Pulihkan Ekonomi Kaltim, Hindari Omicron

Senin, 10 Januari 2022 128
Veridiana Huraq Wang Ketua Komisi II DPRD Kaltim
SAMARINDA. Pemerintah Indonesia mengkhawatirkan adanya varian omicron masuk ke Indonesia pada semester awal tahun 2022. Sehingga pengetatan protokol kesehatan selalu ditegakkan guna menghindari penularan covid varian baru ini.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang menyebutkan saat ini pemulihan ekonomi di Bumi Etam sudah berangsur membaik sedikit demi sedikit secara mikro hingga makro, menyusul adanya pelonggaran dan tidak adanya kebijakan PPKM yang membuat sejumlah aktivitas perekonomian mengalami kontraksi karena ada hambatan.

Ia mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu waspada, sebab varian baru Covid-19 Omicron berpotensi tujuh kali lebih menular dibanding varian Delta. “Kita memang harus waspada karena adanya ancaman pandemi adanya omiciron ini, sejauh ini relaltif masih stabil. Karena kita liat PPKM tak jadi diberlakukan sehingga geliat ekonomi tumbuh, intiinya kita haru waspada sebelum ada kasusnya lebih baik waspada,” kata Veridiana usai mengikuti Rapat Parpurna DPRD Kaltim tentang HUT Provinsi Kaltim ke 65, Jum’at (7/1/2021).

Meski pemerintah daerah belum menetapkan kebijakan terkait pengetatan di sejumlah titik di Kaltim, Veridiana menegaskan agar pemerintah tetap melakukan 3T atau tracing, testing dan treatment untuk mencegah lonjakan kauss covid-19 yang saat ini sudah turun signifikan. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Perkuat Kolaborasi Pengawasan dan Tata Kelola Keuangan, Sekwan DPRD Kaltim Hadiri Pengukuhan Kepala BPKP Kaltim
Berita Utama 30 Juni 2025
0
SAMARINDA — Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Norhayati Usman, menghadiri acara Pengukuhan dan Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur dari Dr. Felix Joni Darjoko kepada Edy Suharto, yang digelar di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Senin (30/06/2025). Acara yang diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, ini menandai babak baru dalam penguatan sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga pengawasan guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dalam sambutannya, Gubernur Kaltim menegaskan bahwa kehadiran BPKP bukan hanya sebagai unsur pengawasan, namun juga sebagai mitra strategis yang mendampingi pemerintah  daerah dalam memastikan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan. “BPKP tidak hanya pengawas, tetapi mitra yang memberikan bimbingan, konsultasi, dan pendampingan kepada pemda,” tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif, eksekutif, dan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan anggaran berdampak langsung bagi masyarakat. Senada dengan hal tersebut, Sekwan DPRD Kaltim, Norhayati Usman, menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan peran aktif BPKP dalam penguatan tata kelola keuangan daerah. “Sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan lembaga pengawasan seperti BPKP merupakan fondasi penting bagi terciptanya pembangunan yang terarah dan berdaya guna,” ujar Norhayati. Momentum pengukuhan ini sekaligus menjadi landasan kolaborasi berkelanjutan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah yang bertumpu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.(adv/hms9/hms6)