Minim Sarana dan Prasarana, Pariwisata dan Ekraf di Kaltim Perlu Perhatian Pemerintah, Anggota Komisi II DPRD Kaltim Hadiri Rakornis Pariwisata dan Ekraf Se-Kaltim 2024

6 Maret 2024

RAKORNIS : Anggota Komisi II DPRD Kaltim Agiel Suwarno dan Siti Rizky Amalia menghadiri Rakornis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif se-Kaltim Tahun 2024, di Hotel Hotel Royal Victoria, Kabupaten Kutai Timur, Rabu (6/3/2024)
KUTAI TIMUR. Anggota Komisi II DPRD Kaltim Siti Rizky Amalia bersama Agiel Suwarno, Rabu (6/3/2024) lalu menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif se-Kaltim Tahun 2024, di Hotel Hotel Royal Victoria, Kabupaten Kutai Timur.

Mengusung tema “Bersinergi Membangun Nusantara Melalui Peningkatan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kalimantan Timur”, Rakornis ini diharapkan mampu meningkatkan sinergitas, sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kaltim, antara Pemerintah Daerah dan kabupaten/kota se Kaltim.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim Agiel Suwarno mengatakan, pariwisata dan ekonomi kreatif adalah dua sektor strategis yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan daerah.

Karena itu, sangat disayangkan, bicara objek wisata yang ada di daerah, Agiel melihat, perhatian pemerintah terhadap objek wisata masih sangat minim. “Dengan Rakornis ini, kita berharap sudah ada pembagian tugas, sehingga objek wisata kita ini bisa lebih terkelola dengan baik,” harapnya.

“Kemudian beberapa disampaikan narasumber, misalnya infrastrukturnya, kemudian prasarana yang lain, saya pikir ini tinggal memberikan pembagian tugas saja. Ini menjadi kewenangan siapa, dan dinas mana. Kemudian kita berharap, ini bisa menjadi daya tarik tersendiri, sehingga objek wisata kita bisa dikenal lebih jauh lagi ya,” tambahnya.

Menurut dia, kendala utama pengembangan sektor pariwisata di Kaltim, terletak pada saran dan prasarana yang ada. Secara kasat mata, kondisi pariwisata Kaltim saat ini sangat kekurangan sarana dan prasarana.

“Kaltim ini, objeknya (tempat wisata) layak semua dijual. Kita punya potensi laut dan potensi alam. Tapi memang, selama ini perhatiannya masih sangat minim, dan itu mudah-mudahan dengan rakornis ini bisa jelas pembagian tugasnya, sehingga jelas ini menjadi sesuatu yang bisa dijual. Baik di dalam negeri maupun di mancanegara,” terang Agiel.


Senada, koleganya di Komisi II, Siti Rizky Amalia menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Kaltim atas terselenggaranya acara Rakornis Pariwisata dan Ekraf se Kaltim 2024. Namun, untuk pengembangan Pariwisata dan Ekraf di Kaltim, ia mengaku belum menemukan pola yang bagus atau rumusan yang bagus untuk diterapkan di kaltim, khsususnya di Kab. Kutai Timur.

“Rencana pembangunan Gedung Ekraf di Kutim sempat bergulir pada masa kepemipinan Bupati Kutim sebelumnya. Semoga, rencana pembangunan ini dapat dilanjutkan oleh kepala daerah yang sekarang. Karena ini akan berdampak besar pada peningkatan Ekraf Kaltim, khsusunya di Kutim,” harapnya.

Ia mengakui, beberapa daerah di Kaltim belum memiliki fasilitas-fasilitas yang mendukung objek wisata. “Kedepannya hal-hal yang itu lah menjadi prioritas, supaya objek wisata kita dikenal oleh wisatawan lokal atau mancanegara,” ujar Amel, sapaan akrabnya.

Meski demikian, Politisi PPP ini menyebutkan, bahwa unutk infrastruktur jalan saat ini sudah termasuk ada peningkatan. “Alhamdulillah, untuk infrastruktur jalan sudah mulai bagus, tapi fasilitas pendukung yang ada di objek wisatanya yang masih rendah,” bebernya.

