Pansus Renja Gelar Rapat Internal, Bahas Rencana Kegiatan Tahun 2026

Selasa, 19 November 2024 196
RAPAT : Pansus Renja ketika menggelar rapat internal yang perdana, Selasa (19/11)
BALIKPAPAN. Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rencana Kerja DPRD Tahun 2026 menggelar rapat internal guna menyusun rencana kegiatan tim Renja DPRD Kaltim tahun 2026.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Renja Sarkowi V Zahry didampingi Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis, Wakil Ketua Pansus Renja Muhammad Darlis Pattalongi serta Anggota Pansus Renja yakni Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, Andi Satya Adi Saputra dan La Ode Nasir.

Rapat yang digelar di Ruang Daffodil Lavender lantai 6 Astara Hotel Balikpapan, Selasa (19/11) tersebut juga dihadiri Tim Ahli Pansus Renja yaitu Dadang Imam Ghozali, Farah Silvia, Masrul dan Sutarno Wijaya.

Ananda Emira Moeis mengatakan, pada rapat perdana Pansus Renja ini, sesuai dengan jadwal perlu kiranya membahas sedetail mungkin dan secara komprehensif.  “Rencana kerja apa saja yang sudah kita sempurnakan dan yang belum kita masukkan. Asas kebersamaan, asas semuanya harus bisa terpayungi semua,” jelas politisi PDI Perjuangan ini.

Pasalnya, hasil dari Pansus Renja nantinya akan masuk pada pembahasan rancangan awal (ranwal)  Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2026.

Selanjutnya, Sarkowi V Zahry mengatakan pada dasarnya dalam rapat perdana Pansus Renja ini, ada dua hal yang menjadi topik pembahasan. Pertama, yaitu menyusun tema karena pansus memiliki masa kerja tiga bulan dan sejauh mana pansus bisa menyusunnya, apakah satu bulan atau sampai tiga bulan. Yang kedua, lanjut Sarkowi, yaitu pengkajian masalah berdasarkan pengalaman dari para anggota, semisal kegiatan reses dan lainnya.

“Intinya, renja ini seperti kita ketahui menjadi pedoman kegiatan kita. Dan tidak hanya kita, tapi juga sekretariat sebagai suporrting kegiatan kita,”ujar Sarkowi. (hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.