Sejumlah Provinsi Bangun Kerjasama Topang Pembangunan IKN

Rabu, 25 Oktober 2023 123
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud saat hadiri acara ALKI II Zone Investment Forum 2023.Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud saat hadiri acara ALKI II Zone Investment Forum 2023.
SAMARINDA. Kaltim belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan IKN untuk itu diperlukan sejumlah provinsi lain guna saling melengkapi dalam menopang pembangunan proyek yang menelan anggaran ratusan triliun tersebut.

Kerjasama dengan seluruh provinsi se-Kalimantan, se-Sulawesi, dan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur itu nantinya akan lahir melalui forum diskusi yang tergabung dalam Internasional Investment Seminar.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud saat menghadiri pembukaan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II Zone Invetment Forum 2023 di Ballroom Hotel Jatra Balikpapan, Rabu (25/10).

“Kegiatan ini digagas Pak Pj Gubernur, pertama diselenggarakan sewaktu beliau menjabat Pj Gubernur Sulawesi Barat, dan hari ini merupakan lanjutan yang kedua. Intinya bagaimana seluruh daerah berperan dalam pembangunan IKN,”sebutnya.

Melalui forum ini, tiap daerah akan memaksimalkan potensinya masing-masing guna memenuhi kebutuhan pembangunan IKN seperti pasir, semen, hingga kebutuhan sandang, pangan, dan papan. “Kedepan, sejuta lebih orang akan migrasi ke Kaltim dan itu memerlukan pasokan beras, ikan dan kebutuhan pangan lain yang cukup,”jelas pria yang akrab disapa Hamas itu.

Pada acara yang dihadiri Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Walikota Balikpapan Rahmad Mas’ud, perwakilan pemerintah daerah se-Kaltim, dan Sulawesi itu, Hamas berharap kegiatan diskusi dapat berjalan lancar dan mampu melahirkan ide dan gagasan dalam bentuk kerjasama.

Pihaknya yakin kegiatan ini pada level impelentasinya kedepan akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian masing-masing daerah terkhusus Kaltim. (adv/hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
DPRD Kaltim Tutup Forum Mediasi, Proses Hukum terhadap RSHD Siap Dilanjutkan
Berita Utama 24 September 2025
0
SAMARINDA — Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan tidak akan lagi membuka forum mediasi terkait perselisihan hubungan industrial antara eks karyawan dan manajemen Rumah Sakit Haji Darjad (RSHD) Samarinda. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar bersama sejumlah pihak terkait, yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim, Advokat dan Konsultan Hukum ex karywan, serta perwakilan eks karyawan RSHD, Rabu (24/9/2025). Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyampaikan bahwa forum mediasi dinyatakan ditutup setelah pihak manajemen RSHD tidak menunjukkan itikad baik dalam penyelesaian masalah, bahkan tidak menghadiri empat kali undangan resmi dari DPRD. “Kami sudah menyimpulkan bahwa forum ini tidak akan dibuka kembali. Pihak manajemen RSHD telah melecehkan lembaga DPRD dengan tidak menghadiri empat kali undangan RDP. Padahal Disnakertrans selalu hadir dan DPRD tetap memberikan perhatian penuh terhadap persoalan ini,” kata Darlis, sapaan akarabnya. Dalam RDP tersebut, Disnakertrans Kaltim menyampaikan bahwa telah diterbitkan Nota Pemeriksaan II sebagai konsekuensi atas pengabaian kewajiban oleh pihak manajemen RSHD. Nota tersebut berlaku selama tujuh hari, terhitung sejak hari ini dan akan berakhir pada 2 Oktober 2025. “Kami memilih untuk menunggu hingga tenggat waktu berakhir. Jika tidak ada penyelesaian dari pihak RSHD, maka proses hukum akan dilanjutkan dan DPRD akan mengawal sepenuhnya bersama Disnakertrans,” terang Darlis. Dirinya menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi para eks karyawan RSHD yang hingga kini belum menerima hak-haknya. Dalam forum RDP, perwakilan karyawan menyampaikan langsung dampak sosial dan ekonomi yang mereka alami akibat belum terpenuhinya kewajiban perusahaan. “Mereka bukan lagi calon korban, mereka sudah menjadi korban. Ketika pengusaha bermain-main dengan aturan, karyawanlah yang selalu dirugikan. Pemerintah tidak punya pilihan lain selain menempuh jalur hukum,” jelas Politisi PAN ini. Darlis memastikan, DPRD Kaltim akan terus mengawal proses hukum agar berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada keadilan. Ia menegaskan bahwa keputusan hukum nantinya harus benar-benar berpihak kepada keadilan bagi para karyawan. “Kami pastikan bahwa Komisi IV akan mengawal proses hukum ini. Keputusan hukum nantinya harus benar-benar adil dan berpihak pada karyawan. RSHD wajib melunasi seluruh tunggakan setelah ada keputusan hukum yang bersifat tetap,” tutup Darlis. Total kewajiban RSHD terhadap eks karyawannya tercatat mencapai Rp 1,3 miliar per Oktober 2025, dan nilai tersebut dipastikan akan bertambah seiring waktu jika tidak segera diselesaikan. (adv/akb)
Indeks