Sapto Hadiri Upacara Peringatan Hari Bela Negara 2023, Tanam Kecintaan Tanah Air Sejak Dini

Senin, 25 Desember 2023 44
UPACARA : Anggota DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono hadiri Uapacara Peringatan Hari Bela Negara 2023, Selasa (19/12)
SAMARINDA. Mewakili Ketua DPRD Kaltim, Anggota DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono menghadiri upacara Peringatan Hari Bela Negara Tahun 2023 di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (19/12).

Upacara yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni tersebut juga dihadiri oleh Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ary Fadli, pimpinan dan perwakilan perangkat daerah dilingkup Pemprov Kaltim.

Dalam kesempatan itu, Sri Wahyuni didampingi Ketua Bapor Korpri Kaltim Muhammad Aswin, Kepala BKD Kaltim Deni Sutrsino dan Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Sufian Agus menyerahkan piala dan piagam penghargaan kepada pemenang lomba-lomba dalam rangka peringatan HUT ke-52 Korpri. 

Sapto Setyo Pramono mengatakan, bela negara merupakan wujud nasionalisme bangsa Indonesia. Selain itu kegiatan ini bukan hanya seremonial, akan tetapi wujud bela negara harus masuk dalam sanubari rakyat Indonesia.

“Khususnya kita dan bagaimana pemerintah dalam hal ini untuk bisa konsentrasi untuk mengenalkan kecintaan terhadap tanah air kita, nasionalisme kita, bela negara kita terhadap republik ini, khususnya anak-anak muda atau sejak usia dini,” ujar Sapto saat ditemui usai acara.


Politisi partai Golkar ini menyatakan, tidak bisa dipungkiri bahwa proses nasionalisme tidak bisa dibentuk secara tiba-tiba, akan tetapi melalui proses yang panjang dari bawah.

“Ambil contoh, negara Cina, kita ambil contoh yang baik-baik aja ya. Ketika mereka ketemu aparat negara, mereka selalu hormat dan sebagainya. Itu wujud nasionalisme terhadap negara,” ujar Sapto.

Menurutnya, dalam hal ini tidak bisa bicara aman saja, negara Indonesia merupakan negara yang majemuk. Apabila rasa nasionalisme  tidak ditanamkan sejak dini maka akan sulit kedepannya.

“Contoh tadi ya, ada parade dari polisi cilik, itu luar biasa. Artinya, usia enam tujuh tahun sudah dikenalkan tentang bagaimana mereka melakukan proses baris berbaris kemudian tingkat nasionalis sudah jelas kan luar biasa. Ini bukan hanya di Provinsi Kaltim, Kota Samarinda, tetapi seluruh Indonesia, bagaimana program ini harus di massive kan,” terangnya.

Ia mendorong agar bagaimana pemerintah dapat terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila. Agar jangan sampai ada paham-paham yang ingin menghancurkan Pancasila dapat hidup di republik ini karena itu merupakan sumber malapetaka dan sumber perpecahan bagi anak bangsa.

Oleh karena itu, ia mengharapkan agar pemerintah provinsi dapat hadir dalam rangka untuk menciptakan kecintaan tanah air sejak usia dini.

“Bukan hanya memasyarakatkan yang sudah berjalan, tetapi lebih cenderung masuk ke dunia pendidikan sejak dini. Yang penting dan utama bagaimana program itu harus jalan dan berlangsung secara massive dan berkelanjutan, tidak boleh putus,” tandasnya. (hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Zakat ASN Melalui Baznas
Berita Utama 23 September 2025
0
Samarinda – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya optimalisasi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di lingkungan Pemprov Kaltim melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).    Hal ini mengemuka dalam rapat kerja bersama Baznas Provinsi Kaltim, perangkat daerah, RSUD, dan mitra kerja lainnya yang berlangsung di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Selasa (23/09/2025).   Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, menegaskan bahwa pengelolaan ZIS harus dilakukan secara maksimal, tidak hanya dari sisi penghimpunan, tetapi juga pemanfaatannya secara strategis. “Zakat ini harus benar-benar bisa mendukung pembangunan daerah. Pengelolaannya perlu disinergikan dengan program CSR agar manfaatnya lebih luas dan terukur,” ujarnya.   Sementara itu, Anggota Komisi IV, Fadly Imawan, menyampaikan perlunya penguatan regulasi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) agar ASN memiliki dasar hukum yang jelas dalam menunaikan zakat penghasilan. “Kami mendorong agar Pergub segera diterbitkan, sehingga pelaksanaan zakat oleh ASN memiliki payung hukum yang kuat,” jelasnya.   Anggota Komisi IV lainnya, Damayanti, turut menekankan pentingnya kontribusi ZIS dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Ia mengusulkan agar Baznas memberikan apresiasi kepada OPD atau pegawai yang konsisten dalam menunaikan ZIS. “Baznas harus hadir untuk masyarakat yang membutuhkan. Reward bagi OPD atau ASN yang aktif berzakat dapat menjadi motivasi positif,” tuturnya.   Dari pihak eksekutif, Asisten I Setda Provinsi Kaltim, Syirajudin, menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim telah menerbitkan Surat Edaran sejak tahun 2024 terkait kewajiban zakat bagi ASN dengan penghasilan di atas Rp 6,8 juta.    Ia juga menyampaikan bahwa Ranpergub Zakat saat ini tengah dalam proses harmonisasi dan akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. “Baznas juga perlu menjangkau perusahaan swasta yang beroperasi di Kaltim. Dalam Ranpergub, terdapat pasal yang mengatur kewajiban zakat bagi pelaku usaha,” terangnya.   Ketua Baznas Provinsi Kaltim, Ahmad Nabhan, melaporkan bahwa potensi ZIS dari ASN dan P3K di lingkungan Pemprov Kaltim diperkirakan mencapai Rp 12 miliar per tahun. Namun, realisasi saat ini masih belum optimal.   “Zakat terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Prinsip kami adalah 3A yakni aman secara syar’i, aman secara regulasi, dan aman untuk NKRI. Dana yang masuk saat ini sebesar Rp 15 miliar, dan yang telah disalurkan mencapai Rp 13 miliar,” ungkapnya.   Rapat menyepakati agar pengumpulan zakat ASN di lingkungan Pemprov Kaltim dilakukan secara optimal melalui Baznas. Selain itu, Baznas diminta menyusun peta potensi zakat di setiap OPD dan secara rutin melakukan sosialisasi.    Komisi IV DPRD Kaltim juga mendorong adanya program reward bagi OPD atau lembaga yang berhasil memaksimalkan pengumpulan ZIS. “OPD mitra kerja Komisi IV harus menjadi teladan dalam pengumpulan zakat. Ke depan, reward bisa menjadi pemicu bagi OPD lain untuk lebih serius,” tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, dalam kesimpulan rapat. (adv/hms7)