Perlu Adanya Edukasi Terkait Pelaksanaan Pemilu

Senin, 9 Januari 2023 201
SILATURAHMI : Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji dan Sigit Wibowo saat menerima silaturahmi Bawaslu Kaltim, Senin (9/1).
SAMARINDA. Sebagai salah satu langkah awal kampanye tolak politik uang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim melakukan kunjungan sekaligus silaturahmi ke DPRD Kaltim. Rombongan yang dipimpin Ketua Bawaslu kaltim Hari Dermanto tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji dan Sigit Wibowo di ruang rapat pimpinan gedung D lantai 2, Senin (9/1).

Selain bersilaturami, pertemuan itu juga dalam rangka mengajak seluruh anggota DPRD Kaltim agar turut berkomitmen dan mengkampanyekan “tolak politik uang” untuk pemilu yang berintegritas  di Kaltim dalam menyambut pesta demokrasi 5 tahunan yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang.

Hari Dermanto mengatakan bahwa pertemuan ini bukanlah pertemuan yang pertama dan terakhir untuk melakukan koordiansi terkait persentuhan-persentuhan dalam tahun politik.

“Persentuhan-persentuhan mengenai tahun politik ini perlu banyak ruang jumpa untuk menetralisir atau paling tidak meminimalisir berbagai potensi yang bisa menyebabkan perpecahan dalam perbedaan pendapat,” ujarnya.

Sigit Wibowo selaku pimpinan audiensi mengatakan, terkait pencegahan pelanggaran pemilu, dipandang perlu paling tidak dengan adanya komunikasi serta diskusi baik dari tingkat pimpinan maupun anggota.
“Dan juga netralitas ASN kemudian pihak penyelenggara dan pemilih dengan mempersempit tindak kecurangan,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Hasanuddin Mas’ud mengatakan baiknya kedepan, partai-partai politik khususnya dari ketua partai agar mendapatkan edukasi mengenai aturan-aturan dalam kampanye untuk bisa disampaikan kepada caleg dari partainya.

“Kedepan, kita dari partai-partai politik, kita duduk disini kan atas nama partai politik bukan pribadi. Apalagi ini pimpinan-pimpinan partai diberikan edukasi supaya bisa disampaikan ke teman-teman sebagai peserta calon atau caleg,” sebutnya.

Senada dengan hal itu, Seno Aji menyatakan bahwa rambu-rambu terkait pelaksanaan pileg dan pilkada perlu ada pendidikan politik serta sosialisasi dengan baik.

“Apakah itu incumbent atau non incumbent, mereka bisa mengikuti aturan tersebut. Dan kami juga mohon rules of game nya, itu kita sepakati bersama. Kita gunakan undang-undang yang mana kemudian peraturan yang mana, supaya nanti begitu kita sudah start, tidak ada lagi mereka berkilah,” tandasnya. (adv/hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi IV DPRD Kaltim Kunjungi Mayapada Hospital Nusantara di IKN, Dorong Standar Layanan Kesehatan Internasional
Berita Utama 26 Februari 2026
0
NUSANTARA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke Mayapada Hospital Nusantara, Kamis (26/02/2026). Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi, didampingi Anggota Komisi IV Fadly Imawan dan Hartono Basuki, serta staf dan tenaga ahli Komisi IV. Rombongan diterima oleh Direktur Mayapada Hospital Nusantara, dr. Farah Alkatiri beserta jajaran manajemen, bertempat di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya penguatan fungsi pengawasan dan dukungan terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah IKN yang terus berkembang sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi menyampaikan apresiasi atas kehadiran rumah sakit bertaraf internasional di IKN. “Pada hari ini kami dari Komisi IV DPRD Kalimantan Timur berkesempatan untuk mengunjungi Rumah Sakit Mayapada, salah satu rumah sakit yang bertaraf internasional, yang kini hadir di lokasi IKN. Ini menjadi fasilitas kesehatan kelas internasional bukan hanya untuk masyarakat di IKN, tapi juga masyarakat Kalimantan Timur. Oleh karena itu, keberadaan Rumah Sakit Mayapada ini patut kita sambut dengan baik dan mudah-mudahan fasilitas yang ada di sini bisa digunakan sebaik mungkin untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat di IKN dan masyarakat Kalimantan Timur secara umum,” ujarnya. Ia menambahkan, standar pelayanan yang diterapkan Mayapada diharapkan dapat menjadi tolok ukur bagi rumah sakit lainnya di daerah. “Mudah-mudahan standar pelayanan Mayapada ini yang kita tahu sangat bagus, bisa menjadi cermin dan ukuran bagi rumah sakit-rumah sakit lainnya, terutama rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” tegasnya. Sementara itu, Direktur Mayapada Hospital Nusantara, dr. Farah Alkatiri menjelaskan bahwa rumah sakit tersebut telah resmi beroperasi sejak Oktober 2024 dan terus memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. “Kami sudah beroperasional di Ibu Kota Nusantara sejak Oktober 2024. Dan kami juga sudah bekerja sama dengan layanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kemudian Jasa Raharja dan pihak-pihak asuransi lainnya. Harapan kami hadir di IKN ini adalah agar dapat melayani warga yang berada di Kalimantan Timur, agar dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang berstandar internasional,” jelasnya. Melalui kunjungan ini, Komisi IV DPRD Kaltim berharap terjalin sinergi antara pemerintah daerah dan fasilitas layanan kesehatan swasta dalam rangka menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berdaya saing internasional bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur.