Hamas Terima Kunjungan Wakil Bupati Paser,Silaturrahmi Sekaligus Minta Dukungan Anggaran

Senin, 31 Juli 2023 99
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud didamping Anggota DPRD Kaltim M Udin menerima kunjungan Wakil Bupati Paser Syarifah Masitah Assegaf di ruang pimpinan DPRD Kaltim, Jumat (28/7)
SAMARINDA. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi Anggota DPRD Kaltim M Udin menerima kunjungan silaturrahmi Wakil Bupati Paser Syarifah Masitah Assegaf bersama rombongan, di ruang pimpinan, Jumat (28/7).

Kunjungan Wakil Bupati Paser ini dalam rangka silaturrahmi sekaligus meminta dukungan dan perhatian dari DPRD Kaltim terkait percepatan pembangunan di Kabupaten Paser. “Dukungan Baik itu untuk infrastruktur jalan maupun infrastruktur jembatan, yang merupakan konektivitas antar desa, dan jalan menuju obyek-obyek wisata,” kata Hamas, sapaan akrab Hasanuddin Mas’ud.

Apalagi kata dia, sebagai salah satu daerah penyanggah dan juga mitra strategis IKN. Kabupaten Paser tentu saja sedang gencar-gencarnya melakukan pembenahan disegala sektor. Untuk itu bantuan dari Pemprov Kaltim sangat dibutuhkan untuk kesuksesan pembangunan di Paser.
“DPRD Kaltim tentu saja akan memberikan suport dan dukungan penuh. Tidak hanya Paser sebenarnya, daerah lain juga tentu akan kita berikan dukungan semaksimal mungkin sesuai dengan tupoksi DPRD Provinsi,” terang Politisi Golkar ini.

Hal senada disampaikan Wakil Bupati Paser Syarifa Masitah Assegaf. Dikatakan dia, guna percepatan pembangunan di Kabupaten Paser, tentunya dibutuhkan dana yang sangat besar, sehingga tidak bisa sepenuhnya terakomodir semua di APBD Kabupaten Paser

“Maka dari itu, perlu juga ada dari dana-dana bantuan keuangan (Bankeu) dari Provinsi Kaltim. Kita meminta kedepannya agar bankeu porsinya bisa lebih besar lagi diarahkan ke kabupaten Paser,” harap Mantan Anggota DPRD Kaltim ini.

Ketua DPRD Kaltim sendiri kata dia, menyambut baik dan memberikan apresiasi atas kedatangan orang nomor dua di Kabupaten Paser beserta rombongan. Perempuan yang akrab disapa Masitah ini meyakini, dengan banyaknya usulan pembangunan yang diajukan Pemkab Paser, ini tentunya akan membuat DPRD Kaltim lebih semangat lagi untuk memperjuangkan pembangunan di Paser. “Ini adalah upaya jemput bola Pemkab Paser dalam memperjuangkan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Paser," jelasnya. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Komisi II DPRD Kaltim Bersiap Evaluasi Aset 47 OPD dan Biro Pemprov
Berita Utama 28 Mei 2025
0
SAMARINDA. Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berencana mengevaluasi secara total seluruh aset milik pemerintah provinsi (pemprov) yang tersebar dan dikelola oleh 47 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta sejumlah biro. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa aset daerah tidak terbengkalai. Lebih dari itu, aset-aset tersebut bisa dioptimalkan secara maksimal dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim dari dapil Samarinda, Sapto Setyo Pramono, menegaskan bahwa pihaknya kini tengah dalam proses inventarisasi dan pemetaan ulang seluruh aset tersebut. “Yang jelas begini, Komisi II ini kan sedang menginventarisasi ulang aset yang dikelola pengguna barang, termasuk 47 OPD dan biro. Kita mau tahu mereka punya aset apa, dan apakah dimanfaatkan atau tidak,” ungkapnya kepada Niaga.Asia, Sabtu (24/5) di Royal Park Hotel, Samarinda. Menurut Sapto, banyak aset provinsi yang belum dimaksimalkan, padahal nilainya itu mencapai hingga triliunan rupiah. Karena itu, perlu ada evaluasi terstruktur agar aset-aset itu tidak menjadi beban, melainkan menjadi sumber pendapatan atau fasilitas publik yang bermanfaat. “Tanah kita yang belum termaksimalkan, itu harus terdata. Kita mau data yang utuh, mana yang sudah termanfaatkan, mana yang kira-kira belum, dan mana yang potensial untuk dikembangkan,” terangnya. Komisi II, kata dia, akan bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan biro-biro teknis untuk melakukan pendataan secara komprehensif. Evaluasi ini juga akan menyasar sistem pengelolaan, pola pemanfaatan, serta kejelasan status hukum atas aset yang dikuasai masing-masing OPD dan biro. “Bukan hanya Perusda yang kita evaluasi, tapi semua akan kita cek, termasuk OPD dan biro yang selama ini mengelola aset-aset provinsi. Aset-aset kita sangat banyak, ada di Sanga sanga, Kutai Timur dan Berau. Cuma kita mau pilah-pilah dulu. Intinya jangan sampai ada yang tidak jelas pengelolaannya,” jelasnya. Ia juga menyebut bahwa evaluasi ini sebagai bagian dari langkah strategis Komisi II untuk mendorong efisiensi tata kelola aset daerah, serta mendukung visi pemprov agar aset-aset itu memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi. “Intinya, kita tidak ingin ada aset provinsi yang diam tak produktif. Kita akan cek semuanya. Kalau perlu rekomposisi aset, ya kita lakukan. Karena ini menyangkut tanggung jawab kita kepada rakyat,” tegasnya. Langkah ini pun selaras dengan keinginan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang berulang kali menekankan pentingnya reformasi tata kelola aset dan kemandirian BUMD sebagai penopang ekonomi daerah. (adv/hms7)
Indeks