Perkaya Informasi, Pansus Penyusunan Pedoman Pokir Jadwalkan Studi Komparatif

Sabtu, 30 November 2024 575
Rapat internal Panitia Khusus pembahas Pedoman Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kaltim di Ballroom Hotel Jatra Balikpapan.
SAMARINDA. Panitia Khusus pembahas Pedoman Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kaltim menggelar internal di Ballroom Hotel Jatra Balikpapan, Sabtu (30/11/2024).

Rapat dipimpin Ketua Pansus Sabaruddin Panrecalle didampingi Wakil Ketua Pansus Fadly Imawan. Hadir sejumlah Anggota Pansus Syarifatul Sya'diah, Abdul Rahman Agus, Hartono Basuki, Kamaruddin Ibrahim, serta staf ahli pansus.

Sabaruddin Panrecalle menuturkan rapat ini digelar dalam rangka membahas hasil konsultasi pansus ke Ditjen Bina Marga Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) RI, beberapa waktu. Ia menjelaskan bahwa dari hasil penjelasan pihak Kemendagri, pedoman penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD memiliki dasar payung hukum sehingga diperbolehkan untuk dilanjutkan pembahasannya.

"Awalnya kami (pansus) ragu apakah penyusunan pendoman pikir ini bisa lanjutkan, mengingat belum ada sebelumnya. Alhamdulillah, sudah mendapatkan restu untuk dilanjutkan" ucapnya.

"Oleh sebab itu, hari ini kami melakukan rapat internal untuk membuat kesepahaman antar anggota pansus, sekaligus membahas agenda kerja pansus dalam waktu dekat" tambahnya.

Politikus Gerindra itu menyebut rapat bersepakat dalam waktu dekat pansus akan melakukan studi komparatif ke daerah yang lebih dulu memiliki pedoman penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD.

Menurutnya, DI Yogyakarta dan Bantul merupakan daerah yang telah menerapkan sehingga dinilai penting bagi pansus untuk menggali informasi yang diperlukan guna memperkaya draf rancangan pedoman penyusunan pokir DPRD. (adv/hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)
Indeks