Rusman Ya’qub Minta Lakukan Percepatan Dalam Pengembangan Pendidikan

7 Februari 2024

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Ya’qub
SAMARINDA. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Ya’qub mengatakan bahwa Kalimatan Timur (Kaltim) belum bisa berkontribusi secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di IKN.

Menurutnya, hal tersebut terjadi karena masih ada keterbatasan dalam persiapan Skill dari tenaga kerja yang dimiliki, sementara IKN memerlukan spesifikasi tertentu.

“Maka dari itu yang harus kita lakukan kedepannya ialah bagaiaman kita melakukan akselerasi, bahkan menurut saya tidak hanya sekedar akselerasi tapi harus ada lompatan yang harus kita lakukan dan segera kerjakan untuk menyiapkan anak-anak kita terutama di Kaltim yang masuk pada usia kerja,” kata Rusman, pada Rabu (07/02).

Menurutnya ada dua cara, yaitu Melakukan percepatan dalam pengembangan pendidikan vokasi melalui jalur SMK yang ada. Kemudian melakukan lompatan terhadap Balai – balai latihan kerja.

“Bahkan bila perlu, balai – balai yang ada di bawah naungan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, harus kita dorong untuk melahirkan kerjasama dengan lembaga swasta yang bisa memberi ruang kepada mereka untuk menyiapkan tenaga kerja yang terampil,” jelasnya.

Kemudian menurutnya, perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, harus didorong supaya prodi yang diampuhi itu sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan di IKN maupun diluar IKN.

Politisi PPP ini juga mengatakan dunia pendidikan vokasi harus segera dibenahi terutama pada tiga unsur pokok, yang pertama bagaimana kita melakukan Modernisasi sarana dan prasarana proses pembelajarannya, terutama kepada tempat prakteknya harus di Modernisasi yang berbasis pemutakhiran teknologi kemajuan teknologi. Yang kedua adalah tenaga asesor dan guru harus terakreditasi secara baik dan mutakhir gitu, sehingga kompetensinya semakin bagus. Kemudian terakhir tentunya metode pembelajaran itu sendiri.

“Kalau kita mampur mempercepat, saya yakin kita bisa memenuhi standarisasi itu,” tuturnya.

Selanjutnya, ujar Rusman, kita harus mendorong pihak swasta serta LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) dibawah naungan Provinsi Kaltim untuk ikut terlibat supaya bisa berkontribusi dalam meningkatkan daya saing dan keterampilan skill dari anak-anak di Kaltim.

“Dengan itu saya meyakini bahwa kita akan mampu menjawab tantangan itu semua,” tutupnya.(hms9)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Ketua DPRD Kaltim Hadiri Musrenbang Tingkat Kecamatan di Balikpapan
admin 21 Januari 2025
0
BALIKPAPAN. Guna membangun sinergitas pembangunan di Kota Balikpapan, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masu’ud menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan Rembuk Stunting tingkat kecamatan di Balikpapan, Selasa (21/1/2025). Acara ini merupakan salah satu momen tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat daerah dengan mengusung tema “Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Pemerataan Ekonomi Menuju Masyarakat Mandiri dan Modern”. Ini juga menjadi forum dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk merumuskan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada hari yang sama, Legislator Kaltim Dapil Balikpapan ini menghadiri Musrenbang Kecamatan Balikpapan Kota di Hotel Grand Tiga Mustika, dan Musrenbang Kecamatan Balikpapan Barat di Hotel Blue Sky. “Hari ini saya menghadiri Musrenbang di dua Kecamatan, Kecamatan Balikpapan Kota dan Kecamatan Balikpapan Barat yang semua langsung dihadiri oleh Pemkot Balikpapan, lurah, forum LPM dan anak, serta melakukan rembuk Stunting,” ujar pria yang akrab disapa Hasan ini. Pembahasan Musrenbang kali ini disampaikan Hasan kurang lebih sama dengan persoalan sebelumnya, yakni bagaimana mengurangi angka Stunting yang cukup besar di Kaltim, khususnya di Balikpapan. “Intinya bagaimana keselarasan program pembangunan, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota, hingga provinsi, dan program nasional. Permasalahan-permasalahan yang timbul kurang lebih sama ya, masalah jalan lingkungan, air bersih, dan permasalahan-permasalahan infrastruktur, terus masalah kesehatan dan pendidikan,” terangnya. Selain membahas perencanaan pembangunan, kegiatan ini juga dilengkapi dengan rembuk stunting yang bertujuan untuk menemukan solusi atas masalah gizi buruk yang masih terjadi di Kaltim, khususnya di Balikpapan. “Penyelesaian masalah stunting harus menjadi perhatian kita bersama. Dengan keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat, diharapkan kita bisa mengurangi angka stunting dan memastikan tumbuh kembang anak yang sehat dan optimal,” sebutnya. Dengan berfokus pada perencanaan yang inklusif dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat, diharapkan hasil dari Musrenbang ini dapat membawa perubahan signifikan dalam mewujudkan Provinsi Kaltim yang lebih maju, sejahtera, dan bebas dari masalah stunting. Hasan juga berharap, hasil dari Musrenbang tingkat kecamatan ini bisa diperjuangkan hingga masuk dalam Musrenbang tingkat kota dan provinsi, sebelum nantinya dituangkan dan diintegrasikan dalam RKPD. “Saya selaku Anggota DPRD Kaltim Dapil Balikpapan akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ada di Kaltim, terkhusus yang ada di Balikpapan,” pungkasnya. Sementara itu, Camat Balikpapan Kota, Rosin Suparlan, menyampaikan bahwa pelaksanaan Musrenbang ini diharapkan lebih bermakna dari tahun-tahun sebelumnya dan diharapkan usulan-usulan yang diajukan bisa diterima, bernilai, dan bermanfaat bagi masyarakat. “Usulan masyarakatyang disampaikan dalam Musrenbang akan diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi,” ungkapnya. Kepala Bappeda Litbang, Murni, juga menyampaikan bahwa pembangunan dalam periode 2025- 2029 akan difokuskan pada penguatan sumber daya manusia dan pemerataan ekonomi menuju masyarakat mandiri dan modern. Musrenbang RKPD di Kecamatan ini juga mencatat sejumlah pekerjaan prioritas. Dari total 450 usulan kegiatan prioritas fisik infrastruktur per kecamatan, Kecamatan Balikpapan Kota menyumbang 57 usulan prioritas. “Ini tidak termasuk usulan di bidang pendidikan, kesehatan, SPGRM, program Kota Kita, dana kelurahan, dan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD. Untuk usulan di luar infrastruktur, meski tidak diberikan batasan jumlah, tetap disesuaikan dengan kemampuan pendanaan perangkat daerah terkait,” sebutnya. Musrenbang Kecamatan Balikpapan Kota juga dihadiri berbagai pihak perwakilan OPD Teknis Pemkot Balikpapan seperti Dinas PU, DP3AKB, Diskominfo dan Adwar Skenda Putra Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kota Balikpapan. (adv/hms6)