Penyerahan Bantuan Mobil Ambulance, Hasil Realisasi Janji Pada Masyarakat

Rabu, 3 Januari 2024 260
Pimpinan dan anggota DPRD Kaltim beserta Pj Gubernur Kaltim serahkan bantuan mobil ambulance kepada yayasan, lembaga, dan relawan di sejumlah kabupaten/kota se-Kaltim.
SAMARINDA. Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur hadiri penyerahan mobil ambulance kepada lembaga, yayasan, dan relawan di sejumlah kabupaten/kota di Kaltim, di halaman depan Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (3/1/2024). 

Secara simbolis mobil ambulance diserahkan oleh Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo, dan Anggota DPRD Kaltim Bagus Susetyo, Ahkmed Reza Fachlevi, dan Agus Suwandi. 

Dari total 69 unit mobil ambulance yang diserahkan pada tahap pertama ini sebanyak 52 unit, sedangkan 17 unit sisanya menyusul karena menunggu kelengkapan administrasi. 

Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo berharap mobil ambulance yang terbagi dalam dua jenis yakni transport dan jenazah tersebut dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. 

"Ini hasil realisasi APBD Kaltim Tahun 2023. Agar dimanfaatkan sebaik-baiknya, dirawat dan dijaga bersama serta dipergunakan sebagaimana semestinya untuk kepentingan sosial," tuturnya. 

Ia menjelaskan bahwa penyerahan bantuan mobil ambulance ini merupakan realisasi janji Anggota DPRD Kaltim kepada masyarakat.
 
"Saat jaring aspirasi masyarakat banyak yang meminta bantuan mobil ambulance untuk kebutuhan sosial seperti penghantar jenazah maupun saat ada warga yang perlu penanganan serius ke rumah sakit. Ini yang diperjuangkan teman-teman anggota DPRD saat pembahasan anggaran, dan eksekusinya oleh pemerintah," jelasnya.

Kedepan, pihaknya juga sepakat dengan Pemprov Kaltim agar mengupayakan bantuan-bantuan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di seluruh kabupaten/kota.

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh anggota DPRD atas perhatiannya terhadap masyarakat melalui mobil ambulance yang merupakan aspirasi atau pokok-pokok pikiran DPRD. 

"Saya dengan segala hormat menyampaikan terimakasih atas apa yang telah dilakukan teman-teman DPRD. Kalau kami itu eksekutif pak, yaitu eksekusinya," terangnya. 

Ia menambahkan akan memprioritaskan bantuan yang berdampak pada peningkatan ketahanan pangan guna mengurangi ketergantungan pada daerah luar. 

Tak hanya itu, secara geografis Kaltim dikelilingi sungai dan juga laut sehingga moda transportasi air juga diharapkan menjadi perhatian bersama kedepannya. (hms4) 
TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)