Nelayan Turun Pendapatan, “Karang Paci” Panggil PT Pelabuhan Tiga Saudara

Selasa, 20 September 2022 342
Rapat dengar pendapat gabungan komisi dengan KSOP Samarinda, PT Pelabuhan Tiga Bersaudara, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim dan lainnya terkait pembahasan aturan tentang bongkar muat Selasa (20/9).
SAMARINDA. Nelayan Muara Berau mengeluhkan adanya penurunan pendapatan dikarenakan kurangnya hasil tangkap akibat aktifitas bongkar muat di kawasan pelabuhan Samarinda terminal Muara Berau.

Ketua Komisi I DPRD Kaltim Baharuddin Demmu menjelaskan persoalan tersebut sudah berlangsung sejak lama namun sayangnya hingga saat ini masih belum mendapatkan penyelesaian.

"Memang disayangkan nelayan tidak dihadirkan pada rapat ini. Namun, Tim satgas yang dibentuk gubernur terkait persoalan ini hasil putusan apa, karena prosesnya DPRD tidak mengikuti jadi yang dilakukan sekarang mengevaluasi prosesnya dan mencari pola agar mendapatkan solusi bagi kedua belah pihak,” kata Demmu pada rapat dengar pendapat gabungan komisi yang dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud, Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji, Ketua Komisi I Baharuddin Demmu, Syahrun HS, Agiel Suwarno, Sapto Setyo Pramono, Harun Al Rasyid, Mashari Rais, Marthinus, Ketua Komisi II Nidya Listiyono, dan Ely Hartati Rasyid.

Berdasarkan penjelasan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara lanjut dia perusahaan tersebut belum melakukan aktifitas bongkar muat karena saat ini masih menunggu proses penetapan tarif jasa pelabuhan dari pemerintah pusat.

“Belum ada kegiatan bongkar muat dan kegiatan lain seperti pengolahan limbah, air bersih dan lainnya. Hanya kegiatan kemanduan kapal. Oleh sebab itu, pihak PT Pelabuhan Tiga Bersaudara mempersilahkan menempuh jalur hukum,” jelasnya.

“Berati ada perusahaan lain yang melakukan kegiatan bongkar muat di Muara Berau. Nah, ini sedang diterusuri untuk kemudian akan dipanggil pada rapat lanjutan guna dimintai keterangannya,” sebutnya.

Pemanggilan kepada perusahaan dimaksud juga bertujuan untuk melihat dasar hukumnya apakah kegiatan bongkar muat tersebut sudah berizin atau tidak. Kemudian bagaimana kontribusinya terhadap masyarakat sekitar.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan yang kemudian harus menjadi perhatian bersama adalah bagaimana dampak lingkungan dan dampak perekonomian masyarakat dan daerah.

“Jangankan untuk menangkap ikan, mendekat saja tidak bisa ke kawasan tersebut. Artinya, ada pengurangan penghasilan yang didapat wajar saja kemudian apabila nelayan meminta kompensasi,” tuturnya.

Selain itu, pihaknya mengkritik pemerintah pusat bahwa kegiatan perizinan dan kontribusi dari hasil kegiatan dimaksud tidak memberikan kontribusi terhadap daerah dan juga masyarakat. Padahal, dampaknya daerah yang merasakan.(adv/hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
Dorong Ketahanan Pangan Berbasis Pertanian Unggulan, Ekti Imanuel Dampingi Wagub Kaltim Tinjau PEDA XI di Kutai Barat
Berita Utama 26 Juni 2025
0
KUTAI BARAT – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kaltim, Ekti Imanuel, bersama sang istri, Nurmala Suciati, mendampingi kunjungan kerja Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H. Seno Aji, ke Kabupaten Kutai Barat pada Kamis (26/6/2025), dalam rangka meninjau pelaksanaan Pekan Daerah (PEDA) XI Petani Nelayan. Rombongan Gubernur Kaltim tiba di Kubar dengan menggunakan pesawat dan disambut secara resmi di Bandara Melalan oleh Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, beserta Ketua TP PKK, Ny. Maria Christina Mozes Edwin, serta Wakil Bupati Nanang Adriani bersama istri, Dewi Hairiah. Agenda utama kunjungan meliputi peninjauan kegiatan Gelar Teknologi Pertanian di lokasi PEDA XI, termasuk prosesi panen dan kunjungan ke stan-stan pameran hasil pertanian unggulan dari berbagai kabupaten dan kota se Kaltim. Dalam pernyataannya, Ekti Imanuel menyampaikan apresiasi mendalam atas penyelenggaraan PEDA XI di Kutai Barat yang dinilai sukses dan inspiratif. “Saya bangga dan sangat mengapresiasi pelaksanaan PEDA XI di Kutai Barat. Ini mencerminkan semangat luar biasa dari petani dan nelayan kita di Kaltim,” ungkapnya. Politisi Partai Gerindra tersebut juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi menuju kemandirian pangan di wilayah Benua Etam. Sementara itu, Wakil Gubernur Seno Aji menyampaikan kekagumannya atas hasil panen yang merata dan bahkan melampaui ekspektasi. “Baru dua bulan lalu saya berkunjung ke sini. Ternyata sebagian besar sudah panen, bahkan lebih cepat dari perkiraan. Ini menunjukkan tanah Kutai Barat sangat subur,” tuturnya. Menurutnya, keberhasilan panen berbagai komoditas seperti edamame, jagung, padi, dan tomat menunjukkan potensi besar Kutai Barat sebagai sentra pertanian unggulan di Kaltim. “Capaian PEDA XI ini membanggakan. Semoga menjadi inspirasi bagi kabupaten dan kota lain dalam mendukung program ketahanan pangan nasional,” tambah Seno Aji, seraya menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan visi swasembada pangan yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto.(adv/hms9/hms6)