BALIKPAPAN. Pangkalan Pendaran Ikan (PPI) Manggar Baru Balikpapan memiliki sejumlah kendala dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kontribusi terhadap daerah. Hal tersebut terungkap saat Pansus Pajak dan Retribusi Daerah melakukan kunjungan kerja ke PPI Manggar Baru, Kamis (20/7).
Wakil Ketua Pansus Pajak dan Retribusi Daerah Agiel Suwarno mengatakan dari hasil laporan pihak pengelola dan melihat langsung kondisi PPI maka pansus berkesimpulan diperlukan adanya perluasan lahan dan peningkatakan sarana prasarana.
“Jalan masuk, parkir mobil dan motor sangat kecil sehingga perlu yang lebih layak lagi. Bahkan dari laporan pengelola sebagian besar masyarakat atau pengunjung terpaksa parkir di luar areal PPI yang artinya retribusinya tidak masuk ke daerah,” tutur Agiel didampingi Jawad Sirajuddin, Saefuddin Zuhri, M Udin, Harun Al Rasyid, Baharuddin Muin, dan Agus Aras.
Selain itu, kurangnya tenaga pengawas/keamanan sehingga menyebabkan ketidaknyamanan bagi nelayan yang kapalnya sandar di dermaga PPI karena ada pihak yang tidak bertanggungjawab meminta ikan sekilo/dua kilo yang jumlahnya apabila dikalkulasikan bisa sampai puluhan kilo.
Oleh sebab itu, pihak pengelola atau koordinator menginginkan agar PPI Manggar Baru bisa ditingkatkan statusnya menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Ini diharapkan agar perhatian terhadap PPI bisa maksimal.
Koordinator PPI Manggar Jen Mohammad menjelaskan ada sebelas item yang menjadi sumber upah pungut, kendati demikian hingga saat ini baru bisa dijalankan sebanyak tujuh item yang diantaranya, pelayanan parkir, penjualan es balok, pelayanan labuh kapal dan jasa kebersihan
“Kalau ketersediaan lahan dan sarana parasaranan memadai maka banyak sebenarnya yang perlu dikembangkan dan semakin memaksimalkan pendapatan. Seperti, peremajaan mesin balok es batu dengan kapasitas yang lebih besar, pengadaan costored yang banyak dengan kapasitas lebih besar, bahkan rencana kedepan membuat wisata kuliner,” kata Jen pada rapat yang dihadiri Kabid Perikanan Tangkap DKP Kaltim Petrijansyah, dan sejumlah perwakilan Bapenda Kaltim.
Parkir dan Kebersihan
Usai kunker ke PPI, Pansus Pajak dan Retribusi Daerah, Jumat (21/7) melakukan kunjungan kerja ke RSUD Kanojoso Djatiwibowo Balikpapan. Tujuan dari pertemuan ini dalam rangka melihat sisi kontribusi rumah sakit tersebut kepada daerah.
DItemui Direktur RSUD Kanujoso Djatiwibowo dr Edy Iskandar mengatakan rumah sakit yang dipimpinnya berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga pengelolaannya secara profesional dan mandiri.
“Terkait dengan kontribusi kepada daerah, ada dua hal yang pertama pelayanan parkir, dan kedua kebersihan,” bebernya.
Agiel Suwarno mengatakan pansus akan mengkonsultasikan kepada pemerintah pusat melalui kementerian terkait, guna melihat celah atau peluang apakah daerah bisa mendapatkan sumber PAD dari bidang lain di RSUD.
“Selain kebersihan dan parkir, apakah bisa juga yang lain nanti perlu dikonsultasikan. Pansus tidak menyoroti terkait pelayanan karena itu bidangnya komisi IV. Pansus fokus kepada retribusi agar bagaimana daerah bisa mendapatkan hasil maksimal,”pungkasnya.(adv/hms4)
Wakil Ketua Pansus Pajak dan Retribusi Daerah Agiel Suwarno mengatakan dari hasil laporan pihak pengelola dan melihat langsung kondisi PPI maka pansus berkesimpulan diperlukan adanya perluasan lahan dan peningkatakan sarana prasarana.
“Jalan masuk, parkir mobil dan motor sangat kecil sehingga perlu yang lebih layak lagi. Bahkan dari laporan pengelola sebagian besar masyarakat atau pengunjung terpaksa parkir di luar areal PPI yang artinya retribusinya tidak masuk ke daerah,” tutur Agiel didampingi Jawad Sirajuddin, Saefuddin Zuhri, M Udin, Harun Al Rasyid, Baharuddin Muin, dan Agus Aras.
Selain itu, kurangnya tenaga pengawas/keamanan sehingga menyebabkan ketidaknyamanan bagi nelayan yang kapalnya sandar di dermaga PPI karena ada pihak yang tidak bertanggungjawab meminta ikan sekilo/dua kilo yang jumlahnya apabila dikalkulasikan bisa sampai puluhan kilo.
Oleh sebab itu, pihak pengelola atau koordinator menginginkan agar PPI Manggar Baru bisa ditingkatkan statusnya menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Ini diharapkan agar perhatian terhadap PPI bisa maksimal.
Koordinator PPI Manggar Jen Mohammad menjelaskan ada sebelas item yang menjadi sumber upah pungut, kendati demikian hingga saat ini baru bisa dijalankan sebanyak tujuh item yang diantaranya, pelayanan parkir, penjualan es balok, pelayanan labuh kapal dan jasa kebersihan
“Kalau ketersediaan lahan dan sarana parasaranan memadai maka banyak sebenarnya yang perlu dikembangkan dan semakin memaksimalkan pendapatan. Seperti, peremajaan mesin balok es batu dengan kapasitas yang lebih besar, pengadaan costored yang banyak dengan kapasitas lebih besar, bahkan rencana kedepan membuat wisata kuliner,” kata Jen pada rapat yang dihadiri Kabid Perikanan Tangkap DKP Kaltim Petrijansyah, dan sejumlah perwakilan Bapenda Kaltim.
Parkir dan Kebersihan
Usai kunker ke PPI, Pansus Pajak dan Retribusi Daerah, Jumat (21/7) melakukan kunjungan kerja ke RSUD Kanojoso Djatiwibowo Balikpapan. Tujuan dari pertemuan ini dalam rangka melihat sisi kontribusi rumah sakit tersebut kepada daerah.
DItemui Direktur RSUD Kanujoso Djatiwibowo dr Edy Iskandar mengatakan rumah sakit yang dipimpinnya berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga pengelolaannya secara profesional dan mandiri.
“Terkait dengan kontribusi kepada daerah, ada dua hal yang pertama pelayanan parkir, dan kedua kebersihan,” bebernya.
Agiel Suwarno mengatakan pansus akan mengkonsultasikan kepada pemerintah pusat melalui kementerian terkait, guna melihat celah atau peluang apakah daerah bisa mendapatkan sumber PAD dari bidang lain di RSUD.
“Selain kebersihan dan parkir, apakah bisa juga yang lain nanti perlu dikonsultasikan. Pansus tidak menyoroti terkait pelayanan karena itu bidangnya komisi IV. Pansus fokus kepada retribusi agar bagaimana daerah bisa mendapatkan hasil maksimal,”pungkasnya.(adv/hms4)
