Konsultasi Pansus Propemperda ke Kemendagri

Kamis, 20 Mei 2021 116
Pansus Propemperda saat konsultasi ke Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, (19/5/2021).
JAKARTA. Panita Khusus pembahas Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Kalimantan Timur berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri RI, Selasa (19/5/2021).

Kunjungan dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo dan Ketua Pansus Propemperda Jahidin, didampingi Jawad Sirajuddin, Edy Sunardi Darmawan, M Udin, Rima Hartati, dan Masykur Sarmian. Rombongan diterima Analis Hukum Ahli Muda pada Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri Musfirotun Harjuniati.

Jahidin mengatakan konsultasi dimaksudkan untuk menerima masukan terkait draf rancangan peraturan daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya.

Pasalnya, tujuan dari raperda ini dalam rangka memberikan pedoman yang sistematis dalam perencanaan Propemperda di daerah, panduan dalam menentukan skala prioritas penyusunan Propemperda, dan memberikan pedoman mengenai pola koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah dengan DPRD dalam pembangunan hukum di daerah.

"Penting untuk menerima masukan-masukan agar jangan sampai ketika telah disahkan banyak terdapat kekurangan yang justru membuat raperda dimaksud tidak teraplikasi dengan baik," tuturnya.

Adapun hasil konsultasi lanjut dia tidak ada perubahan dan dinilai telah sesuai tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan setingkat peraturan presiden maupun peraturan menteri.

"Alhamdulillah, dari hasil konsultasi tidak ada penambahan ataupun pengurangan pasal karena telah sesuai. Hasil konsultasi ini akan didapatkan nantinya dengan mitra kerja pemerintah agar bisa di proses ketahanan selanjutnya sampai pengesahan," katanya. (adv)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Pemerataan Pembangunan Wujud dari Keadilan
Berita Utama 23 April 2025
0
SAMARINDA. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud menuturkan pemerataan pembangunan di seluruh daerah merupakan wujud dari keadilan sehingga harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan dalam arti luas. ”Tidak boleh pembangunan hanya berfokus pada satu daerah saja, setiap daerah memiliki hak yang sama dalam mendapatkan perhatian dari pemerintah,”tutur Hasanuddin Mas’ud saat memberikan pengarahan pada kegiatan Forum Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dan Renja Tahun 2026, Rabu (23/4/2025). Ia mengingatkan agar pembangunan harus benar-benar dirasakan manfaatnya. Untuk itu pentingnya meninggalkan ego sektoral dan berfokus serta bersinergi guna mencapai hasil maksimal. “Tidak bisa misalnya, PU melaksanakan pembangunan jalan kemudian setelah tak berapa lama jalan harus dibongkar karena membangun saluran air. Ini program tidak pas karena tidak ada sinergi sebelumnya. Lalu kemudian misalnya, membangunan jalan yang jarang digunakan masyarakat, ini menjadi mubazir. Disinilah pentingnya perencanaan, dan bekerja lebih profesional,”ujarnya. Menurutnya, pendekatan pembangunan dan rencana kerja pembangunan harus memenuhi beberapa pendekatan, diantaranya teknokrat misal dengan melihat skala prioritas karena tidak semua aspirasi dan program masuk RPJMD. Kemudian pendepatan politis, contohnya visi dan misi Gubernur Kaltim, termasuk didalamnya usulan bersifat aspiratif seperti pada musyawarah pembangunan. “Musrenbang itu mewakili aspirasi masyarakat, yang didalamnya juga memuat pokok-pokok pikiran DPRD,”terangnya. Politikus Golkar itu menerangkan bahwa semua itu dimaksudkan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, efesien efektif, keselarasan dan berkeadilan. (hms4)
Indeks