Sharing Perkuat Peran dan Kinerja, BK Kaltim Temui BK Sulsel

Senin, 28 Juni 2021 68
MANADO - Badan Kehormatan DPRD Kalimantan Timur yang diketuai oleh Ekti Imanuel menyambangi DPRD Sulawesi Utara, Rabu (23/6/2021). Kunjungan tersebut dalam rangka bertukar pikiran mengenai mekanisme penyusunan dan pembentukan tata tertib, kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan serta strategi meningkatkan kedisiplinan dewan.

Pada pertemuan yang diterima oleh Ketua BK DPRD Provinsi Sulawesi Utara Sandra Rondonuwus itu, Ekti menanyakan tentang ketaatan anggota dewan dalam mematuhi tata tertib dan kode etik. "Kita ingin selalu ada perbaikan dan pembenahan setiap tahunnya terutama dalam meningkatkan kepatuhan dalam menaati tata tertib dan kode etik agar kinerja bisa lebih maksimal," ujarnya.

Ia menyebutkan yang terpenting dalam mematuhi aturan adalah dengan meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya medisiplinkan diri karena dewan sebagai wakil rakyat juga mrnjadi contoh dan sorotan publik. Menanggapi hal tersebut Sandra menuturkan Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Utara selalu mengikuti aturan yang berlaku dan penyusunan aturannya diserahkan kepada tata tertib oleh pansus dan kode etik oleh BK. “Untuk prosedur pengambilan keputusan sebuah masalah, saya selaku ketua BK selalu mengikuti aturan yang berlaku. Seperti pemberhentian salah satu anggota dewan yang telah  sesuai dengan aturan tentang pemeriksaan pelanggaran sumpah/janji dan kode etik," jelasnya.

Selanjutnya, Sandra menyampaikan bahwa saat pertama kali dilantik menjadi Ketua BK DPRD Provinsi Sulawesi Utara melakukan Program Workshop yang mengundang seluruh Kabupaten/Kota untuk membahas tentang tugas dan tanggung jawab dari BK sendiri yang materinya meliputi kode etik, hukum, dan tata beracara.(adv/hms)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Zakat ASN Melalui Baznas
Berita Utama 23 September 2025
0
Samarinda – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya optimalisasi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di lingkungan Pemprov Kaltim melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).    Hal ini mengemuka dalam rapat kerja bersama Baznas Provinsi Kaltim, perangkat daerah, RSUD, dan mitra kerja lainnya yang berlangsung di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Selasa (23/09/2025).   Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, menegaskan bahwa pengelolaan ZIS harus dilakukan secara maksimal, tidak hanya dari sisi penghimpunan, tetapi juga pemanfaatannya secara strategis. “Zakat ini harus benar-benar bisa mendukung pembangunan daerah. Pengelolaannya perlu disinergikan dengan program CSR agar manfaatnya lebih luas dan terukur,” ujarnya.   Sementara itu, Anggota Komisi IV, Fadly Imawan, menyampaikan perlunya penguatan regulasi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) agar ASN memiliki dasar hukum yang jelas dalam menunaikan zakat penghasilan. “Kami mendorong agar Pergub segera diterbitkan, sehingga pelaksanaan zakat oleh ASN memiliki payung hukum yang kuat,” jelasnya.   Anggota Komisi IV lainnya, Damayanti, turut menekankan pentingnya kontribusi ZIS dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Ia mengusulkan agar Baznas memberikan apresiasi kepada OPD atau pegawai yang konsisten dalam menunaikan ZIS. “Baznas harus hadir untuk masyarakat yang membutuhkan. Reward bagi OPD atau ASN yang aktif berzakat dapat menjadi motivasi positif,” tuturnya.   Dari pihak eksekutif, Asisten I Setda Provinsi Kaltim, Syirajudin, menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim telah menerbitkan Surat Edaran sejak tahun 2024 terkait kewajiban zakat bagi ASN dengan penghasilan di atas Rp 6,8 juta.    Ia juga menyampaikan bahwa Ranpergub Zakat saat ini tengah dalam proses harmonisasi dan akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. “Baznas juga perlu menjangkau perusahaan swasta yang beroperasi di Kaltim. Dalam Ranpergub, terdapat pasal yang mengatur kewajiban zakat bagi pelaku usaha,” terangnya.   Ketua Baznas Provinsi Kaltim, Ahmad Nabhan, melaporkan bahwa potensi ZIS dari ASN dan P3K di lingkungan Pemprov Kaltim diperkirakan mencapai Rp 12 miliar per tahun. Namun, realisasi saat ini masih belum optimal.   “Zakat terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Prinsip kami adalah 3A yakni aman secara syar’i, aman secara regulasi, dan aman untuk NKRI. Dana yang masuk saat ini sebesar Rp 15 miliar, dan yang telah disalurkan mencapai Rp 13 miliar,” ungkapnya.   Rapat menyepakati agar pengumpulan zakat ASN di lingkungan Pemprov Kaltim dilakukan secara optimal melalui Baznas. Selain itu, Baznas diminta menyusun peta potensi zakat di setiap OPD dan secara rutin melakukan sosialisasi.    Komisi IV DPRD Kaltim juga mendorong adanya program reward bagi OPD atau lembaga yang berhasil memaksimalkan pengumpulan ZIS. “OPD mitra kerja Komisi IV harus menjadi teladan dalam pengumpulan zakat. Ke depan, reward bisa menjadi pemicu bagi OPD lain untuk lebih serius,” tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, dalam kesimpulan rapat. (adv/hms7)
Indeks