-cover.jpg)
SAMARINDA. Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji mengaku mendukung peningkatan bantuan keuangan untuk Bontang guna menjalankan program pengentasan persoalan banjir yang berdampak pada berbagai bidang. Hal tersebut dikatakan Politikus Gerindra itu saat menerima kunjungan kerja Komisi III DPRD Bontang dalam rangka meminta dukungan terhadap bantuan keuangan dari provinsi di rumah jabatan Ketua DPRD Kaltim di Jalan Basuki Rahmat, Samarinda. “Tahun ini bantuan keuangan untuk Kota Bontang sebesar Rp 22 miliar sehingga meminta bantuan agar di 2023 bisa mendapatkan lebih maksimal lagi karena mereka sedang menjalankan program penanganan banjir,” sebutnya.
Ia menyebutkan adapun alokasi anggaran bantuan keuangan provinsi yang diminta Bontang sebesar Rp 45 miliar. Seperti diketahui, 2022 Pemkot Bontang mengalokasikan anggaran penanggulangan banjir sebesar Rp 54 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang dan bantuan keuangan Pemprov Kaltim Rp 19,6 miliar. Anggaran tersebut rencananya akan digunakan untuk membangun kolam polder di 2 kelurahan, membangun drainase dan turap sungai serta lainnya.
Kendati demikian, ia menuturkan bantuan keuangan akan disesuaikan skala prioritas dan melihat kemampuan provinsi sebab bankeu diberikan ke seluruh kabupaten/kota se Kaltim. Selain itu, pihaknya juga meminta Bontang untuk berkomunikasi ke Pemprov Kaltim guna mendapatkan pemahan yang sama dalam pembahasan APBD Kaltim 2023 kedepannya. (adv/hms4)
Ia menyebutkan adapun alokasi anggaran bantuan keuangan provinsi yang diminta Bontang sebesar Rp 45 miliar. Seperti diketahui, 2022 Pemkot Bontang mengalokasikan anggaran penanggulangan banjir sebesar Rp 54 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang dan bantuan keuangan Pemprov Kaltim Rp 19,6 miliar. Anggaran tersebut rencananya akan digunakan untuk membangun kolam polder di 2 kelurahan, membangun drainase dan turap sungai serta lainnya.
Kendati demikian, ia menuturkan bantuan keuangan akan disesuaikan skala prioritas dan melihat kemampuan provinsi sebab bankeu diberikan ke seluruh kabupaten/kota se Kaltim. Selain itu, pihaknya juga meminta Bontang untuk berkomunikasi ke Pemprov Kaltim guna mendapatkan pemahan yang sama dalam pembahasan APBD Kaltim 2023 kedepannya. (adv/hms4)
