penghormatan atas dedikasi mereka dalam membangun Kaltim lebih baik,” ujarnya.

Politisi Golkar ini juga menekankan pentingnya peran wakil rakyat dalam memastikan program strategis seperti Jospol benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. “Kami hadir untuk memastikan bahwa kebijakan seperti Jospol memberi dampak nyata. Guru bukan hanya pengajar, mereka adalah penentu masa depan Kaltim,” tegasnya.

Sementara itu, Baharuddin Muin menambahkan bahwa DPRD Kaltim akan terus mengawal keberlanjutan program Jospol agar tetap relevan dan berdampak. “Kami akan mendorong agar program ini tidak hanya berlanjut, tetapi juga berkembang sesuai tantangan zaman. Pendidikan adalah investasi jangka panjang, dan guru adalah fondasinya,” ungkapnya.

Penyerahan insentif dilakukan langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, dalam sebuah seremoni yang berlangsung di SMP Negeri 21 Penajam. Tak hanya guru, penghargaan Jospol juga diberikan kepada para Marbut dan Penjaga Rumah Ibadah Non-Muslim sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka dalam menjaga nilai-nilai spiritual dan sosial di tengah masyarakat. Total insentif yang disalurkan mencapai Rp 1,9 miliar.

DPRD Kaltim menilai bahwa pelaksanaan Jospol di PPU menjadi contoh nyata bagaimana sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif dalam menghasilkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Dengan semangat kolaboratif, program ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem pendidikan yang berkarakter, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kalimantan Timur. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)