Legislator Perempuan Karang Paci Dorong Kaum Hawa Ambil Bagian Dalam Politik

Selasa, 28 Juni 2022 239
Anggota DPRD Kaltim Mimi Meriami BR Pane
SAMARINDA. Anggota DPRD Kaltim Mimi Meriami BR Pane mendorong kaum perempuan Kaltim untuk berani tampil dalam kancah politik. Dikatakan wanita yang juga merupakan Sekretaris fraksi PPP ini, saat ini khususnya di Kaltim, kursi legislatif perempuan di DPRD Kaltim kurang dari 30 persen dari jumlah legislatif laki-laki. Padahal kata dia, kaum perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki untuk menjadi anggota legislatif. “Di DPRD Kaltim punya 11 Legislator perempuan. Keterwakilan 30 persen perempuan kita memang belum tercapai, tapi kita bersyukur karena kita sudah 20 persen. Kita tidak hangat lihat kualitas, tapi kuantitas juga. Karena dari sisi politik, tentu ada perjuangan politik. Kalau ini dikolaborasikan akan potensial menghasilkan kebijakan yang baik agar perempuan melek politik,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Menurutnya, saat ini minat kaum perempuan terhadap politik semakin terbuka. Untuk itu, kata dia, perlunya dukungan semua pihak guna memberikan kesempatan kepada perempuan untuk dapat ambil bagian dalam dunia politik. Termasuk dukungan terbesar yang berasal dari keluarga. Karena kata dia, Indonesia masih kental dengan budaya yang menginginkan agar kaum perempuan lebih banyak beraktivitas di dalam rumah. “Minat perempuan akan politik semakin baik, terlihat dari keanggotaan perempuan di partai politik yang sudah mulai banyak. Tentu ini juga diperlukan peran dari partai politik itu sendiri untuk pengkaderan,” katanya. “Memang di lapangan kalau saya lihat dari sisi budaya kita yang masih menganggap bahwa perempuan di rumah. Tapi tentunya dengan tingkat pendidikan kita yang terus meningkat, maka pemikiran baru akan mulai mengarah ke sana,” sambungnya.

Kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, anggota DPRD Kaltim yang juga duduk sebagai anggota Komisi III ini menyampaikan apresiasinya atas dorongan dan motivasi yang diberikan kepada kaum perempuan Kaltim untuk membuka pemikiran akan dunia politik, melalui sosialisasi dan seminar. “Saya apresiasi Pemprov melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan yang sudah memberikan seminar meningkatkan peran perempuan dalam politik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi program nyata untuk bagaimana perempuan bisa lebih mempunyai kemampuan dalam kepemimpinan dan pendidikan politik,” imbuhnya. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Paripurna DPRD Kaltim ke-35: DPRD dan Pemprov Kaltim Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2025
Berita Utama 12 September 2025
0
Samarinda— DPRD Provinsi Kalimantan Timur bersama Pemerintah Provinsi Kaltim resmi menandatangani kesepakatan perubahan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Penandatanganan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-35 di Gedung Utama DPRD Kaltim, Jumat (12/9/2025) malam. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua Ekti Imanuel dan Ananda Emira Moeis. Hadir pula Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Sekda Sri Wahyuni, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, tokoh masyarakat, akademisi, dan insan pers. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kaltim menyampaikan apresiasi atas kerja sama intensif antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. “Kesepakatan ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah bentuk nyata komitmen bersama untuk menghadirkan pembangunan yang lebih responsif dan berkeadilan,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa perubahan KUA-PPAS mencerminkan dinamika kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan yang lebih tepat sasaran. “Anggaran bukan hanya angka. Ia adalah cerminan visi pembangunan dan keberanian menjawab tantangan daerah secara konkret,” tambahnya. Sementara, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji turut menyampaikan apresiasi atas sinergi antara legislatif dan eksekutif. Menurutnya, perubahan KUA-PPAS merupakan bagian dari penyesuaian terhadap kondisi aktual dan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap mengedepankan efisiensi dan keberpihakan kepada masyarakat. Penandatanganan dokumen dilakukan oleh pimpinan DPRD, Wakil Gubernur, dan Sekda Kaltim, disaksikan seluruh peserta rapat. Momen ini menjadi tonggak penting dalam proses penyusunan perubahan APBD 2025, yang akan dilanjutkan dengan penyampaian nota keuangan dan rancangan peraturan daerah. Rapat paripurna ditutup dengan harapan agar tahapan selanjutnya berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat Kaltim. Suasana rapat berlangsung khidmat dan terbuka untuk publik, mencerminkan semangat transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan anggaran daerah. (adv/hms6)