Sigit Wibowo Hadiri Peresmian Gedung Baru Disperindagkop Dan UKM Kaltim

28 April 2022

PERESMIAN GEDUNG : Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo saat menghadiri acara peresmian gedung baru Disperindagkop dan UKM Kaltim, Selasa (26/4).
SAMARINDA. Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo menghadiri acara peresmian gedung baru Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kaltim oleh Gubernur Kaltim Isran Noor yang terletak di jalan MT Haryono No. 45 Samarinda, Selasa (26/4).

Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltim Yadi Robyan Noor dalam laporannya menyampaikan berbagai capaian di bidang industri, perdagangan dan koperasi.

Ia mengatakan gedung baru ini memiliki layanan yang jauh lebih baik dari kantor sebelumnya. Untuk menunjang kinerja kedinasan, kini telah disiapkan tujuh pelayanan yaitu pelayanan penerbitan Sertifikat Keterangan Asal (SKA), pelayanan pengaduan konsumen, pelayanan kalibrasi alat ukur, timbang dan takar, pelayanan pengujian mutu barang/komoditi, pelayanan pendirian badan hukum koperasi, pelayanan dan pendampingan konsultasi UMKM dan pelayanan konsultasi dan rekomendasi perizinan industri besar.

“Kita ingin memastikan meski dalam masa pandemi semua aktifitas produksi barang dan jasa tetap bergerak positif,” sebutnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Isran Noor mengatakan bahwa gedung baru Disperindagkop dan UKM dibangun dengan dana APBD sebesar Rp 53 miliar. Dan itu merupkan investasi jangka panjang dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

“Jangan dibandingkan dengan nilai proyek bangunan. Ini investasi, jadi bukan dilihat dari manfaat finansialnya tapi manfaat ekonomi dalam rangka pelayanan,” ujarnya.

Saat diwawancara usai acara, Sigit Wibowo mengucapkan selamat kepada Disperindagkop dan UKM atas telah diresmikannya  gedung baru seluas 3,781 M2 oleh Gubernur Kaltim. Dengan adanya gedung baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya.

Kemudian sebagai pembinaan dan pemberdayaan terhadap penggerak dunia usaha terutama UKM. Ada juga pelatihan-pelatihan yang dilakukan terhadap binaan oleh Disperindagkop dan UKM Kaltim.

“Mudah-mudahan bisa meningkatkan sumber daya manusianya dan juga peningkatan dalam upaya produktifitas sampai pengolahan hingga perdagangannya. Dari capaian-capaiannya mudah-mudahan meningkat kembali,” pungkas politisi PAN ini. (adv/hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Database Pertanian, Kunci Ketahanan Pangan Kaltim di Tengah Dinamika IKN
admin 22 November 2024
0
SAMARINDA. Hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa dinamika baru bagi Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satunya adalah melonjaknya kebutuhan pangan seiring pertumbuhan pesat jumlah penduduk. Namun, ambisi Kaltim menuju swasembada pangan menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Salah satu ironi terbesar adalah penurunan produksi padi di tengah meningkatnya permintaan. Penyebabnya, tak lain adalah maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan area pertambangan. Hingga saat ini, Benua Etam masih bergantung pada suplai pangan dari daerah lain seperti Jawa dan Sulawesi. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, tak memungkiri bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim masih bertumpu pada sektor sumber daya alam, terutama pertambangan. Namun, ia meyakini bahwa Kaltim memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan, mengingat luasnya wilayah yang tersedia. Ananda menyoroti pentingnya pemerintah menyusun database yang komprehensif untuk memetakan potensi wilayah di Kaltim. la menilai, langkah ini menjadi fondasi penting untuk merancang cetak biru ketahanan pangan, terutama sebagai penyangga kebutuhan IKN. "Kita belum punya data konkret soal pertanian di setiap kabupaten/kota. Berapa luas lahannya? Bagaimana kualitas tanahnya, subur atau tidak? Cocoknya ditanami apa? Kalau kita punya database lengkap, saya yakin kita tidak perlu lagi mengandalkan pasokan dari luar. Kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri," ungkap Ananda. la menambahkan bahwa sejauh ini, Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU) sudah dikenal sebagai lumbung pangan di Kaltim. Namun, ia meyakini wilayah lain juga memiliki potensi serupa jika dikelola dengan baik. Ananda menekankan perlunya pemetaan menyeluruh dari hulu ke hilir. "Yang paling penting, mulailah dengan database. Setelah itu, pemerintah harus menjadikannya prioritas, dari pusat hingga kabupaten/kota. Selain fokus pada SDA, kita juga harus memastikan ketahanan pangan, terutama untuk kebutuhan kita sendiri," tuturnya. la juga mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih pada pengembangan food estate di Kaltim sebagai salah satu solusi strategis. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap berpihak pada kesejahteraan petani lokal. "Jika dilakukan dengan serius, food estate bukan hanya bisa memperkuat swasembada pangan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi, semua pihak harus bergandengan tangan untuk mewujudkan ini," pungkasnya. (adv/hms7)