Sambangi Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta, Pansus P3TKL Sharing Aturan Hukum dan Mekanisme Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal

Senin, 20 Mei 2024 118
Pansus Pembahas Ranperda tentang P3TKL DPRD Kaltim Bersama Kepala Biro Hukum Setda Kaltim dan Disnakertrans Kaltim, Senin (20/5/2024).

JAKARTA. Panitia Khusus Pembahas Ranperda tentang Pelindungan Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal DPRD Provinsi Kalimantan Timur Bersama Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Kalimantan Timur dan Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur. Senin (20/5/2024) Siang.

 

Bertempat di Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta Kunjungan Kerja dipimpin Wakil Ketua Pansus P3TKL Akhkmed Reza Fachlevi, didampingi Wakil Ketua III Sigit Wibowo, Puji Setyowati, Andi Faisal Assegaf, Jahidin dan Rima Hartati. turut hadir Kepala Biro Hukum Setda. Prov. Kaltim Suparmi serta hadir Kepala Dinas Pengembangan Disnakertrans Prov. Kaltim Rozani Erawadi.

 

Diterima langsung oleh Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta, Taufik.

 

Kunjungan tersebut membahas Sharing Aturan Hukum dan Mekanisme Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal Bersama Disnakertransgi Provinsi DKI Jakarta serta lainnya. Akhmed Reza Fachlevi sebagai Wakil Ketua Pansus P3TKL menuturkan meminta masukan dan saran dari Disnakertransgi DKI Jakarta untuk di masukan dalam Ranperda.

 

"Ditetapkannya Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN) yang tentunya nanti banyak pekerja dari luar daerah yang akan bekerja di Kalimantan Timur, ini artinya perbandingan antara Kaltim dengan Provinsi DKI Jakarta," ujar Reza.

 

Tidak hanya meminta masukan dan saran, Akhmed Reza Fachlevi mengharapkan hasil dari pertemuan ini membuahkan hasil sehingga mendapatkan manfaat saran untuk diterapkan di Ranperda. 

 

"Dengan berbagi saran atau masukan terkait hal hal lainnya untuk kesuksesan perda ini, karna kita melihat ini perda jangan sampai hanya membuat formalitasnya saja tapi nanti kedepan bisa di implementasikan untuk masyarakat yang ada di kalimantan timur", ujarnya.(hms12)

TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)
Indeks