Minim Sarana dan Prasarana, Pariwisata dan Ekraf di Kaltim Perlu Perhatian Pemerintah, Anggota Komisi II DPRD Kaltim Hadiri Rakornis Pariwisata dan Ekraf Se-Kaltim 2024

Rabu, 6 Maret 2024 89
RAKORNIS : Anggota Komisi II DPRD Kaltim Agiel Suwarno dan Siti Rizky Amalia menghadiri Rakornis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif se-Kaltim Tahun 2024, di Hotel Hotel Royal Victoria, Kabupaten Kutai Timur, Rabu (6/3/2024)
KUTAI TIMUR. Anggota Komisi II DPRD Kaltim Siti Rizky Amalia bersama Agiel Suwarno, Rabu (6/3/2024) lalu menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif se-Kaltim Tahun 2024, di Hotel Hotel Royal Victoria, Kabupaten Kutai Timur.

Mengusung tema “Bersinergi Membangun Nusantara Melalui Peningkatan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kalimantan Timur”, Rakornis ini diharapkan mampu meningkatkan sinergitas, sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kaltim, antara Pemerintah Daerah dan kabupaten/kota se Kaltim.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim Agiel Suwarno mengatakan, pariwisata dan ekonomi kreatif adalah dua sektor strategis yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan daerah.

Karena itu, sangat disayangkan, bicara objek wisata yang ada di daerah, Agiel melihat, perhatian pemerintah terhadap objek wisata masih sangat minim. “Dengan Rakornis ini, kita berharap sudah ada pembagian tugas, sehingga objek wisata kita ini bisa lebih terkelola dengan baik,” harapnya.

“Kemudian beberapa disampaikan narasumber, misalnya infrastrukturnya, kemudian prasarana yang lain, saya pikir ini tinggal memberikan pembagian tugas saja. Ini menjadi kewenangan siapa, dan dinas mana. Kemudian kita berharap, ini bisa menjadi daya tarik tersendiri, sehingga objek wisata kita bisa dikenal lebih jauh lagi ya,” tambahnya.

Menurut dia, kendala utama pengembangan sektor pariwisata di Kaltim, terletak pada saran dan prasarana yang ada. Secara kasat mata, kondisi pariwisata Kaltim saat ini sangat kekurangan sarana dan prasarana.

“Kaltim ini, objeknya (tempat wisata) layak semua dijual. Kita punya potensi laut dan potensi alam. Tapi memang, selama ini perhatiannya masih sangat minim, dan itu mudah-mudahan dengan rakornis ini bisa jelas pembagian tugasnya, sehingga jelas ini menjadi sesuatu yang bisa dijual. Baik di dalam negeri maupun di mancanegara,” terang Agiel.


Senada, koleganya di Komisi II, Siti Rizky Amalia menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Kaltim atas terselenggaranya acara Rakornis Pariwisata dan Ekraf se Kaltim 2024. Namun, untuk pengembangan Pariwisata dan Ekraf di Kaltim, ia mengaku belum menemukan pola yang bagus atau rumusan yang bagus untuk diterapkan di kaltim, khsususnya di Kab. Kutai Timur.

“Rencana pembangunan Gedung Ekraf di Kutim sempat bergulir pada masa kepemipinan Bupati Kutim sebelumnya. Semoga, rencana pembangunan ini dapat dilanjutkan oleh kepala daerah yang sekarang. Karena ini akan berdampak besar pada peningkatan Ekraf Kaltim, khsusunya di Kutim,” harapnya.

Ia mengakui, beberapa daerah di Kaltim belum memiliki fasilitas-fasilitas yang mendukung objek wisata. “Kedepannya hal-hal yang itu lah menjadi prioritas, supaya objek wisata kita dikenal oleh wisatawan lokal atau mancanegara,” ujar Amel, sapaan akrabnya.

Meski demikian, Politisi PPP ini menyebutkan, bahwa unutk infrastruktur jalan saat ini sudah termasuk ada peningkatan. “Alhamdulillah, untuk infrastruktur jalan sudah mulai bagus, tapi fasilitas pendukung yang ada di objek wisatanya yang masih rendah,” bebernya.

Dirinya juga berharap, pemerintah kembali manggaungkan Sangkulirang Rock Arts yang pernah masuk dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia (API) pada 2016 lalu. “Jika ini digaungkan lagi, ini bisa menjadi potensi peningkatan pariwisata di Kutim,” sebut Amel.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pariwisata Prov. Kaltim Ririn Sari Dewi mengatakan, Rakornis ini bertujuan sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan, serta sebagai upaya konsolidasi antara dinas pariwisata tingkat provinsi dan kabupaten/kota.  “Harapan nya kita bisa saling bersinegri untuk membuat kesepakatan di tahun 2024 mengingat banyaknya agenda nasional di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” kata dia.

