Sah! Ini Perubahan AKD Masa Jabatan 2,5 Tahun di DPRD Kaltim

9 Maret 2022

Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun
SAMARINDA. DPRD Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-8 pada Selasa (8/3/2022) di Ruang Paripurna Lantai 6 Gedung D Komplek DPRD Kaltim. Salah satu agenda pada paripurna hari ini berkaitan dengan perubahan komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dalam 2,5 tahun masa jabatan sesuai tata tertib (tatib) serta kesepakatan para pimpinan masing-masing partai politik dan fraksi.

Meskipun sempat terjadi break selama kurang lebih 30 menit, akan tetapi pergantian AKD berlangsung lancar dan menemukan kesepakatan bersama antara pihak terlibat di dalamnya. Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun merespon baik hal tersebut karena dianggap termasuk sebagai hak demokrasi masing-masing anggota. “Tadi itu hanya di break saja, tapi kita tetap harus mendengar dan saling memahami. Memang terkesan alot, tapi alhamdulillah ada keputusan yang memenuhi kriteria dan syarat sesuai mekanisme,” ucapnya.

Menurutnya, Fraksi Golkar memang agak sedikit lambat dalam mengambil keputusan pergantian AKD karena menunggu persetujuan partai. Akan tetapi, semua fraksi tetap menghargai walau memakan waktu cukup lama. “Ini bentuk dari penghargaan kita demi menjunjung asas kebersamaan, makanya tetap kita tunggu dan memberikan toleransi waktu. Setelah itu kan sudah jalan dan tidak ada masalah. Intinya, semua sudah kita sepakati,” jelasnya.

Disinggung wartawan bahwa hal tersebut dapat membuat perubahan AKD lagi dalam waktu 3 bulan, Samsun menjelaskan jika sebenarnya proses pergantian AKD ini sesuai dengan tatib. Maka, apabila ada perubahan kembali itu merupakan kebijakan masing-masing fraksi. “Jika ada perubahan lagi maka akan dibacakan dalam Rapat Paripurna. Pergantian ini kita anggap sebagai penyegaran dan semangat baru. Tentunya kinerjanya lebih efektif serta maksimal, lebih fresh dan harapannya semakin bagus ke depan,” harapnya.

Adapun perubahan pimpinan AKD yang telah disetujui yakni untuk Komisi I, Ketua: Baharuddin Demmu (Fraksi PAN), Wakil Ketua: Yusuf Mustofa (Fraksi Golkar), Sekretaris: Hendri Pailan Sekretaris (Fraksi Gerindra). Komisi II, Ketua: Nidya Listiono (Fraksi Golkar), Wakil Ketua: Baharuddin Muin (Fraksi Gerindra), Sekretaris: M Nasiruddin ( Fraksi PAN). Komisi III, Ketua: Veridiana Huraq Wang (Fraksi PDI Perjuangan), Wakil Ketua: Syafruddin (Fraksi PKB), Sekretaris: Sarkowi V Zahry (Fraksi Golkar). Komisi IV, Ketua: Reza Pahlevi (Fraksi Gerindra), Wakil Ketua: Puji Setyowati (Fraksi Demokrat-NasDem), Sekretaris: Eddy Sunardi (Fraksi PDI Perjuangan). Badan Kehormatan, Ketua: Sutomo Jabir (Fraksi PKB), Wakil Ketua: Harun Al Rasyid (Fraksi PKS). Badan Pembentukan Peraturan Daerah:Ketua, Rusman Yaqub (Fraksi PPP), Wakil Ketua: Salehuddin (Fraksi Golkar).

Sementara diumumkan pula pengumuman perubahan susunan fraksi menindaklanjuti surat dari Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat NasDem di antaranya, Fraksi PKS, Ketua: Ali Hamdi, Sekretaris: Harun Al Rasyid dan Bendahara: Siti Maysaroh. Fraksi Demokrat-NasDem, Ketua: Saefuddin Zuhry, Sekretaris: Puji Setyowati dan Bendahara: Agus Aras.(adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Database Pertanian, Kunci Ketahanan Pangan Kaltim di Tengah Dinamika IKN
admin 22 November 2024
0
SAMARINDA. Hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa dinamika baru bagi Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satunya adalah melonjaknya kebutuhan pangan seiring pertumbuhan pesat jumlah penduduk. Namun, ambisi Kaltim menuju swasembada pangan menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Salah satu ironi terbesar adalah penurunan produksi padi di tengah meningkatnya permintaan. Penyebabnya, tak lain adalah maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan area pertambangan. Hingga saat ini, Benua Etam masih bergantung pada suplai pangan dari daerah lain seperti Jawa dan Sulawesi. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, tak memungkiri bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim masih bertumpu pada sektor sumber daya alam, terutama pertambangan. Namun, ia meyakini bahwa Kaltim memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan, mengingat luasnya wilayah yang tersedia. Ananda menyoroti pentingnya pemerintah menyusun database yang komprehensif untuk memetakan potensi wilayah di Kaltim. la menilai, langkah ini menjadi fondasi penting untuk merancang cetak biru ketahanan pangan, terutama sebagai penyangga kebutuhan IKN. "Kita belum punya data konkret soal pertanian di setiap kabupaten/kota. Berapa luas lahannya? Bagaimana kualitas tanahnya, subur atau tidak? Cocoknya ditanami apa? Kalau kita punya database lengkap, saya yakin kita tidak perlu lagi mengandalkan pasokan dari luar. Kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri," ungkap Ananda. la menambahkan bahwa sejauh ini, Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU) sudah dikenal sebagai lumbung pangan di Kaltim. Namun, ia meyakini wilayah lain juga memiliki potensi serupa jika dikelola dengan baik. Ananda menekankan perlunya pemetaan menyeluruh dari hulu ke hilir. "Yang paling penting, mulailah dengan database. Setelah itu, pemerintah harus menjadikannya prioritas, dari pusat hingga kabupaten/kota. Selain fokus pada SDA, kita juga harus memastikan ketahanan pangan, terutama untuk kebutuhan kita sendiri," tuturnya. la juga mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih pada pengembangan food estate di Kaltim sebagai salah satu solusi strategis. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap berpihak pada kesejahteraan petani lokal. "Jika dilakukan dengan serius, food estate bukan hanya bisa memperkuat swasembada pangan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi, semua pihak harus bergandengan tangan untuk mewujudkan ini," pungkasnya. (adv/hms7)