Realisasi Pendapatan Lampaui Target, Pemprov Kaltim Sampaikan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2024

Kamis, 12 Juni 2025 8
Rapat Paripurna ke-18 DPRD Provinsi Kalimantan Timur
SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara resmi menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna ke-18 DPRD Kaltim, Kamis (12/6). Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel menyampaikan bahwa laporan keuangan ini tidak hanya merupakan kewajiban hukum, namun juga sarana untuk menyampaikan informasi serta menilai pencapaian kinerja pembangunan daerah selama setahun terakhir.

“Capaian pembangunan tidak hanya mencerminkan kerja eksekutif semata, tetapi juga kolaborasi strategis antara DPRD dan seluruh elemen masyarakat Kalimantan Timur,” kata Ekti Imanuel disela-sela memimpin Rapat Paripurna ke-18, didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis.

Sesuai mekanisme, lanjut dia, akan dijadwalkan rapat paripurna membahas tanggapan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD Kaltim terhadap laporan keuangan Pemprov Kaltim Tahun Anggaran 2024. Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang III, Arief Murdiyatno, menyampaikan bahwa dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 merupakan cerminan akuntabilitas keuangan daerah.

"Pertanggungjawaban ini meliputi komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Ini merupakan bentuk akuntabilitas nyata dari pengelolaan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada DPRD" jelas Arief dalam rapat paripurna.

Ia juga membeberkan bahwa pendapatan daerah tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp21,22 triliun, namun berhasil melampaui target dengan realisasi Rp22,08 triliun atau 104,07 persen.

"Pendapatan transfer ditargetkan Rp11,03 triliun dan tercapai Rp11,69 triliun atau 106,04 persen,"rincinya.

Untuk kategori pendapatan daerah yang sah, Arief menyebutkan bahwa target sebesar Rp202,04 miliar hanya terealisasi sebesar Rp146,02 miliar atau 72,27 persen. Sedangkan belanja daerah yang semula ditargetkan Rp22,19 triliun, terealisasi Rp20,46 triliun atau 92,19 persen.

"Adapun pembiayaan daerah bersumber dari SiLPA tahun 2023, dengan realisasi penerimaan mencapai Rp976,50 miliar," tambahnya.

Menurut Arief, rapat ini menjadi momen penting dalam menguatkan komitmen bersama terhadap penggunaan anggaran yang efektif, efisien, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.(hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Efisiensi, Kemiskinan, dan BUMD Jadi Fokus, Tujuh Fraksi DPRD Kaltim Soroti Laporan Pertanggungjawaban APBD 2024
Berita Utama 17 Juni 2025
0
SAMARINDA-  DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-19 pada Selasa (17/6/2025), dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Dalam rapat tersebut, tujuh Fraksi DPRD Kaltim menyampaikan berbagai sorotan dan rekomendasi terkait laporan keuangan daerah. Juru bicara Fraksi Golkar, Shemmy Permata Sari, menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait hasil audit sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan APBD Kaltim Tahun Anggaran 2024. "Pemerintah provinsi segera menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai dengan rencana aksi tindak lanjut pemerintah provinsi, dan meminta kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk lebih intensif melakukan tugas dan fungsinya dalam pembinaan, sehingga temuan yang sama tidak akan terulang pada tahun-tahun berikutnya,” tegasnya. Sorotan terhadap capaian kinerja juga disampaikan oleh Fraksi Gerindra. Andi Muhammad Afif Rayhan Harun menggarisbawahi tantangan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kaltim. Ia mengungkapkan bahwa meskipun persentase penduduk miskin Kaltim turun dari 6,11 persen pada 2023 menjadi 5,78 persen pada 2024, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat. “Ini menunjukkan bahwa masyarakat miskin semakin kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, sementara ketimpangan semakin tajam,” tegasnya. Fraksi PDIP melalui juru bicaranya, Guntur, menyoroti pembagian dana karbon yang belum sepenuhnya diterima oleh desa-desa yang berhak. Ia mempertanyakan kendala dalam penyaluran dana yang diterima sejak 2022. “Kami ingin kejelasan mengenai hambatan dan kelanjutan penerimaan dana ini," ujarnya. Fraksi PKB dan Fraksi PAN-Nasdem turut menyoroti efektivitas anggaran. Sulasih dari PKB mencatat sejumlah bidang, seperti pendidikan dan pekerjaan umum, yang masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi anggaran. Fraksi PAN-Nasdem yang diwakili Abdul Giaz, menekankan pentingnya optimalisasi belanja daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan UMKM. "Cukup banyak anggaran yang tidak terserap. Mohon dijelaskan apa penyebabnya? Fraksi PAN-Nasdem mengingatkan agar pemerintah daerah melakukan optimalisasi belanja daerah. Support pada UMKM atau usaha ekonomi produktif akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah," imbuhnya. Fraksi PKS melalui Subandi, menyoroti rendahnya kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Fraksi PKS mendorong evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMD, serta reformulasi target kinerja BUMD yang lebih realistis dan berbasis pada indikator profitabilitas serta kontribusi PAD,” ucapnya. Dalam kesempatan tersebut, Nurhadi Saputra dari Fraksi Demokrat-PPP menekankan perlunya koordinasi yang lebih intensif antara Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat dalam upaya peningkatan infrastruktur, khususnya perbaikan Jalan Mulawarman di Kota Balikpapan. "Jalan ini perlu ditingkatkan dan dilebarkan untuk mengurai kemacetan serta mempercepat akses mobilitas warga, terutama dari dan menuju Bandara Sepinggan," ujarnya. Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana, serta dihadiri Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. (adv/hms4/hms6)
Indeks