Sapto : Dukung Sarana Dan Prasana Guna Ciptakan Atlit, Musprov Perbakin Kaltim Ke – VI

Minggu, 30 April 2023 66
Sapto Setyo Pramono saat mewakili Ketua DPRD Kaltim menghadiri pembukaan Musyawarah Provinsi (Musprov) Perbakin Kaltim Ke – VI tahun 2023, Sabtu (29/4).
BALIKPAPAN. Mewakili Ketua DPRD Kaltim, anggota Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono menghadiri pembukaan Musyawarah Provinsi (Musprov) Perbakin Kaltim Ke – VI tahun 2023 yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Grand Jatra Balikpapan, Sabtu (29/4).

Tampak hadir dalam acara tersebut Ketua Perbakin Kaltim Roy Nirwan, Sekretaris Umum Perbakin Kaltim Ilman Nafian, Kadispora Kaltim Agus Hari Kesuma, Deputi Sosbud IKN Alimuddin, Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan KONI Kaltim Husinsyah dan seluruh pengurus Perbakin dari berbagai wilayah Kaltim.

Dalam sambutannya, Roy Nirwan menegaskan bahwa Perbakin Kaltim tidak akan menggunakan atlit-atlit dari luar Kaltim. “Ya memang seharusnya seperti itu didalam organisasi, kita dibentuk pengurus provinsi ya harusnya mencetak atlit,” kata Roy Nirwan.

Selanjutnya, Gubernur Kaltim dalam sambutanya yang dibacakan Agus Hari Kesuma mengatakan melalui musprov ini dapat dijadikan sebagai ajang produktif untuk saling bertukar pikiran, barbagi pengalaman dan mencari solusi bersama atas tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengembangan olahraga menembak di Kaltim.

Kepada pengprov Perbakin, lanjutnya, kedepannya berusaha memasyarakatkan cabor ini sesuai dan seluas-luasnya. “Hal ini penting karena sebagai salah satu cabang olahraga elit yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Maka olahraga ini perlu terus disosialisasikan pada masyarakat Kaltim untuk mendapatkan atlit-atlit yang mampu berbicara dikancah yang lebih tinggi,” ungkapnya.
Ditemui usai acara, Sapto Setyo Pramono menerangkan dari hasil musyawarah terkait masalah olahraga menembak diharapkan sinergitas forkopimda termasuk dalam beberapa hal. “Kita tidak mungkin menciptakan atlit tanpa ada sarana dan prasarana yang memadai. Kita nanti dari pihak DPRD dalam hal ini juga sangat mendukung tentang hal itu. Kemudian nanti kita sinergitas dengan pemerintah provinsi dalam hal ini seperti apa,” terang Sapto.

Lebih lanjut ia mengatakan termasuk eks PON yang telah dihibahkan ke Kodam yang notabene kondisinya memprihatinkan. “Nanti kita cari solusi, ini mau seperti apa, kita nanti duduk bareng dari pihak mungkin Kodam dari pemerintah provinsi tadi mungkin dari pak Agus selaku Kadispora nanti seperti apa, di buat MoU lah, MoU pengelolaan tentang aset yang sudah dihibahkan itu biar bisa berguna untuk dipergunakan sebagai sarana prasarana atlit,” ujar politisi partai Golkar ini.

Kemudian untuk sarana dan prasarana yang lain seperti lahan milik provinsi sekitar satu atau dua hektare untuk untuk tembak target atau tembak reaksi dan lainnya. “Kalau long nya kan sudah di Kodam itu, yang target atau tembak reaksi dan lain sebagainya. Yang dibina tadi kan sudah hampir 60 orang, yang 30 orang asli atlit Kaltim. Memang kita harus menciptakan generasi atlit berjenjang, gak bisa ngebon dari luar terus. Makanya sarana dan prasarana kita harus dukung,” sebutnya.

Sapto berharap agar pelaksanaan Musprov dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang baik. “Mudah-mudahan ini memilih pemimpin yang terbaik, yang bisa mengerti kemudian yang memahami tentang organisasi terutama masalah menembak. Karena Perbakin ini kan perlakuannya beda dengan olahraga lain, karena ini kan sistem security tinggi tidak bisa sembarang orang,” pungkasnya. (adv/hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, berpendapat tantangan perlindungan perempuan dan anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.
Berita Utama 10 Mei 2025
0
SAMARINDA. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, berpendapat  tantangan perlindungan perempuan dan anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Pendapat tersebut dia sampaikannya usai mengikuti pertemuan dan diskusi terkait pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi Kaltim, bersama, Menteri Arifatul Choiri Fauzi, di Pendopo Odah Etam, Sabtu (10/5/2025). Menurut Hasanuddin, kondisi di wilayah 3T jelas berbeda dibandingkan daerah perkotaan, baik dari sisi infrastruktur maupun akses layanan, serta budaya, anggaran yang diperlukan, termasuk sumber daya manusianya. Karena itu, pendekatan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak harus disesuaikan. “Ya, memang beda ya. Dari itu tidak bisa disamakan dengan daerah yang lebih maju. Tentu butuh perlakuan khusus,” ujarnya saat menjawab pertanyaan media terkait perlindungan perempuan dan anak di daerah 3T. Hasanuddin mengungkapkan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah menyiapkan anggaran khusus untuk penanganan di wilayah-wilayah tersebut. Menurut Pria yang akrab di panggil Hamas ini, hal itu juga dibenarkan langsung oleh Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, yang turut hadir dalam acara ini. “Tadi saya sampaikan, dan langsung ditanggapi oleh Ibu Menteri. Memang sudah ada dana khusus untuk daerah-daerah 3T. Tinggal mekanisme pelaksanaannya yang perlu dipastikan, supaya tepat sasaran,” jelasnya. Hasanuddin menyebutkan, saat ini sudah ada tujuh kabupaten di Kalimantan Timur disiapkan untuk menerima dukungan pendanaan tersebut. Meski belum merinci nama-nama kabupaten itu, ia memastikan semuanya merupakan wilayah yang masuk kategori sulit diakses baik karena infrastruktur publik masih terbatas. Sebagai Ketua DPRD, Hasanuddin menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal agar alokasi dana tersebut benar-benar digunakan untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak, terutama dalam hal pencegahan kekerasan dan akses layanan hukum, kesehatan, serta pendidikan. “DPRD tentu akan ikut mengawasi dan mendorong agar program ini berjalan baik. Apalagi isu perempuan dan anak ini menyangkut generasi masa depan. Jangan sampai hanya bagus di pusat, tapi tak sampai ke akar rumput,” tegas politisi dari Golkar itu. Lebih lanjut, Hasanuddin juga menekankan pentingnya peran organisasi kemasyarakatan seperti dalam menjangkau dan membina komunitas di wilayah 3T. “Organisasi Kemasyarakatan punya jaringan kuat sampai ke desa-desa. Ini sangat potensial jika disinergikan dengan program pemerintah. Mereka tahu betul kondisi masyarakat di lapangan,” sarannya.(adv/hms7)