Pasca Kebakaran, DPRD Kaltim Desak Evaluasi Menyeluruh Sistem Keamanan Big Mall Samarinda

Kamis, 12 Juni 2025 31
Anggota Komisi ll DPRD Kaltim, Abdul Giaz
SAMARINDA- Kebakaran yang sempat melanda Big Mall Samarinda menuai sorotan dari kalangan legislatif. Anggota Komisi lI DPRD Kaltim, Abdul Giaz, meminta manajemen pusat perbelanjaan tersebut segera melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap sistem pengamanan dan penanggulangan kebakaran.

Giaz menekankan pentingnya memastikan sistem sprinkler dan alat proteksi lainnya berfungsi optimal. la menyayangkan sistem pemadam otomatis yang diduga tidak aktif saat insiden terjadi. "Evaluasi menyeluruh wajib dilakukan. Terutama sistem sprinkler, harus dipastikan bisa bekerja ketika darurat. Jangan sampai hal seperti ini terulang" ujarnya.

Politisi muda itu juga menyoroti pentingnya peran Big Mall tidak hanya sebagai pusat belanja, tapi juga sebagai titik vital dalam kehidupan sosial dan ekonomi warga Samarinda. Menurutnya, keberadaan mall ini sudah menjadi bagian dari rutinitas masyarakat, sehingga percepatan pemulihan pascakebakaran sangat penting.  "Banyak warga, terutama ibu-ibu yang bingung cari tempat hiburan. Big Mall sudah jadi ikon. Kalau tutup terlalu lama, dampaknya bukan cuma secara ekonomij tapi juga sosial,” kata Giaz.

la menambahkan bahwa meskipun kota ini memiliki alternatif seperti Samarinda Central Plaza (SCP), posisi Big Mall sebagai pusat perbelanjaan terbesar membuatnya memiliki nilai strategis tersendiri. "Mall lain memang ada, tapi tidak sebesar dan sekomprehensif Big Mall. Ini menyangkut ribuan karyawan juga yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas di sana," lanjutnya.

Sebagai langkah preventif, Giaz menyebut Komisi ll akan memanggil seluruh manajemen pusat perbelanjaan di Samarinda dalam waktu dekat. Tujuannya untuk memastikan setiap mall memiliki sistem mitigasi bencana yang memadai. "Kami akan lakukan langkah konkret, yakni memanggil pihak manajemen seluruh mall di Samarinda. Jangan sampai kita kecolonganlagi," tegasnya.

Giaz berharap Big Mall bisa segera menyelesaikan perbaikan teknis dan kembali beroperasi dengan jaminan keamanan yang lebih baik. "Pemulihan penting, tapi lebih penting lagi memastikan hal ini tidak terjadi lagi," pungkasnya. (adv/hms7).
TULIS KOMENTAR ANDA
Pendidikan Tak Relevan Jadi Akar Ketimpangan, DPRD Kaltim Dorong Kurikulum Berbasis Lokalitas
Berita Utama 31 Juli 2025
0
SAMARINDA. Ketimpangan pembangunan sumber daya manusia antara pusat dan pinggiran di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan. Sistem pendidikan nasional dinilai belum mampu menyentuh realitas lokal, sehingga gagal menjawab kebutuhan riil masyarakat di daerah kaya sumber daya alam namun tertinggal dari sisi kualitas SDM. Sorotan ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, yang menilai, pendekatan pendidikan yang masih terlalu sentralistik menjadi penghambat utama. “Selama ini pendekatan pendidikan kita masih terlalu sentralistik, padahal tiap wilayah punya kebutuhan dan kekuatan masing-masing. Ketika pendidikan tidak relevan dengan realitas  lokal, maka pembangunan pun berjalan timpang,” jelasnya. Menurutnya, solusi dari stagnasi kualitas pendidikan di daerah adalah dengan mengembangkan model pembelajaran berbasis karakteristik lokal. Bagi politisi Fraksi PKS ini, kurikulum pendidikan tidak cukup hanya mengikuti standar nasional, tetapi juga harus mampu menyerap nilai-nilai budaya lokal, kebutuhan dunia kerja setempat, serta potensi ekonomi daerah. “Ini bukan semata soal menjaga warisan leluhur, tapi bagaimana menjadikan kearifan lokal sebagai fondasi dalam menyiapkan generasi yang mampu menjawab tantangan pembangunan di wilayahnya sendiri,” ujarnya. Ia menegaskan, pendidikan kontekstual bukan sekadar upaya pelestarian budaya, melainkan langkah strategis agar mencetak lulusan yang adaptif, kompeten, dan siap membangun daerah secara mandiri. Kritik keras juga disampaikan Agusriansyah terhadap pola kebijakan pendidikan nasional yang dianggap terlalu memusatkan peran pemerintah pusat, sementara masyarakat di daerah pinggiran, seperti wilayah pesisir dan pedalaman Kaltim, hanya diposisikan sebagai objek dari program yang bersifat seragam. Sebagai bagian dari Fraksi PKS DPRD Kaltim, Agusriansyah mendorong perlunya kolaborasi konkret antara pemerintah daerah, institusi pendidikan, serta komunitas lokal agar merumuskan arah pendidikan yang lebih adil dan relevan. “Pendidikan harus berangkat dari realitas yang ada. Ketika sistem pendidikan mampu mencerminkan identitas lokal, maka hasilnya tidak hanya mencetak lulusan berkualitas, tetapi juga memperkuat jati diri dan daya saing daerah,” tutupnya. Dengan pendekatan ini, pendidikan tidak hanya menjadi alat mobilitas sosial, tetapi juga instrumen strategis pemerataan pembangunan antar wilayah di Kaltim. (hms7)