Pansus Pengelolaan Barang Milik Daerah Gelar Uji Publik

22 November 2021

BALIKPAPAN. Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Barang Milik Daerah menggelar uji publik, Minggu (21/10). Pada kegiatan tersebut menghadirkan narasumber secara virtual dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Bina Keuangan Daerah Kemendagri Cahya Arif Nugroho, dan Direktur Produk Hukum Daerah Kemendagri Makmur Harbun.

Ketua Pansus PBMD Syarkowi V Zahri mengatakan melalui uji publik diharapkan rumusan raperda yang dihasilkan semakin sempurna dan layak untuk dilakukan fasilitasi ke Kemendagri sebagai syarat untuk persetujuan antara pemerintah daerah dengan DPRD.

"Mulai dari persiapan, perencanaan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, artinya seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan raperda ini," sebut Syarkowi.

Pihaknya berharap dengan diadakan uji publik ini agar semua pihak dapat memberikan masukan dan saran baik secara substansi maupun secara teknis terhadap raperda ini sehingga nantinya dapat berguna dan efektif untuk diterapkan.

Ia menjelaskan Barang Milik Daerah selama ini, sebelum ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, lebih banyak dikelola tanpa pendekatan sistem yang baik dan sekadar kegiatan administratif semata.

Dalam perjalanannya, banyak timbul permasalahan dalam pengelolaan barang milik daerah baik yang berkaitan dengan status dan nilai yang tidak jelas, maupun penggunaan dan pemanfaatan yang tidak optimal. Hal tersebut tentunya akan sangat memungkinkan terjadinya kerugian pada keuangan daerah.

"Paradigma lama yang merugikan tersebut sudah sewajarnya untuk diubah dengan paradigm baru yang berfikir lebih maju dalam mengelola barang milik daerah, yaitu bagaimana meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset," ucapnya.

Makmur Marbun menjelaskan percepatan penyusunan produk hukum daerah yang terdampak UU Ciptakan Kerja yakni pemerintah daerah melakukan  identifikasi dan inventarisasi perda dan perkada.

Setelah itu mencabut atau menyusun perda berdasarkan perencanaan pembentukan perda atau perkada. Pemerintah daerah melakukan percepatan penyusunan produk hukum daerah yang terdampak dari UU Cipta Kerja.

"Jika belum tersedia anggaran pada Tahun 2021, Pemda dapat menggunakan anggaran belanja tidak terduga dengan melakukan pergeseran anggaran. Menyediakan alokasi anggaran pada Tahun 2022 guna mendukung penyusunan produk hukum daerah yang terdampak dari UU Cipta Kerja," jelasnya. (adv/hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Sosialisasi Perda Kendaraan Bermotor, Sutomo Jabir ke Sambaliung Berau
admin 6 Desember 2021
0
BERAU. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta terselenggaranya pembangunan secara berkelanjutan, Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sutomo Jabir melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) nomor 1 tahun 2019 tentang Pajak Daerah di kampung Sei Bebanir Bangun kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Kegiatan tersebut dihadiri oleh kepala Kampung dan sejumlah tokoh masyarakat, mulai dari pemuka agama hingga tokoh pemuda serta menghadirkan Mupit Datusahlan dan Mochammad Masrun sebagai narasumber. Dalam uraiannya, Sutomo Jabir berharap kegiatan tersebut sebagai ajang untuk mencerdasarkan masyarakat dan Perda nomor 1 tahun 2019 dapat dipahami baik secara kontekstual hingga realisasi Perda. Selain itu Perda yang disosialisasikan dapat meningkatkan PAD kabupaten Berau secara khusus dan provinsi Kaltim secara umum. “Dalam meningkatkan PAD tentu sektor pajak merupakan salah satu sumber yang terus kita genjot, sebab dengan meningkatkan PAD maka secara otomatis PAD makin sehat,” paparnya. Sabtu (4/12/2021). Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas untuk mempermudah masyarakat untuk membayar pajak, mulai dari membuka mitra dengan sektor swasta hingga memperbanyak kantor samsat. “Alhamdulillah sudah banyak fasilitas yang dibangun oleh pemerintah untuk mempermudah masyarakat untuk membayar pajak salah satunya pembangunan kantor samsat diberbagi pelosok,” tambahnya. Oleh karena itu, politisi PKB dapil kota Bontang, Kutai Timur dan kabupaten Berau itu juga mengharapkan kepada masyarakat agar terlibat aktif dalam mengawasi pembangunan di Kaltim. “Pertama masyarakat dapat mengusulkan kegiatan pembangunan lewat Musrenbang, reses DPRD serta mengawasi kegiatan saat dijalankan, nah itu salah satu bentuk masyarakat terlibat aktif dalam instrumen pembangunan,” lanjutnya. (adv/hms7)