-cover.jpg)
SAMARINDA - Ketua Komisi I DPRD Prov. Kaltim, Selamat Ari Wibowo mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) untuk penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut diadakan di Ruang Rapat Bina Bangsa Badan Kesbangpol Prov. Kaltim, Samarinda, Kamis (19/02/2025).
Dalam acara yang dibuka langsung oleh Sekretaris Badan Kesbangpol Prov. Kaltim, Ahmad Firdaus Kurniawan, turut hadir pula Kepala BPS Prov. Kaltim Mas’ud Rifai. Selain itu, peserta yang hadir dalam FGD ini berasal dari berbagai kalangan yang terkait langsung dengan indikator-indikator IDI meliputi Sekretariat DPRD, Perwakilan PTUN, Perwakilan OPD, Akademisi, Wartawan dan Jurnalis, Partai Politik, Aparat Keamanan, LSM, Organisasi Mahasiswa, Organisasi Masyarakat, serta Panitia dari BPS dan Bakesbangpol.
Dalam sambutannya, Ahmad Firdaus Kurniawan menjelaskan bahwa IDI merupakan program prioritas nasional yang menggunakan metode pengukuran baru. Pengukuran tersebut mencakup tiga aspek utama: aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi, yang dijabarkan ke dalam 24 indikator meliputi kinerja bidang politik, ekonomi, dan sosial.
Setelah acara selesai, Ketua Komisi I DPRD Prov. Kaltim, Selamat Ari Wibowo menegaskan pentingnya penguatan demokrasi di daerah melalui peningkatan partisipasi politik masyarakat, tata kelola pemerintahan yang transparan, serta penguatan peran lembaga legislatif dan eksekutif. “Indeks Demokrasi Indonesia menjadi instrumen penting untuk mengukur kualitas demokrasi di daerah. Karena itu, diperlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong perbaikan di setiap indikator,” ujar Selamat.
Ia menekankan bahwa pengembangan IDI harus didukung kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, peningkatan literasi politik masyarakat, serta penguatan peran masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan. “Kami di DPRD sebagai lembaga pengawasan dan penganggaran mendukung penuh program ini. Gubernur menargetkan indeks demokrasi di Kalimantan Timur meningkat, namun indikator ini juga harus didukung sosialisasi intens kepada masyarakat,” jelasnya.
Menurut Khalil, pendidikan politik kepada masyarakat terus dilakukan oleh pelaku politik melalui berbagai forum, seperti hearing dialog, reses, dan kegiatan sosialisasi lainnya. “Banyak pelaku politik yang turun langsung ke masyarakat untuk memberikan pendidikan politik, termasuk melalui dialog dan reses,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya solusi konkret dari pemerintah provinsi melalui penguatan sumber daya manusia dan keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). “Bukan hanya Kesbangpol, tetapi juga Dinas Infokom, Baperida, dan Biro Hukum harus memaksimalkan peran untuk meningkatkan capaian indikator IDI,” pungkasnya. (hms7)
Dalam acara yang dibuka langsung oleh Sekretaris Badan Kesbangpol Prov. Kaltim, Ahmad Firdaus Kurniawan, turut hadir pula Kepala BPS Prov. Kaltim Mas’ud Rifai. Selain itu, peserta yang hadir dalam FGD ini berasal dari berbagai kalangan yang terkait langsung dengan indikator-indikator IDI meliputi Sekretariat DPRD, Perwakilan PTUN, Perwakilan OPD, Akademisi, Wartawan dan Jurnalis, Partai Politik, Aparat Keamanan, LSM, Organisasi Mahasiswa, Organisasi Masyarakat, serta Panitia dari BPS dan Bakesbangpol.
Dalam sambutannya, Ahmad Firdaus Kurniawan menjelaskan bahwa IDI merupakan program prioritas nasional yang menggunakan metode pengukuran baru. Pengukuran tersebut mencakup tiga aspek utama: aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi, yang dijabarkan ke dalam 24 indikator meliputi kinerja bidang politik, ekonomi, dan sosial.
Setelah acara selesai, Ketua Komisi I DPRD Prov. Kaltim, Selamat Ari Wibowo menegaskan pentingnya penguatan demokrasi di daerah melalui peningkatan partisipasi politik masyarakat, tata kelola pemerintahan yang transparan, serta penguatan peran lembaga legislatif dan eksekutif. “Indeks Demokrasi Indonesia menjadi instrumen penting untuk mengukur kualitas demokrasi di daerah. Karena itu, diperlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong perbaikan di setiap indikator,” ujar Selamat.
Ia menekankan bahwa pengembangan IDI harus didukung kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, peningkatan literasi politik masyarakat, serta penguatan peran masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan. “Kami di DPRD sebagai lembaga pengawasan dan penganggaran mendukung penuh program ini. Gubernur menargetkan indeks demokrasi di Kalimantan Timur meningkat, namun indikator ini juga harus didukung sosialisasi intens kepada masyarakat,” jelasnya.
Menurut Khalil, pendidikan politik kepada masyarakat terus dilakukan oleh pelaku politik melalui berbagai forum, seperti hearing dialog, reses, dan kegiatan sosialisasi lainnya. “Banyak pelaku politik yang turun langsung ke masyarakat untuk memberikan pendidikan politik, termasuk melalui dialog dan reses,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya solusi konkret dari pemerintah provinsi melalui penguatan sumber daya manusia dan keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). “Bukan hanya Kesbangpol, tetapi juga Dinas Infokom, Baperida, dan Biro Hukum harus memaksimalkan peran untuk meningkatkan capaian indikator IDI,” pungkasnya. (hms7)
-thumb.jpg)
