Selamat Ari Wibowo Hadiri Rakor Kebakaran Hutan dan Lahan terkait Anomali Cuaca Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

30 April 2024

RAKOR : Selamat Ari Wibowo Saat menghadiri acara Rapat Koordinasi Karhutla di Hotel Mercure Samarinda, Selasa (30/04).

SAMARINDA. Mewakili Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Sarkowi V Zahry, Anggota Pansus Selamat Ari Wibowo menghadiri acara Rapat Koordinasi Kebakaran Hutan dan Lahan terkait Anomali Cuaca Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dalam rangka upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Timur di Hotel Mercure Samarinda, Selasa (30/04).

 

Hadir dalam acara tersebut, Drs. Agus Tianur, M.Si Kalaksa Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kaltim yang mewakili Pj. Gubernur Kaltim, Ir. Thomas Tandi Bua A.N, M.Sc Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan PPI KLHK, Kol. Inf. Ilham Yunus, S. Sos, M. Si Aster Kasdam VI Mulawarman mewakili Pangdam, Kompol Roganda Kasubbag. Pullahjianta Ops, Biro Oprasional  mewakili Kapolda, serta Dinas Kehutanan Kaltim, Dinas Lingkungan Hidup Kaltim,  BMKG Kaltim, BPBD Kab/Kota se-Kaltim dan jajaran terkait lainnya.

 

Selamat Ari Wibowo mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan dan kesepakatan dalam menetapkan status siaga karhutla di Kaltim. Karena diprediksi dampak El Nino di bulan Juni sudah normal namun di bulan Juni dan seterusnya memasuki musim kemarau. “Sehingga kita diharapkan sama-sama sepakat, kalau bisa di Wilayah Kaltim ini kita tetapkan siaga Karhutla ditetapkan setiap tahun di bulan Januari, mengingat Kaltim mempunyai hutan yang cukup luas sehingga Karhutla ini bisa dikendalikan,” ungkapnya.

 

“Terlebih lagi di tahun ini kita jadi tuan rumah HUT RI di Ibu Kota Negara (IKN), jadi jangan sampai nanti kita jadi tuan rumah tiba-tiba ada beberapa titik panas yang semakin besar kemudian terjadi kebakaran dan mengganggu aktivitas kita dan kita menjadi kesulitan. Kalau dari sekarang kita sudah siaga insyaallah tidak terjadi,” lanjutnya.

 

Hal senada juga disampaikan Agus Tianur, bahwa Fenomena El Nino masih mengalami masa transisi terutama dibeberapa Provinsi termasuk Provinsi Kalimantan Timur. “BPBD Provinsi Kalimantan Timur secara intensif melakukan koordinasi dengan BMKG terkait fenomena yang terjadi saat ini dan terus memonitor apa yang terjadi di berbagai daerah dan terlebih ketika BPBD Kaltim masuk dalam Tim Penanganan Operasi Lilin Mahakam lalu,” ucapnya.

 

Selain itu, Selamat juga mengatakan bahwa DPRD Kaltim ingin memberikan dukungan yang lebih baik terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Karna bila terjadi kebakaran hutan dan lahan tentu saja hal tersebut sangat amat merugikan bagi masyarakat di sekitarnya, baik dari segi kesehatan, kenyamanan dan lainnya.

 

“Kemudian yang menjadi perhatian kami ialah, masalah fasilitas. Ketika kita sudah menysun sistem yang bagus, ujung-ujungnya kita mengalami kekurangan peralatan untuk melakukan pemadaman. Oleh karena itu, kami dari pansus mengharapkan sekali berbagai masukan dari berbagai pihak, apa yang menjadi kekurangan bisa kita hadapi.” ujarnya.

 

Menurut Selamat, hal seperti ini hampir terjadi di semua wilayah. Ketika mempunyai peralatan yang lengkap dan mumpuni tetapi tidak punya personil yang terlatih, disisi lain terdapat personil yang terlatih tetapi tidak dilengkapi dengan peralatan yang lengkap dan mumpuni, kejadian ini menjadi perhatian penting bagi Pansus Karhutla.

 

“Hal-hal seperti ini bisa kita tanggulangi, kami dari DPRD akan memberikan dukungan secara kelembagaan dalam penanganan Karhutla di Kaltim,” tutur Selamat.

 

Selamat menambahkan, hal terakhir yang menjadi pembahasan kami ialah bagaimana larangan membakar hutan terkait apapun alasannya. “Yang saya liat ini masalahnya sangat kompleks karna pada saat ini yang paling murah memang membuka lahan dengan cara di bakar. Kalau bisa kita memberikan saran yang lebih efektif tetapi tidak terlalu mahal. Semoga solusi yang kita berikan seperti yang kita harapkan. Kedepannya tidak merugikan kebijakan untuk mengendalikan Karhutla tetapi di sisi lain masyarakat tidak kesulitan pula menggarap lahannya,” lanjutnya.