Sebagai sektor strategis yang memiliki peran penting dalam meningkatkan ekonomi, pendapatan serta meningkatkan lapangan kerja. Maka itu, Pariwisata dan Ekraf menjadi salah satu keunggulan Provinsi Kaltim di luar sektor non migas.

“Melalui Rakornis ini, kita bisa menggali potensi yang beragam dalam menawarkan keindahan pariwisata, seni dan budaya yang ada disekitar kita,” ucap Ririn.

Dengan kehadirannya IKN, kata Ririn itu akan menjadi sebuah tantangan tersendiri yang harus dihadapi dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. “Bagaimana strategi kita meningkatkan pendapatan masyarakat melalui dua sektor tersebut,” tandasnya. (hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Zakat ASN Melalui Baznas
Berita Utama 23 September 2025
0
Samarinda – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya optimalisasi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di lingkungan Pemprov Kaltim melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).    Hal ini mengemuka dalam rapat kerja bersama Baznas Provinsi Kaltim, perangkat daerah, RSUD, dan mitra kerja lainnya yang berlangsung di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Selasa (23/09/2025).   Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, menegaskan bahwa pengelolaan ZIS harus dilakukan secara maksimal, tidak hanya dari sisi penghimpunan, tetapi juga pemanfaatannya secara strategis. “Zakat ini harus benar-benar bisa mendukung pembangunan daerah. Pengelolaannya perlu disinergikan dengan program CSR agar manfaatnya lebih luas dan terukur,” ujarnya.   Sementara itu, Anggota Komisi IV, Fadly Imawan, menyampaikan perlunya penguatan regulasi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) agar ASN memiliki dasar hukum yang jelas dalam menunaikan zakat penghasilan. “Kami mendorong agar Pergub segera diterbitkan, sehingga pelaksanaan zakat oleh ASN memiliki payung hukum yang kuat,” jelasnya.   Anggota Komisi IV lainnya, Damayanti, turut menekankan pentingnya kontribusi ZIS dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Ia mengusulkan agar Baznas memberikan apresiasi kepada OPD atau pegawai yang konsisten dalam menunaikan ZIS. “Baznas harus hadir untuk masyarakat yang membutuhkan. Reward bagi OPD atau ASN yang aktif berzakat dapat menjadi motivasi positif,” tuturnya.   Dari pihak eksekutif, Asisten I Setda Provinsi Kaltim, Syirajudin, menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim telah menerbitkan Surat Edaran sejak tahun 2024 terkait kewajiban zakat bagi ASN dengan penghasilan di atas Rp 6,8 juta.    Ia juga menyampaikan bahwa Ranpergub Zakat saat ini tengah dalam proses harmonisasi dan akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. “Baznas juga perlu menjangkau perusahaan swasta yang beroperasi di Kaltim. Dalam Ranpergub, terdapat pasal yang mengatur kewajiban zakat bagi pelaku usaha,” terangnya.   Ketua Baznas Provinsi Kaltim, Ahmad Nabhan, melaporkan bahwa potensi ZIS dari ASN dan P3K di lingkungan Pemprov Kaltim diperkirakan mencapai Rp 12 miliar per tahun. Namun, realisasi saat ini masih belum optimal.   “Zakat terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Prinsip kami adalah 3A yakni aman secara syar’i, aman secara regulasi, dan aman untuk NKRI. Dana yang masuk saat ini sebesar Rp 15 miliar, dan yang telah disalurkan mencapai Rp 13 miliar,” ungkapnya.   Rapat menyepakati agar pengumpulan zakat ASN di lingkungan Pemprov Kaltim dilakukan secara optimal melalui Baznas. Selain itu, Baznas diminta menyusun peta potensi zakat di setiap OPD dan secara rutin melakukan sosialisasi.    Komisi IV DPRD Kaltim juga mendorong adanya program reward bagi OPD atau lembaga yang berhasil memaksimalkan pengumpulan ZIS. “OPD mitra kerja Komisi IV harus menjadi teladan dalam pengumpulan zakat. Ke depan, reward bisa menjadi pemicu bagi OPD lain untuk lebih serius,” tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, dalam kesimpulan rapat. (adv/hms7)