Sekretaris Komisi II Nurhadi Saputra Hadiri Peresmian Export Center Balikpapan

Jumat, 1 Agustus 2025 2
Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra, menghadiri peresmian Export Center Balikpapan di Gedung Galeri UMKM Balikpapan, Jumat (1/8).
BALIKPAPAN — Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra, menghadiri peresmian Export Center Balikpapan di Gedung Galeri UMKM Balikpapan, Jumat (1/8).

Kehadiran Nurhadi menegaskan komitmen DPRD Kaltim dalam mendorong penguatan sektor ekspor daerah melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal.

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan peluncuran Export Center Batam secara daring oleh Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso. Acara turut dihadiri jajaran Kementerian Perdagangan, Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Fajarini Puntodewi, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud beserta istri yang juga anggota Komisi VI DPR RI, Syarifah Suraidah Harum, serta unsur Forkopimda Kaltim. Sementara, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau, Novianto, bergabung secara daring.

Pria yang akrab disapa Nurhadi ini mengatakan, Export Center Balikpapan sebagai langkah konkret membangun fondasi ekspor yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Timur.

Ia menekankan bahwa fasilitas tersebut bukan sekadar infrastruktur, melainkan ruang strategis bagi pelaku UMKM untuk berkembang.

“Export Center ini harus menjadi ruang strategis bagi UMKM Kaltim untuk belajar, berinovasi, dan memperluas jejaring pasar. DPRD Kaltim berkomitmen mendukung penuh kebijakan yang berpihak pada kemajuan pelaku usaha daerah,” kata Nurhadi.

Politisi Fraksi PKB itu juga menyoroti pentingnya percepatan transformasi UMKM sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berorientasi ekspor.

“Kaltim harus bergerak cepat. Transformasi UMKM menuju pasar ekspor adalah langkah strategis untuk memperluas akses pasar, membuka lapangan kerja, dan menjadikan Kalimantan Timur dikenal dunia melalui produk unggulannya,” ujarnya.

Nurhadi mengajak pelaku usaha lokal untuk memanfaatkan Export Center Balikpapan secara optimal, tidak hanya sebagai etalase produk, tetapi juga sebagai pusat pendampingan dan pemberdayaan berkelanjutan.

“Jangan ragu untuk bermimpi besar. Pasar dunia sedang menunggu inovasi dan kualitas produk dari Kalimantan Timur. Mari kita buktikan bahwa UMKM Kaltim mampu bersaing di tingkat global,” pungkasnya.

DPRD Kaltim melalui Komisi II menyatakan siap mengawal kebijakan ekspor daerah, memperkuat sinergi lintas sektor, dan memastikan pelaku UMKM mendapatkan dukungan nyata dalam menghadapi tantangan pasar global.(adv/hms9/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Kasus Beras Oplosan Marak, DPRD Kaltim Minta Pengawasan Diperketat Hingga ke Hulu
Berita Utama 1 Agustus 2025
0
SAMARINDA. Meningkatnya peredaran beras oplosan di pasaran mendapat sorotan tajam dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Sigit Wibowo. Ia menyebut praktik kecurangan ini sebagai bentuk kejahatan terstruktur yang merugikan masyarakat luas serta merusak kepercayaan terhadap sistem distribusi pangan nasional. “Ini bukan sekadar soal penipuan dagang, tapi sudah masuk kategori kejahatan ekonomi yang memukul rakyat kecil. Mengoplos beras dan menjualnya sebagai produk premium adalah perbuatan yang tidak bisa ditoleransi,” kata Sigit. Ia menilai lemahnya pengawasan dari hulu ke hilir menjadi pintu masuk bagi pelaku nakal untuk memanipulasi kualitas beras yang beredar di pasaran. Sigit bahkan menyamakan modus ini dengan praktik pengoplosan bahan bakar yang juga terjadi akibat minimnya pengawasan lapangan. “Kalau pengawasan hanya dijalankan secara seremonial, pelanggaran seperti ini akan terus berulang. Dan yang menjadi korban tetap masyarakat, khususnya mereka yang bergantung pada beras sebagai kebutuhan pokok,” tegasnya. Pernyataan Sigit muncul menyusul temuan Kementerian Pertanian yang mencatat ada 212 merek beras tidak layak edar, sebagaimana diungkap Satgas Pangan. Data tersebut telah disampaikan ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Ia memaparkan, salah satu modus yang paling sering ditemukan adalah pemalsuan kemasan. Beras kualitas rendah dikemas ulang menggunakan karung berlabel premium, bahkan ada yang berat bersihnya tidak sesuai dengan keterangan di kemasan. “Kadang secara kasat mata terlihat meyakinkan, kemasannya bagus. Tapi ketika dibuka, kualitas isinya jauh dari yang dijanjikan,” ucap Sigit. Dirinya mendesak pemerintah agar tidak hanya bertindak reaktif setelah kasus ini menjadi sorotan publik. Ia meminta adanya inspeksi rutin yang menyasar seluruh jalur distribusi, mulai dari petani, penggilingan, pengemasan, hingga pasar-pasar tradisional dan modern. “Jangan tunggu heboh dulu baru sibuk bergerak. Kita butuh pengawasan yang sistematis dan sanksi tegas agar ada efek jera bagi pelaku,” katanya lagi. Ia juga mengingatkan bahwa dampak dari beras oplosan tidak hanya merugikan ekonomi masyarakat, tetapi juga membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, Sigit mendorong agar masyarakat dilibatkan dalam proses pengawasan dengan menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses. “Pemerintah harus hadir sebagai pelindung konsumen. Kalau masyarakat menemukan kejanggalan, aduannya harus cepat ditindaklanjuti. Jangan biarkan rakyat berjuang sendirian menghadapi mafia pangan ini,” tutupnya. (hms8)
Indeks