Mimi Hadir Dalam Pembukaan Rakernas APEKSI XVII

Selasa, 4 Juni 2024 44
RAKERNAS : Anggota DPRD Kaltim Mimi Meriami Br Pane hadiri pembukaan Rakernas APEKSI XVII Tahun 2024, Selasa (4/6/2024).

BALIKPAPAN. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) XVII Tahun 2024 yang digelar di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome, Selasa (4/6/2024).

 

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya persiapan yang matang dalam menghadapi tantangan pada tahun 2045 mendatang, dimana 70 persen penduduk Indonesia diprediksi akan tinggal di perkotaan.

 

“Sudah sering saya sampaikan bahwa di tahun 2025, 70 persen penduduk kita ini akan ada di perkotaan. Kalau dunia di tahun 2050, 80 persen penduduk dunia akan di perkotaan. Apa yang terjadi? Beban kota akan menjadi sangat berat,” ungkap Presiden Joko Widodo.

 

Oleh karena itu, lanjutnya, rencana kota yang detail untuk setiap kota di Indonesia penting dilakukan. Pasalnya, fenomena seperti di Eropa dan Amerika, dimana kota-kota jadi mencekam akibat tingginya tingkat pengangguran dan jumlah orang yang jadi tunawisma.

 

“Kita tidak ingin itu terjadi di negara kita Indonesia,” tegasnya.

 

Anggota DPRD Kaltim Mimi Meriami Br Pane secara langsung turut serta menghadiri acara pembukaan rakernas tersebut.

 

Dalam kesempatan itu, ia mengatakan bahwa dalam rakernas sesuai apa yang telah disampaikan oleh presiden, maka ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian seperti menjadikan kota-kota yang ada di Indonesia sebagai kota masa depan yang nyaman dan layak huni.

 

Kemudian terhadap pentingnya mempersiapkan transportasi masal di setiap kota di Indonesia karena tantangan besar seperti kemacetan sudah mulai dirasakan pada beberapa kota besar seperti Balikpapan, Bandung, Surabaya dan Medan.

 

“Oleh karena itu perencanaan tata kota sangat penting dilakukan di setiap kota,” kata Mimi yang hadir mewakili Ketua DPRD Kaltim ini.

 

Mimi berharap agar dari rakernas APEKSI ini, dapat dihasilkan pemikiran-pemikiran atau perencanaan untuk tata kota kedepan.

 

“Dengan perencanaan yang baik diharapkan kota akan menjadi hijau, smart dan nyaman bagi masyarakatnya,” tandasnya.

 

Pembukaan Rakernas APEKSI XVII ditandai dengan pemukulan lesung yang dilakukan Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud dan Ketua Dewan Pengurus Apeksi Eri Cahyadi, Forkopimda Kaltim dan Wali Kota se Indonesia. (hms8)

TULIS KOMENTAR ANDA
Berkonsekuensi Pidana dan Perdata, Gabungan Komisi Minta Transparansi Kasus Tambang Ilegal di KHDTK Unmul
Berita Utama 5 Mei 2025
0
SAMARINDA. Gabungan Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat dengar pendapat terkait progres penanganan permasalahan pertambangan ilegal di kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) Universitas Mulawarman, Senin (5/5/2025). Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Darlis Pattalongi menuturkan dari hasil pemaparan dari perwakilan Polda Kaltim, Balai Gakkum Kehutanan Wil. Kalimantan, Kepala Dinas ESDM Kaltim, Dinas Lingkungan Hidup Kaltim, Kepala Dinas PMPTSP Kaltim, Direktorat Universitas Mulawarman, Dekan Fakultas Kehutanan Unmul, Pengelola KHDTK Unmul, dan lainnya jelas bahwa kegiatan penambangan di wilayah KHDTK Unmul adalah merupakan pertambangan illegal yang berkonsekuensi pidana dan perdata. Berdasarkan koordinat yang beririsan secara langsung dengan konsesi KSU Putra Mahakam Mandiri. “Tadi juga dijelaskan memang pintu masuk ke lokasi itu merupakan konsesi KSU PMM,” kata Darlis Pattalongi didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis, Ketua Komisi IV Baba, dan lainnya. Selain itu, rapat bersepakat untuk meminta Ditreskrimsus Polda Kaltim untuk melakukan penetapan tersangka paling lama dua minggu. “Sehubungan Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan telah melakukan langkah – langkah penyidikan berupa pemanggilan terhadap 14 orang saksi dan telah memeriksa 10 orang sebagai saksi, dan menyelesaikan selama dua minggu,”terangnya. Unmul termasuk Fakultas Kehutanan dan Pengelola KHDTK diminta untuk segera menyelesaikan perhitungan valuasi ekonomi untuk mengetahui kerugian materi. Hal ini terkait kerugian materil yang tergolong perdata. Komisi gabungan DPRD Kaltim juga meminta Pemprov Kaltim memberikan dukungan fasilitas kepada pengelola KHDTK. Meminta penanganan kasus KHDTK oleh Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan dan Polda Kaltim untuk dilakukan secara transparan.  Serta meminta Fakultas Kehutanan Unmul untuk mengajukan revisi izin usaha pertambangan (IUP) pihak – pihak yang arealnya masuk dalam kawasan KHDTK (KSU Putra Mahakam Mandiri dan CV Bismillah Reskaltim) kepada Kementerian ESDM RI. Wakil Rektor bidang kerjasama di Universitas Mulawarman (Unmul) Nataniel Dengen menyampaikan Unmul mendapatkan surat dari koperasi untuk kerjasama pertambangan, oleh rektor didisposisi ke wakil rektor bidang kerjasama dan Dekan Fakultas Kehutanan pada tahun 2024. Kemudian Dekan Fakultas Kehutanan dan Wakil Rektor Bidang Kerjasama melakukan diskusi yang hasilnya tidak menindaklanjuti permintaan kerjasama sebagimana keinginan dari surat tersebut. "Tidak menanggapi dan tidak melanjutkan,"terangnya. “Satu dua hari setelah lebaran idulfitri mendengar adanya areal KHDTK yang ditambang, kemudian rektor memerintahkan saya melakukan pengecekan lapangan keesokan harinya,” tambahnya. (hms4)