Masyarakat Miliki Kesempatan Jalankan Program Hasil Pengurangan Emisi Karbon

Rabu, 1 Februari 2023 116
RDP Komisi II dan III DPRD Kaltim dengan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim membahas pembayaran hasil kerja atas pengurangan emisi karbon di Kaltim, di Kantor DPRD Kaltim, Selasa (31/1)
SAMARINDA. Dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang, Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPRD Kaltim yang mengundang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni.

Hal itu menindaklanjuti adanya kesepakatan pembayaran hasil kerja atas pengurangan emisi di Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditanda tangani oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan World Bank.

Sebelumnya dalam surat yang tertuang dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI perihal program pengurangan emisi di Kaltim yakni  komitmen RBP untuk penurunan emisi tersebut tercatat sebesar USD 110juta dan akan disalurkan  melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Kementerian Keuangan.

“Program ini memang sudah berjalan selama sepuluh tahun, ini yang menjadi pertanyaan DPRD Kaltim. Berapa Dana yang akan masuk ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ternyata yang bisa kita terima sebesar Rp 69 Miliar dan ini akan masuk dalam pendapatan pada APBD kita (Kaltim) tetapi untuk penggunaannya sudah spesifik dan tidak bisa dibelanjakan yang lain-lain. Kemana akan dibelanjakan tentunya sesuai dengan petunjuk teknis dari KLHK untuk mengurangi dan mencegah deforestasi, untuk memelihara hutan-hutan kita,” urai Veridiana.

Soal entitas yang akan menerima dari kegiatan ini tentu masyarakat yang ada di lapangan. Mereka tidak terima uang namun dalam bentuk program seperti pelatihan, pembelian bibit tanaman untuk penanaman kembali sejumlah lahan.

Hasil pertemuan yang juga dihadiri Sekretaris Komisi III Sarkowi V Zahry bahwa Rekomendasi DPRD Kaltim terkait program ini yaitu perlunya mensosialisasikan kepada masyarakat “Karena tahun ini baru akan menerima sehingga masyarakat perlu tau bahwa ada program terkait mencegah dan mengurangi deforestasi. Supaya masyarakat tahu bahwa ini ada semacam stimulan untuk kita melakukan penghijauan, yang juga perlu diketahui dana ini belum masuk di APBD Kaltim sehingga kami meminta Pemerintah segera ke Kemendagri bagaimana supaya dana ini masuk dalam APBD Kaltim,”kata Veridiana.

Ia juga menyinggung timbal balik secara ekonomi bagi masyarakat, tentu ada menurut Veridiana karena pada program memanfaatkan  hutan, untuk di Kehutanan sendiri terdapat namanya KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) yaitu seperti Kelompok Perhutanan Sosial yang didalamnya mereka bisa berkebun dan menjual hasilnya. “Namun tidak boleh menjual kayu. Selain itu Kelompok Masyarakat Hukum Adat juga demikian, sehingga bisa melaksanakan pembinaan untuk memelihara lingkungan,” sebut Veridiana.

Senada dengan Veridiana, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono dana hasil program pengurangan emisi karbon bisa segera ditindaklanjuti agar bisa segera dicairkan. “Komisi II bersama Komisi III DPRD Kaltim bersama-sama untuk kemudian bagaimana hasilnya bisa segera cair, apakah perlu ke Komisi di DPR-RI demi rakyat Kaltim, seperti apa juknisnya” kata Tiyo.

Sejumlah Anggota DPRD Kaltim yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu, Mimi Meriami BR Pane, Sutomo Jabir, Saefuddin Zuhri, Agiel Suwarno A Komariah dan Sapto Setyo Pramono. (adv/hms5)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Zakat ASN Melalui Baznas
Berita Utama 23 September 2025
0
Samarinda – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya optimalisasi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di lingkungan Pemprov Kaltim melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).    Hal ini mengemuka dalam rapat kerja bersama Baznas Provinsi Kaltim, perangkat daerah, RSUD, dan mitra kerja lainnya yang berlangsung di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Selasa (23/09/2025).   Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, menegaskan bahwa pengelolaan ZIS harus dilakukan secara maksimal, tidak hanya dari sisi penghimpunan, tetapi juga pemanfaatannya secara strategis. “Zakat ini harus benar-benar bisa mendukung pembangunan daerah. Pengelolaannya perlu disinergikan dengan program CSR agar manfaatnya lebih luas dan terukur,” ujarnya.   Sementara itu, Anggota Komisi IV, Fadly Imawan, menyampaikan perlunya penguatan regulasi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) agar ASN memiliki dasar hukum yang jelas dalam menunaikan zakat penghasilan. “Kami mendorong agar Pergub segera diterbitkan, sehingga pelaksanaan zakat oleh ASN memiliki payung hukum yang kuat,” jelasnya.   Anggota Komisi IV lainnya, Damayanti, turut menekankan pentingnya kontribusi ZIS dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Ia mengusulkan agar Baznas memberikan apresiasi kepada OPD atau pegawai yang konsisten dalam menunaikan ZIS. “Baznas harus hadir untuk masyarakat yang membutuhkan. Reward bagi OPD atau ASN yang aktif berzakat dapat menjadi motivasi positif,” tuturnya.   Dari pihak eksekutif, Asisten I Setda Provinsi Kaltim, Syirajudin, menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim telah menerbitkan Surat Edaran sejak tahun 2024 terkait kewajiban zakat bagi ASN dengan penghasilan di atas Rp 6,8 juta.    Ia juga menyampaikan bahwa Ranpergub Zakat saat ini tengah dalam proses harmonisasi dan akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. “Baznas juga perlu menjangkau perusahaan swasta yang beroperasi di Kaltim. Dalam Ranpergub, terdapat pasal yang mengatur kewajiban zakat bagi pelaku usaha,” terangnya.   Ketua Baznas Provinsi Kaltim, Ahmad Nabhan, melaporkan bahwa potensi ZIS dari ASN dan P3K di lingkungan Pemprov Kaltim diperkirakan mencapai Rp 12 miliar per tahun. Namun, realisasi saat ini masih belum optimal.   “Zakat terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Prinsip kami adalah 3A yakni aman secara syar’i, aman secara regulasi, dan aman untuk NKRI. Dana yang masuk saat ini sebesar Rp 15 miliar, dan yang telah disalurkan mencapai Rp 13 miliar,” ungkapnya.   Rapat menyepakati agar pengumpulan zakat ASN di lingkungan Pemprov Kaltim dilakukan secara optimal melalui Baznas. Selain itu, Baznas diminta menyusun peta potensi zakat di setiap OPD dan secara rutin melakukan sosialisasi.    Komisi IV DPRD Kaltim juga mendorong adanya program reward bagi OPD atau lembaga yang berhasil memaksimalkan pengumpulan ZIS. “OPD mitra kerja Komisi IV harus menjadi teladan dalam pengumpulan zakat. Ke depan, reward bisa menjadi pemicu bagi OPD lain untuk lebih serius,” tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, dalam kesimpulan rapat. (adv/hms7)
Indeks