Menjadi Acuan Arah Pembangunan, Data Presisi Diharapkan Menyentuh Seluruh Kaltim

Jumat, 16 Februari 2024 127
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyerahkan Peta Adminsitratif Desa Babulu Laut, Kabupaten Penajam Paser Utara
BALIKPAPAN.  Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud mengapresiasi Data Desa Presisi yang merupakan hasil sensus yang menggabungkan teknologi dan SDM dalam proses pengumpulan data di 40 Desa dan Kelurahan di Penajam Paser Utara.

Menurutnya, data desa presisi dapat menjadi acuan dalam menentukan kebijakan arah pembangunan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat. Hal ini disebabkan data presisi dimaksud memberikan gambaran data secara komprehensif terhadap suatu wilayah.

Berisikan data dengan akurasi tinggi yang memuat demografi, ekonomi, lingkungan, serta patologi sosial di suatu desa/kelurahan, data presisi dinilai akan membuat kebijakan pembangunan dalam arti luas akan tepat sasaran.

“Misalkan pertanian dan perkebunan, akan diketahui mana saja wilayah yang cocok untuk menjadi fokus pengambangannya sehingga pemerintah dapat membuat program tepat sasaran,”ujar Hasanuddin Mas’ud saat hadiri serah terima hasil data desa dan kelurahan presisi di PPU, Jumat (16/2/2024) di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan.

Politikus Golkar itu mendukung sensus data presisi desa dan kelurahan dilakukan di seluruh kabupaten/kota se-Kaltim. Dengan demikian peningkatan pembangunan yang merata dapat dilakukan dengan maksimal.

“Kita ingin seluruh daerah juga di sensus. Nantinya akan terlihat mana saja sarana dan prasarana pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga infrastruktur jalan yang perlu mendapatkan perhatian dan segera ditindaklanjuti,”tegasnya.

Terkait dengan biaya sensus data desa presisi di PPU yang sepenuhnya ditanggung Bank KaltimTara, Ia berharap agar kedepannya perusahaan yang ada di Kaltim dapat memberikan bantuan melalui dana CSR. (hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.  
Indeks