Dirinya juga berharap, pemerintah kembali manggaungkan Sangkulirang Rock Arts yang pernah masuk dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia (API) pada 2016 lalu. “Jika ini digaungkan lagi, ini bisa menjadi potensi peningkatan pariwisata di Kutim,” sebut Amel.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pariwisata Prov. Kaltim Ririn Sari Dewi mengatakan, Rakornis ini bertujuan sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan, serta sebagai upaya konsolidasi antara dinas pariwisata tingkat provinsi dan kabupaten/kota.  “Harapan nya kita bisa saling bersinegri untuk membuat kesepakatan di tahun 2024 mengingat banyaknya agenda nasional di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” kata dia.

Sebagai sektor strategis yang memiliki peran penting dalam meningkatkan ekonomi, pendapatan serta meningkatkan lapangan kerja. Maka itu, Pariwisata dan Ekraf menjadi salah satu keunggulan Provinsi Kaltim di luar sektor non migas.

“Melalui Rakornis ini, kita bisa menggali potensi yang beragam dalam menawarkan keindahan pariwisata, seni dan budaya yang ada disekitar kita,” ucap Ririn.

Dengan kehadirannya IKN, kata Ririn itu akan menjadi sebuah tantangan tersendiri yang harus dihadapi dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. “Bagaimana strategi kita meningkatkan pendapatan masyarakat melalui dua sektor tersebut,” tandasnya. (hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Database Pertanian, Kunci Ketahanan Pangan Kaltim di Tengah Dinamika IKN
admin 22 November 2024
0
SAMARINDA. Hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa dinamika baru bagi Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satunya adalah melonjaknya kebutuhan pangan seiring pertumbuhan pesat jumlah penduduk. Namun, ambisi Kaltim menuju swasembada pangan menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Salah satu ironi terbesar adalah penurunan produksi padi di tengah meningkatnya permintaan. Penyebabnya, tak lain adalah maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan area pertambangan. Hingga saat ini, Benua Etam masih bergantung pada suplai pangan dari daerah lain seperti Jawa dan Sulawesi. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, tak memungkiri bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim masih bertumpu pada sektor sumber daya alam, terutama pertambangan. Namun, ia meyakini bahwa Kaltim memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan, mengingat luasnya wilayah yang tersedia. Ananda menyoroti pentingnya pemerintah menyusun database yang komprehensif untuk memetakan potensi wilayah di Kaltim. la menilai, langkah ini menjadi fondasi penting untuk merancang cetak biru ketahanan pangan, terutama sebagai penyangga kebutuhan IKN. "Kita belum punya data konkret soal pertanian di setiap kabupaten/kota. Berapa luas lahannya? Bagaimana kualitas tanahnya, subur atau tidak? Cocoknya ditanami apa? Kalau kita punya database lengkap, saya yakin kita tidak perlu lagi mengandalkan pasokan dari luar. Kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri," ungkap Ananda. la menambahkan bahwa sejauh ini, Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU) sudah dikenal sebagai lumbung pangan di Kaltim. Namun, ia meyakini wilayah lain juga memiliki potensi serupa jika dikelola dengan baik. Ananda menekankan perlunya pemetaan menyeluruh dari hulu ke hilir. "Yang paling penting, mulailah dengan database. Setelah itu, pemerintah harus menjadikannya prioritas, dari pusat hingga kabupaten/kota. Selain fokus pada SDA, kita juga harus memastikan ketahanan pangan, terutama untuk kebutuhan kita sendiri," tuturnya. la juga mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih pada pengembangan food estate di Kaltim sebagai salah satu solusi strategis. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap berpihak pada kesejahteraan petani lokal. "Jika dilakukan dengan serius, food estate bukan hanya bisa memperkuat swasembada pangan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi, semua pihak harus bergandengan tangan untuk mewujudkan ini," pungkasnya. (adv/hms7)