-cover.jpg)
SAMARINDA. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, mewakili Ketua DPRD Kaltim, menghadiri Rapat Monitoring Penanganan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang Terafiliasi Premanisme di Ruang Rapat Bina Bangsa, Badan Kesbangpol Kaltim, Minggu (11/05).
Rapat ini dihadiri Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Heri Wiranto, Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Sufian Agus, perwakilan Forkopimda Kaltim, Pimpinan Ormas se-Kaltim.
Dalam sambutannya, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. “Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan atas perhatian dan inisiatifnya dalam menyelenggarakan kegiatan yang kami yakini sengat penting dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan iklim investasi di Kalimantan Timur,” ujar Rudy Mas’ud.
Gubernur Harum menegaskan, bahwa keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadikan Kalimantan Timur sebagai wilayah strategis yang menjadi sorotan nasional dan global. Oleh karena itu, Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan keamanan daerah dari gangguan pihak-pihak tak bertanggung jawab.
Menurutnya, keberadaan ormas yang menyimpang dari tujuan pembentukannya dan bahkan terindikasi melakukan tindakan premanisme yang meresahkan masyarakat, mengganggu rasa aman dan mengancam iklim investasi. “Keadaan ini tidak bisa kita biarkan. Kita harus bertindak secara terpadu, tegas, namun tetap berlandaskan hukum dan keadilan,” tegas Gubernur Harum.
Ia menambahkan bahwa ormas sejatinya menjadi mitra pembangunan, bukan pengganggu ketertiban. Oleh karena itu, pembinaan, penertiban, hingga penindakan jika perlu harus dilakukan secara terukur dan terstruktur serta berkelanjutan. Untuk itu, Pemprov Kaltim menyambut baik forum strategis tersebut sebagai momentum konsolidasi dan sinergi antara lembaga negara, termasuk TNI, Polri, kejaksaan, intelijen, pemerintah daerah, serta masyarakat sipil.
Pemprov Kaltim juga akan berperan sebagai penghubung dan fasilitator dalam menyatukan langkah seluruh unsur terkait, seperti TNI, Polri, kejaksaan, BIN, Kesbangpol, serta pemerintah kabupaten/kota, agar penanganan terhadap ormas yang meresahkan dapat dilakukan secara sistematis dan tidak tumpang tindih. Melalui Badan Kesbangpol, pendataan, pengawasan, dan pembinaan terhadap seluruh ormas di Kaltim akan diperkuat.
Sebagai upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, Pemprov Kaltim berkomitmen membentuk satuan tugas (satgas) investasi yang bertugas mendampingi investor sekaligus menjamin agar proyek-proyek investasi dapat berjalan aman dan lancar tanpa intimidasi, pemerasan, atau penguasaan hak oleh pihak tertentu.
Di samping itu, forum-forum dialog antara ormas, masyarakat, dan aparat akan terus difasilitasi untuk mencegah terjadinya konflik terbuka. Pemprov juga menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat dan ketegasan aparat hukum merupakan kunci menjaga keamanan daerah. Sebagai bentuk penghargaan, Pemprov mengapresiasi tokoh-tokoh masyarakat, agama, adat, serta pimpinan ormas yang telah hadir dan menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan Kalimantan Timur yang aman, tertib, inklusif, dan kondusif bagi pembangunan.
Usai rapat, Sapto Setyo Pramono menyampaikan bahwa forum ini merupakan agenda yang sangat baik karena menjadi wadah untuk menyelaraskan arahan pusat terkait stabilitas keamanan dan investasi di daerah.
“Dengan adanya forum ini, kita bisa mengingatkan bahwa ormas dibentuk untuk membangun masyarakat, wilayah, dan negara. Jadi, niat baik tersebut perlu dijaga,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa akan ada pembentukan Satgas dari pusat yang akan turun ke daerah, serta pembinaan terhadap ormas yang beragam latar belakangnya. “Karena Ormas ini terdiri dari berbagai macam suku, agama dan ras maka pastinya dari Pemprov dan DPRD bersama akan melakukan pembinaan secara benar terhadap ormas yang ada,” jelasnya.
Sapto juga menyebutkan, bahwa DPRD bersama kepolisian, kejaksaan, dan Forkopimda akan melakukan pemetaan (mapping) terhadap seluruh ormas yang ada. “Kita akan profilkan ormas-ormas ini, apakah meresahkan atau justru membantu masyarakat. Ini yang akan kita coba komunikasikan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa ormas yang terlibat dalam praktik ilegal seperti pungli harus ditindak sesuai hukum. “Maka ini menjadi ranah kepolisian dan kejaksaan, karena jika tidak ditertibkan, iklim investasi di Kaltim bisa terganggu,” tegasnya.(adv/hms9)
Rapat ini dihadiri Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Heri Wiranto, Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Sufian Agus, perwakilan Forkopimda Kaltim, Pimpinan Ormas se-Kaltim.
