Sampaikan Keluh Kesah, Marthinus: Para Petani di Kubar dan Mahulu Juga Butuh Perhatian

Senin, 29 April 2024 81
Marthinus, Anggota DPRD Kaltim.

SAMARINDA. Sampikan keluh kesah masyarakat di daerah pemilihan (Dapil), Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Marthinus minta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim juga memberi perhatian lebih kepada para petani di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu).

 

Wakil Rakyat asal Dapil Kubar-Mahulu itu menekankan, pemerintah harus mendukung dan lebih peduli lagi terhadap berbagai kebutuhan masyarakat dalam sektor pertanian maupun perkebunan. Sehingga wacana swasembada pangan yang terus-menerus digaungkan dapat terealisasi dan bukan angan semata.

 

“Tujuannya kan supaya Kaltim tidak lagi bergantung pada daerah lain dalam kebutuhan pangan,” kata Marthinus saat diwawancarai awak media.

 

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini mengungkapkan, beberapa waktu yang lalu dirinya bersama anggota DPRD Kaltim Daerah Pemilihan (Dapil) Kubar-Mahulu yang lain melakukan penyerapan aspirasi. Mayoritas masyarakat yang bekerja sebagai petani dan berkebun sering kali mengeluh kurangnya alat pertanian di daerah mereka.

 

“Seharusnya pemerintah bisa lebih memperhatikan para petani di Kubar dan Mahulu. Salah satunya, memberi dukungan alat-alat pertanian seperti exavator, jonder, handtractor, mesin gilingan padi dan perontok padi,” pintanya.

 

Para petani di dua Kabupaten tersebut, sambung Marthinus, sangat berharap adanya bantuan dari pemerintah baik itu berupa alat pertanian, bantuan bibit unggul pertanian seperti jagung, lada, kopi dan karet.

 

Lebih dari itu, mereka juga berharap kepada  pemerintah supaya dapat memberikan bantuan pupuk berupa pupuk hayati cair bersubsidi setiap tahunnya untuk mengatasi dan membantu kelangkaan pupuk di Kubar dan Mahulu yang dibarengi dengan harga yang memberatkan petani.

 

Marthinus menambahkan, juga sangat adanya peremajaan dan perluasan perkebunan karet di daerah tersebut. Penyuluhan secara rutin juga diperlukan untuk petani di Kubar agar kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) petani terus meningkat.

 

"Apalagi, harga karet di Kubar terhitung sangat rendah. Makanya kami minta agar pemerintah bisa memperhatikan atau merespon permintaan dan keluhan petani, sehingga hasil dan kualitas panen perkebunan di Kubar maupun Mahulu semakin meningkat," demikian Marthinus. (adv/hms7)

TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Perkuat Kolaborasi Pengawasan dan Tata Kelola Keuangan, Sekwan DPRD Kaltim Hadiri Pengukuhan Kepala BPKP Kaltim
Berita Utama 30 Juni 2025
0
SAMARINDA — Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Norhayati Usman, menghadiri acara Pengukuhan dan Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur dari Dr. Felix Joni Darjoko kepada Edy Suharto, yang digelar di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Senin (30/06/2025). Acara yang diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, ini menandai babak baru dalam penguatan sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga pengawasan guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dalam sambutannya, Gubernur Kaltim menegaskan bahwa kehadiran BPKP bukan hanya sebagai unsur pengawasan, namun juga sebagai mitra strategis yang mendampingi pemerintah  daerah dalam memastikan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan. “BPKP tidak hanya pengawas, tetapi mitra yang memberikan bimbingan, konsultasi, dan pendampingan kepada pemda,” tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif, eksekutif, dan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan anggaran berdampak langsung bagi masyarakat. Senada dengan hal tersebut, Sekwan DPRD Kaltim, Norhayati Usman, menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan peran aktif BPKP dalam penguatan tata kelola keuangan daerah. “Sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan lembaga pengawasan seperti BPKP merupakan fondasi penting bagi terciptanya pembangunan yang terarah dan berdaya guna,” ujar Norhayati. Momentum pengukuhan ini sekaligus menjadi landasan kolaborasi berkelanjutan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah yang bertumpu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.(adv/hms9/hms6)
Indeks