 

“Kami dari Pansus sangat memohon masukan dan dukungan dari semua pihak yang ada. Hal tersebut semata-mata demi teciptanya Perda yang lebih berkualitas dan bisa memberikan yang terbaik demi masyarakat kita yang lebih nyaman terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang ada di wilayah Kaltim,” tutupnya.(hms9)

TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Sempurnakan Ranperda, Pansus P3TKL DPRD Kaltim Gelar Rakor Serap Saran dan Masukan Disnakertrans Kabupaten/Kota se-Kaltim
admin 25 Mei 2024
0
BALIKPAPAN – Panitia Khusus (Pansus) Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal (P3TKL) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltim.   Pertemuan sebagai langkah Percepatan Pembahasan Pansus Ranperda Provinsi Kaltim tentang P3TKL ini terbagi menjadi dua sesi dan berlangsung selama dua hari. Sesi pertama pada 25 Mei dan Sesi kedua pada 26 Mei 2024, keduanya dilaksanakan di Astara Hotel Balikpapan Lantai 6 Magnolia Room Meeting.      Ketua Pansus P3TKL DPRD Kaltim Muhammad Udin membuka dan memimpin jalannya rapat, didampingi Anggota Pansus diantaranya Andi Faisal Assegaf, Syafruddin, Puji Setyowati, Rima Hartati, dan A. Komariah. Hadir diantaranya dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi serta Kabupaten/Kota meliputi Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Penajam Paser Utara (PPU),  Paser, Kota Samarinda, Balikpapan, dan Bontang.    “Tujuan dan maksud dari rapat pada hari ini adalah berkoordinasi terkait substansi Ranperda P3TKL. Ranperda P3TKL ini merupakan inisiatif DPRD Kaltim yang dimana tujuan dan sasaran Perdanya tentu saja untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja lokal terutama putra putri daerah terbaik Kaltim,” ucap Muhammad Udin saat memberi pengantar membuka acara pada Sabtu (25/05/24).   Perlindungan yang dimaksud legislator fraksi Golkar ini dijelaskannya sangatlah berkaitan erat dengan dampak besar dari pindahnya Ibu Kota Negara ke Benua Etam. Mengingat akan banyaknya investasi-investasi yang nantinya masuk. Oleh karena itu penting tegasnya untuk menyempurnakan Ranperda guna melindungi hak-hak atas ketenagakerjaan lokal Kaltim.    “Misi kami berkaitan dengan Pansus pembuatan Ranperda P3TKL ini yang pertama dilandasi oleh karena adanya IKN atau Ibu Kota Negara yang pindah di Kalimantan Timur. Nah tentu saja banyak sekali investasi-investasi yang masuk ke Kalimantan Timur baik itu industri maupun yang lain-lain, baik itu dilakukan swasta atau pun pemerintah nantinya. Otomatis ada kepanikan dari masyarakat khususnya kita perwakilan daerah yang ada di Kaltim, jangan sampai Sumber Daya Manusia (SDM) kita ini kalah bersaing dengan SDM yang akan datang,” terangnya.   Selanjutnya Ia turut menginformasikan mengenai hasil kunjungan kegiatan Pansus Ranperda P3TKL beberapa waktu lalu ke Kanwil Kemenkumhan. Setelah melalui proses harmonisasi   pada draft awal Ranperda P3TKL disarankanlah untuk perubahan judul menjadi Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.    “Namun hal ini perlu kita pertimbangkan kembali dengan maksud agar tujuan utama dari pembuatan Perda ini yakni perlindungan terhadap tenaga kerja lokal tetap tidak terabaikan. Dalam pasal-pasal yang ada itu nanti ada penekanan berkaitan dengan ketenagakerjaan lokal atau tenaga kerja lokal. Terutama berkaitan dengan spesifikasi dan berapa persentase tenaga kerja lokal yang wajib direkrut oleh perusahaan,” imbuhnya.   Inilah yang mendasari Pansus P3TKL DPRD Kaltim semangat untuk mengupayakan perlindungan masyarakat tenaga kerja lokal. Kesempatan emas bagi seluruh anggota pansus untuk menyerap segala saran dan masukan pada pertemuan ini khususnya dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota se-Kaltim yang hadir.   “Kami minta masukannya, saran, kendalanya. Kalau bicara yang baik-baik ya baik semua Perdanya, cuman pengimplementasian atau pada kenyataannya pasti terdapat berbagai macam kendala-kendala. Masukan dan saran dari Bapak Ibu sekalian menjadi pedoman kita atau dasar kita untuk memperbaharui Ranperda tersebut,” seruannya.   Perda ini diperjuangkan Pansus P3TKL DPRD Kaltim juga agar bagaimana kedepannya kaitannya dengan ketenagakerjaan,  putra putri terbaik daerah Kaltim hendaknya dapat didahulukan. Itulah sebabnya tambahnya menerangkan bahwa di dalam Ranperda ini juga ada disebutkan lebih spesifik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang bisa menambah pengalaman dan pengetahuan masyaraat dalam dunia kerja.   “Kami berharap Ranperda yang kita buat ini sempurna walaupun belum 100%, kami sangat berharap Ranperda ini bisa mengayomi 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Selain itu juga semoga Ranperda ini bisa kami sempurnakan secepat mungkin, kami berharapnya tidak ada perpanjangan tetapi coba kita lihat barangkali ada perpanjangan. Karena nanti kami akan mengundang perusahaan-perusahaan besar penyumbang tenaga kerja yang besar, kita rapatkan dan kita coba undang di Kabupaten/Kota sesuai dengan perusahaan yang ada. Jadi saling koordinasi,” pungkasnya. (hms11)