Dalam sambutannya, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. “Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan atas perhatian dan inisiatifnya dalam menyelenggarakan kegiatan yang kami yakini sengat penting dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan iklim investasi di Kalimantan Timur,” ujar Rudy Mas’ud.
Gubernur Harum menegaskan, bahwa keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadikan Kalimantan Timur sebagai wilayah strategis yang menjadi sorotan nasional dan global. Oleh karena itu, Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan keamanan daerah dari gangguan pihak-pihak tak bertanggung jawab.
Menurutnya, keberadaan ormas yang menyimpang dari tujuan pembentukannya dan bahkan terindikasi melakukan tindakan premanisme yang meresahkan masyarakat, mengganggu rasa aman dan mengancam iklim investasi. “Keadaan ini tidak bisa kita biarkan. Kita harus bertindak secara terpadu, tegas, namun tetap berlandaskan hukum dan keadilan,” tegas Gubernur Harum.
Ia menambahkan bahwa ormas sejatinya menjadi mitra pembangunan, bukan pengganggu ketertiban. Oleh karena itu, pembinaan, penertiban, hingga penindakan jika perlu harus dilakukan secara terukur dan terstruktur serta berkelanjutan. Untuk itu, Pemprov Kaltim menyambut baik forum strategis tersebut sebagai momentum konsolidasi dan sinergi antara lembaga negara, termasuk TNI, Polri, kejaksaan, intelijen, pemerintah daerah, serta masyarakat sipil.
Pemprov Kaltim juga akan berperan sebagai penghubung dan fasilitator dalam menyatukan langkah seluruh unsur terkait, seperti TNI, Polri, kejaksaan, BIN, Kesbangpol, serta pemerintah kabupaten/kota, agar penanganan terhadap ormas yang meresahkan dapat dilakukan secara sistematis dan tidak tumpang tindih. Melalui Badan Kesbangpol, pendataan, pengawasan, dan pembinaan terhadap seluruh ormas di Kaltim akan diperkuat.
Sebagai upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, Pemprov Kaltim berkomitmen membentuk satuan tugas (satgas) investasi yang bertugas mendampingi investor sekaligus menjamin agar proyek-proyek investasi dapat berjalan aman dan lancar tanpa intimidasi, pemerasan, atau penguasaan hak oleh pihak tertentu.
Di samping itu, forum-forum dialog antara ormas, masyarakat, dan aparat akan terus difasilitasi untuk mencegah terjadinya konflik terbuka. Pemprov juga menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat dan ketegasan aparat hukum merupakan kunci menjaga keamanan daerah. Sebagai bentuk penghargaan, Pemprov mengapresiasi tokoh-tokoh masyarakat, agama, adat, serta pimpinan ormas yang telah hadir dan menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan Kalimantan Timur yang aman, tertib, inklusif, dan kondusif bagi pembangunan.
Usai rapat, Sapto Setyo Pramono menyampaikan bahwa forum ini merupakan agenda yang sangat baik karena menjadi wadah untuk menyelaraskan arahan pusat terkait stabilitas keamanan dan investasi di daerah.
“Dengan adanya forum ini, kita bisa mengingatkan bahwa ormas dibentuk untuk membangun masyarakat, wilayah, dan negara. Jadi, niat baik tersebut perlu dijaga,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa akan ada pembentukan Satgas dari pusat yang akan turun ke daerah, serta pembinaan terhadap ormas yang beragam latar belakangnya. “Karena Ormas ini terdiri dari berbagai macam suku, agama dan ras maka pastinya dari Pemprov dan DPRD bersama akan melakukan pembinaan secara benar terhadap ormas yang ada,” jelasnya.
Sapto juga menyebutkan, bahwa DPRD bersama kepolisian, kejaksaan, dan Forkopimda akan melakukan pemetaan (mapping) terhadap seluruh ormas yang ada. “Kita akan profilkan ormas-ormas ini, apakah meresahkan atau justru membantu masyarakat. Ini yang akan kita coba komunikasikan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa ormas yang terlibat dalam praktik ilegal seperti pungli harus ditindak sesuai hukum. “Maka ini menjadi ranah kepolisian dan kejaksaan, karena jika tidak ditertibkan, iklim investasi di Kaltim bisa terganggu,” tegasnya.(adv/hms9)
