Proyek Pemecah Ombak Pantai Balikpapan, Begini kata Nurhadi

Rabu, 9 April 2025 1084
Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra
SAMARINDA. Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra mengungkapkan bahwa proyek pembangunan pemecah ombak di Pantai Balikpapan masih belum memperhatikan keselamatan bagi para pengunjung pantai. Nurhadi sapaan akrabnya menyebut, meskipun pengerjaan fisik proyek berjalan, tidak ada langkah antisipatif yang memadai untuk menghindari potensi risiko bagi wisatawan.

"Pembangunan pemecah ombak ini yang saya sayangkan sebagai wakil rakyat. Saat proyek berjalan, tidak ada persiapan dari tim pekerja untuk menyelesaikan masalah seperti ini, termasuk langkah penyelamatan," jelas Nurhadi.

"Mereka hanya fokus pada pekerjaan tanpa memikirkan kemungkinan risiko yang bisa terjadi" sambungnya.

Dirinya mengingatkan bahwa Pantai Balikpapan kerap dipenuhi pengunjung, khususnya pada akhir pekan. Banyak dari mereka adalah wisatawan yang tidak akrab dengan kondisi pantai, sehingga membutuhkan pengawasan ekstra untuk menjaga keselamatan mereka. Lebih lanjut, Nurhadi menyerukan kepada instansi terkait, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), untuk lebih proaktif dalam menyiapkan langkah-langkah pengamanan.

Menurutnya, keberadaan petugas BPBD yang siaga di lokasi proyek sangat diperlukan, terutama saat pengunjung membludak pada Sabtu dan Minggu.

"Peringatan untuk BPBD Balikpapan, mereka harus siap dengan segala kemungkinan, terutama saat banyak pengunjung datang. Harus ada pengawasan yang lebih ketat" tuturnya. Selain itu, Nurhadi juga menyoroti pentingnya melibatkan Palang Merah Indonesia (PMI) dan relawan untuk meningkatkan kewaspadaan di kawasan tersebut.

"Ya pastinya, sinergi antara pemerintah, relawan, dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan keselamatan pengunjung pantai" ucapnya.

Terakhir, Nurhadi berharap pemerintah kota dapat bekerja sama dengan para pihak terkait untuk memperkuat langkah pengamanan dan sosialisasi kepada pengunjung pantai, khususnya selama proyek berlangsung. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Perkuat Sinkronisasi Agenda dan Tata Kelola Kelembagaan, Banmus DPRD Kaltim Kunjungi DPRD DKI Jakarta
Berita Utama 30 September 2025
0
JAKARTA — Dalam upaya memperkuat koordinasi kelembagaan dan meningkatkan efektivitas penyusunan agenda kerja, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta pada Selasa (30/09).    Kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai mekanisme penjadwalan kegiatan dewan serta menggali masukan terkait sinkronisasi agenda antar alat kelengkapan dewan.   Rombongan Banmus DPRD Kaltim dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, didampingi anggota Banmus Sigit Wibowo, Andi Satya Adi Saputra, dan Abdul Rahman Agus. Kehadiran mereka disambut hangat oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin.   Dalam pertemuan tersebut, Hasanuddin Mas’ud menyampaikan bahwa kunjungan ini difokuskan untuk mempelajari pola penyusunan jadwal kegiatan yang diterapkan DPRD DKI Jakarta.   “Kami ingin mempelajari pola yang diterapkan DPRD DKI Jakarta dalam penyusunan jadwal agar tidak terjadi tumpang tindih antar kegiatan, sekaligus memahami mekanisme secara komprehensif dan mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya,” ujarnya.   Selain itu, Banmus DPRD Kaltim juga ingin mengetahui pembagian jadwal antar alat kelengkapan dewan, mekanisme pembentukan pansus, hingga pola pelaksanaan serap aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD.   Dalam kesempatan ini, sejumlah isu turut dibahas, mulai dari mekanisme berbagi informasi antar AKD, kendala sinkronisasi agenda, pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat koordinasi, hingga evaluasi pelaksanaan Banmus di DKI Jakarta.   Rombongan Banmus juga meminta masukan mengenai cara mengatur jadwal kegiatan DPRD agar tidak berbenturan, serta menyinggung koordinasi antara jadwal pembahasan APBD, proses Musrenbang, hingga penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD.   Melalui kunjungan ini, Banmus DPRD Kaltim berharap dapat membawa pulang referensi dan praktik terbaik dari DPRD DKI Jakarta yang dapat diterapkan di DPRD Kaltim.    “Kami ingin memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan efektivitas koordinasi, dan memastikan setiap agenda DPRD berjalan transparan, akuntabel, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.(hms9)