BALIKPAPAN - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalimantan Timur Pembahas Rencana Kerja DPRD Tahun 2026 melakukan rapat internal bersama Pimpinan DPRD Kaltim, di Hotel Astara, Balikpapan (4/12/2024)
Rapat dipimpin Ketua Pansus Sarkowi V Zahry, didampingi Wakil Ketua Pansus Muhammad Darlis Pattalongi, dengan dihadiri Anggota Pansus yakni Abdurraman KA, Budianto Bulang, dr Andi Satya Adi Saputra, Safuad, Fuad Fakhruddin, La Ode Nasir, dan Didik Agung Eko Wahono. Sementara itu, Pimpinan DPRD Kaltim dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, serta dua Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel, dan Ananda Emira Moeis.
Disampaikan Sarkowi, bahwa DPRD Kaltim setiap tahunnya menyusun rencana kerja sebagai acuan bagi anggota dewan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya. “RenjaDPRD merupakan bagian dari rangkaian sistem perencanaan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004. Rencana Kerja DPRD sendiri memuat segala rencana strategis, termasuk target kinerja DPRD dalam setiap tahunnya,” ujar Sarkowi.
Menurut Sarkowi, pada pembahasan renja, tak terelakkan pansus juga mengevaluasi program hasil renja pada tahun-tahun sebelumnya, untuk bahan evaluasi dan perbaikan. Selain program rutin sambungnya, melalui Pansus Renjadikaji pula dari aspek inovasi baru yang bisa dirumuskan untuk dilaksanakan. Namun, tetap pula dengan prinsip tidak.
“DPRD itu memerlukan anggaran berapa? Nah, tentu itu perlu disusun dulu, programnya apa dan berapa kali dilaksanakan, serta anggarannya berapa, itu nanti akan bisa dihitung keperluannya,” ungkapnya.
Sampai saat ini, pansus membahas program kegiatan yang akan dilaksanakan, tak kalah pentingnya, jika sudah berbentuk program, perlu ada tindak lanjut. “Tugas DPRD Kaltim membuktikan komitmen dalam kerja-kerjanya. Perlu disadari bahwa tugas-tugas tersebut merupakan amanah dari masyarakat Kaltim yang harus dipertanggungjawabkan,” kata Sarkowi.
“Harapan kita semua, melalui rencana kerja ini, pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran yang kita miliki bisa berjalan lebih berkualitas, efektif dan akuntabel. Terutama dalam mewujudkan APBD yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltim,” pungkas Politisi Golkar ini. (adv/hms6)
