Sigit Wibowo Membuka Rapimwil II Pemuda Muhammadiyah Kaltim

Jumat, 30 Desember 2022 207
Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo saat menghadiri acara Pembukaan Rapimwil II Pemuda Muhammadiyah Kaltim di Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong, Kukar, Jumat (30/12)
TENGGARONG. Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo menghadiri sekaligus membuka acara Pembukaan Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) II Pemuda Muhammadiyah Kaltim yang digelar di Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong, Kukar, Jumat (30/12).

Kegiatan yang mengusung tema “Gerakan Pemuda Negarawan, Kolaborasi untuk Kaltim Berkemajuan” tersebut dihadiri Assisten I Setkab Kukar Ahmad Taufik Hidayat, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kaltim Muhadi Sucipto, Ketua Pimpinan Daerah
Muhammadiyah Kukar Suprianto serta jajaran pengurus Pemuda Muhammadiyah Kaltim.

Muhadi Sucipto menyatakan bahwa kegiatan ini sebagai sarana konsolidasi, koordinasi dan evaluasi bagi organisasi.

Dalam kesempatan itu, ia meminta izin dan dukungan kepada semua stake holder yang hadir, terhadap pelaksanaan Muktamar Pemuda Muhammadiyah di Balikpapan pada bulan Februari tahun 2023 mendatang.

Pasalnya, Pemuda Muhammadiyah ditingkat wilayah merupakan pionir dan kaderisasi warga Muhammadiyah.

“Kita sudah ditingkat organisasi kader, maka kita berproses, ditempa dan seterusnya didalam pelaksanaan pengkaderan tersebut.

Oleh karena itu, mohon dukungannya dari ayahanda dan dari peserta semuanya bahwa proses kaderisasi ini akan berlangsung terus dan akan kita lanjutkan untuk kemaslahatan bersama,” ujar Muhadi dalam sambutannya.

Kemudian, Sigit Wibowo dalam sambutannya mengatakan, sejak awal berdirinya, banyak hal yang dilakukan Muhammadiyah dalam membantu pemerintah bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.

Oleh karena itu, pemerintah maupun DPRD memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Muhammadiyah termasuk angkatan muda Muhammadiyah khususnya Pemuda Muhammadiyah.

“Alhamdulillah, dari komunikasi yang dilakukan pak Muhadi secara intens, membuat kita saling tahu. Beberapa waktu lalu, Pemuda Muhammadiyah berkoordinasi dengan kami di DPRD,” ujar Sigit.

Ia berharap kegiatan Rapimwil II Pemuda Muhammadiyah di Tenggarong dan Muktamar Pemuda Muhamadiyah di Balikpapan nanti berjalan sukses guna mengambil keputusan yang signifikan untuk kemaslahatan masyarakat Kaltim.

“Kita-kita yang muda ini, menyiapkan diri baik itu SDM, kemudian jaringan pertemanan atau lobi-lobi. Karena dengan komunikasi itu, akan membuahkan sebuah gagasan serta kegiatan yang berimbas kepada kepentingan masyarakat Kaltim,” kata politikus PAN ini. (adv/hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)