Kongres BEM XII, Sinergi Mahasiswa Menuju Indonesia Emas,DPRD Kaltim Dukung Mahasiswa Dalam Pembangunan Bangsa

Rabu, 18 Juni 2025 63
HADIR : Anggota DPRD Kaltim Damayanti hadir pada Kongres BEM Se-Kalimantan Ke-XII, Rabu (18/6/2025).
BALIKPAPAN – DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya dalam mendukung peran aktif mahasiswa dalam pembangunan bangsa. Hal ini ditunjukkan melalui kehadiran Anggota DPRD Kaltim, Damayanti, yang mewakili Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dalam pembukaan Kongres BEM Se-Kalimantan Ke-XII, yang berlangsung di Ballroom Cheng Ho, Universitas Mulia Balikpapan, pada Rabu (18/6/2025).

Kongres ini mengangkat tema "Reaktualisasi Karakter Mahasiswa Kalimantan Dalam Dinamika Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”, yang sejalan dengan upaya membangun generasi muda yang berintegritas, progresif, dan berkontribusi dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Dalam kesempatan tersebut, Damayanti menyampaikan apresiasi atas semangat mahasiswa dalam berdiskusi dan merumuskan gagasan strategis bagi kemajuan bangsa. Ia menekankan bahwa DPRD Kaltim senantiasa mendukung inisiatif positif yang dapat memperkuat kepemimpinan dan partisipasi mahasiswa dalam berbagai sektor.

"Kongres ini menjadi wadah penting bagi mahasiswa untuk menyalurkan ide-ide inovatif serta memperkuat karakter kebangsaan dalam menghadapi tantangan zaman. DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus mendorong partisipasi generasi muda dalam proses pembangunan yang lebih inklusif,"ujar Damayanti.

Sejumlah tokoh nasional turut menghadiri acara ini, termasuk Sultan Pontianak Ke-IX, Anggota DPDRI Syarif Melvin, serta Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan, yang memberikan perspektif kebijakan dan kepemimpinan kepada para mahasiswa.

DPRD Kaltim melihat Kongres BEM Se-Kalimantan Ke-XII sebagai langkah strategis untuk menguatkan solidaritas dan sinergi antarmahasiswa dalam mendorong pembangunan daerah dan nasional. Ke depan, DPRD Kaltim akan terus mendukung kegiatan yang memberikan dampak positif bagi pengembangan sumber daya manusia dan kemajuan Kalimantan Timur. (adv/hms)
TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)