Muhammad Samsun Terima Penyematan Setya Lencana Pancawarsa I

Kamis, 31 Agustus 2023 316
Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun saat menerima penyematan Setya Lencana Pancawarsa I oleh Ketua Majlis Pembimbing Daerah Kaltim Isran Noor.
SAMARINDA. Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menghadiri Apel Besar Peringatan Hari Pramuka ke-62 Gerakan Pramuka Provinsi Kaltim di Halaman Parkir Balikpapan Sport and Convention Center Dome Balikapan, Senin (28/8) pagi.

Pada kesempatan itu Muhammad Samsun menerima penyematan Setya Lencana Pancawarsa I yang diserahkan langsung oleh Gubernur Kaltim Isran Noor yang saat itu juga selaku pembina upacara.

Usai mengikuti apel, Politikus PDIP itu bertolak menuju Hotel Novotel untuk menghadiri pembukaan kegiatan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Kalimantan Timur.

Acara dibuka Isran Noor yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pembimbing Daerah Kaltim. Musdalub digelar dalam rangka pemilihan Kwarda Kaltim pergantian antar waktu periode 2021-2026.

Muhammad Samsun mengaku mendukung penuh pelaksanaan Musdalub dimaksud yang berlangsung secara demokratis yakni melalui mekanisme musyawarah mufakat guna mencari figur pemimpin yang layak dan tepat memimpin Gerakan Pramuka di Kaltim.

“Pergantian antar waktu dari Ketua Kwarda yang sebelumnya dijabat oleh Alm Noorbaity yang telah mendahului kita semua sehingga perlu adanya keberlanjutan tongkat estafet, dan sesuai dengan ADART Gerakan Pramuka, apabila jabatan Ketua Kwarda meninggal dunia sesuai mekanisme harus diadakan Musdalub,”tuturnya.

Ia berpesan agar siapapun nantinya yang terpilih agar mampu melanjutkan program-program yang telah ada serta membuat program kerja lainnya yang inovatif khususnya terkait pembinaan SDM anggota pramuka.

Disamping itu pihaknya meminta kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota beserta unsur swasta agar memberikan perhatian lebih kepada gerakan pramuka karena melihat nilai manfaatnya bagi generasi muda. “Program pembinaan tentu tidak akan berjalan maksimal apabila tidak didukung khususnya pemerintah,” pungkasnya. (adv/hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi IV DPRD Kaltim Bahas Rencana Program DPMPD untuk APBD 2027, Tekankan Efektivitas dan Sinkronisasi Program
Berita Utama 16 April 2026
0
SAMARINDA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat kerja bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim dalam rangka penyelarasan perencanaan program tahun anggaran 2027. Pertemuan yang berlangsung di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Kamis (16/04), menekankan pentingnya efektivitas program di tengah dinamika kondisi fiskal daerah. Rapat dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Muhammad Darlis Pattalongi, didampingi Ketua Komisi IV Baba, serta dihadiri jajaran DPMPD Kaltim. Dalam arahannya, Ketua Komisi IV Baba menegaskan bahwa penyusunan rencana kerja tahun 2027 harus dilakukan secara terkoordinasi, terarah, dan terukur agar selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. “Perencanaan tahun 2027 harus disusun dengan baik dan terkoordinasi, sehingga seluruh program kerja dapat berjalan efektif,” ujarnya. Ia menyoroti tantangan keterbatasan fiskal daerah yang berdampak pada ruang gerak anggaran. Kondisi tersebut menuntut perangkat daerah untuk menyusun program yang lebih selektif, efektif, dan tepat sasaran. “Dengan kondisi anggaran yang terbatas, program yang disusun harus benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tegasnya. Dalam pembahasan, Sekretaris Komisi IV Muhammad Darlis Pattalongi juga mencermati komposisi anggaran DPMPD yang masih didominasi belanja rutin, seperti gaji, tunjangan, dan operasional. Sementara itu, porsi belanja untuk program teknis dinilai masih perlu dioptimalkan. Selain itu, beberapa komponen belanja seperti perjalanan dinas, kegiatan pendukung, dan pengadaan barang menjadi perhatian agar dapat disesuaikan dengan prinsip efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan. Komisi IV turut mengingatkan pentingnya perencanaan anggaran yang matang guna menghindari potensi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa). Perhitungan kebutuhan belanja pegawai dan operasional diminta dilakukan secara cermat dan realistis. “Kami berharap tidak ada program yang tertunda akibat perencanaan yang kurang tepat. Semua harus dihitung secara matang dan proporsional,” lanjutnya. Menutup rapat, Baba mendorong DPMPD Kaltim untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana strategis (Renstra) dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah terkini, serta memastikan tidak terjadi tumpang tindih program antarbidang maupun antarperangkat daerah. “Target kita di tahun 2027 adalah efisiensi yang optimal. Program harus tepat sasaran dan saling mendukung, sehingga upaya peningkatan status desa dapat terus berjalan secara berkelanjutan,” pungkasnya.(hms9)