Sayid Muziburrachman Hadiri Lounching Gugus Tugas Polri: Dukung Misi Asta Cita Presiden RI, dan Ketahanan Pangan Nasional

Rabu, 20 November 2024 196
DUKUNG KETAHANAN PANGAN : Anggota DPRD Kaltim bersama Kapolda Kaltim dan Pangdam VI/ Mulawarman saat Lounching Gugus Tugas Polri dalam rangka mendukung ketahanan pangan, Rabu (20/11/2024)
BALIKPAPAN. Mewakili Ketua DPRD Kaltim, Anggota DPRD Kaltim Sayid Muziburrachman menghadiri Launching Gugus Tugas Polri dalam Mendukung Ketahanan Pangan, di Batalyon C Satbrimob, KM 13 Karang Joang, Balikpapan, Rabu (20/11/2024).

Kegiatan ini dilakukan acara nasional, dan serentak di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Adapun Gugus Tugas Polri ini diluncurkan guna mendukung misi Asta Cita Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto mengenai swasembada pangan.

Muzib, sapaan akrabnya, mengatakan, pembentukan gugus nasional ini merupakan gerakan nasional seluruh Indonesia yang diadakan oleh Kapolri dan Panglima TNI demi menyukseskan ketahanan pangan. “Ketahanan pangan ini kita harus gotong royong. Bukan hanya Polri-TNI, ataupun kelompok tani dan peternak maupun nelayan,” ujarnya.

Kesuksesan misi Asta Cita Presiden RI mengenai swasembada pangan ini harus melibatkan seluruh elemen. Termasuk pemerintah dan masyarakat harus berkolaborasi sehingga ketahanan pangan ini bisa terwujud.

“Semoga kegiatan seperti ini berkelanjutan. Tak hanya itu, bagi masyarakat yang punya lahan tidur, lebih baik lahan tersebut dimanfaatkan jadi lahan produktif, yang mana nanti hasilnya bisa jadi supply makanan bergizi,” terang muzib.

Apalagi lanjut dia, Swasembada pangan ini merupakan bagian dari skala prioritas pemerintah saat ini “Terima kasih juga kepada Polri-TNI yang sudah bekerja keras dengan melakukan konsolidasi sampai tingkat bawah. Ayo berkebun, ayo bertani dan ayo beternak.” seru Politisi Golkar ini.

Sementara itu, Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto, menyampaikan Launching Ketahanan Pangan dilakukan di lahan seluas 1.5 hektar di Mako Satbrimob Polda Kaltim KM. 13 Balikpapan. Launching gugus tugas ini disebut sebagai langkah awal menjalankan program Presiden.

“Hari ini (kemarin) melakukan Launching Gugus Tugas Program Ketahanan Pangan menindaklanjuti program Asta Cita bapak Presiden. Program itu di follow up dengan cepat oleh Bapak Kapolri dengan melakukan konsolidasi program yang salah satunya adalah ketahanan pangan,” kata Kapolda Kaltim.

Launching dilakukan di lahan seluas 1.5 hektar, ditanami beberapa jenis palawija, semangka, singkong, kacang tanah, kangkung, dan jagung. “Hari ini kita launching ketahanan pangan di lahan seluas 1.5 dan ditanami berbagai jenis bibit,” kata Kapolda.

Jenderal bintang 2 itu menilai, program itu dijalankan dengan semangat untuk masyarakat, bangsa dan negara. Apalagi, ketahanan pangan sangat penting demi terwujudnya masyarakat yang sehat dan kemajuan dari segala aspek. “Program ini semangatnya yaitu semangat kolaboratif, kolektif dengan kerjasama semua pihak,” ujarnya.

Kapolda Kaltim juga menyebut langkah Polda Kaltim sebagai komitmen kuat mendukung program presiden. Salah satunya dengan menjalankan program ketahanan pangan di Mako Brimob Polda Kaltim KM. 13 Balikpapan.

“Ketahanan pangan tidak hanya soal memenuhi kebutuhan dasar, tapi juga memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi masyarakat bergizi. Ini sangat penting untuk mencegah stunting, yang hingga kini masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang cukup signifikan di daerah kita,” tutup Kapolda. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Zakat ASN Melalui Baznas
Berita Utama 23 September 2025
0
Samarinda – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya optimalisasi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di lingkungan Pemprov Kaltim melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).    Hal ini mengemuka dalam rapat kerja bersama Baznas Provinsi Kaltim, perangkat daerah, RSUD, dan mitra kerja lainnya yang berlangsung di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Selasa (23/09/2025).   Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, menegaskan bahwa pengelolaan ZIS harus dilakukan secara maksimal, tidak hanya dari sisi penghimpunan, tetapi juga pemanfaatannya secara strategis. “Zakat ini harus benar-benar bisa mendukung pembangunan daerah. Pengelolaannya perlu disinergikan dengan program CSR agar manfaatnya lebih luas dan terukur,” ujarnya.   Sementara itu, Anggota Komisi IV, Fadly Imawan, menyampaikan perlunya penguatan regulasi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) agar ASN memiliki dasar hukum yang jelas dalam menunaikan zakat penghasilan. “Kami mendorong agar Pergub segera diterbitkan, sehingga pelaksanaan zakat oleh ASN memiliki payung hukum yang kuat,” jelasnya.   Anggota Komisi IV lainnya, Damayanti, turut menekankan pentingnya kontribusi ZIS dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Ia mengusulkan agar Baznas memberikan apresiasi kepada OPD atau pegawai yang konsisten dalam menunaikan ZIS. “Baznas harus hadir untuk masyarakat yang membutuhkan. Reward bagi OPD atau ASN yang aktif berzakat dapat menjadi motivasi positif,” tuturnya.   Dari pihak eksekutif, Asisten I Setda Provinsi Kaltim, Syirajudin, menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim telah menerbitkan Surat Edaran sejak tahun 2024 terkait kewajiban zakat bagi ASN dengan penghasilan di atas Rp 6,8 juta.    Ia juga menyampaikan bahwa Ranpergub Zakat saat ini tengah dalam proses harmonisasi dan akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. “Baznas juga perlu menjangkau perusahaan swasta yang beroperasi di Kaltim. Dalam Ranpergub, terdapat pasal yang mengatur kewajiban zakat bagi pelaku usaha,” terangnya.   Ketua Baznas Provinsi Kaltim, Ahmad Nabhan, melaporkan bahwa potensi ZIS dari ASN dan P3K di lingkungan Pemprov Kaltim diperkirakan mencapai Rp 12 miliar per tahun. Namun, realisasi saat ini masih belum optimal.   “Zakat terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Prinsip kami adalah 3A yakni aman secara syar’i, aman secara regulasi, dan aman untuk NKRI. Dana yang masuk saat ini sebesar Rp 15 miliar, dan yang telah disalurkan mencapai Rp 13 miliar,” ungkapnya.   Rapat menyepakati agar pengumpulan zakat ASN di lingkungan Pemprov Kaltim dilakukan secara optimal melalui Baznas. Selain itu, Baznas diminta menyusun peta potensi zakat di setiap OPD dan secara rutin melakukan sosialisasi.    Komisi IV DPRD Kaltim juga mendorong adanya program reward bagi OPD atau lembaga yang berhasil memaksimalkan pengumpulan ZIS. “OPD mitra kerja Komisi IV harus menjadi teladan dalam pengumpulan zakat. Ke depan, reward bisa menjadi pemicu bagi OPD lain untuk lebih serius,” tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, dalam kesimpulan rapat. (adv/hms7)
Indeks