Komitmen Bersama Mewujudkan Kesejahteraan Inklusif, DPRD Kaltim Hadiri Penyerahan Gratispol dan Jospol di Berau

Rabu, 16 Juli 2025 5
Anggota DPRD Kaltim Syarifatul Sya’diah, Apansyah, dan Husin Djufrie hadir mendampingi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim dalam penyerahan penghargaan Gratispol dan Jospol di Berau.
BERAU – Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah bersama Apansyah dan Husin Djufrie, turut hadir mendampingi Gubernur Rudy Mas’ud (Harum) dan Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji dalam penyerahan program Gratispol dan Jospol kepada masyarakat Kabupaten Berau, Rabu (16/7/2025) di Ballroom SM Tower, Tanjung Redeb. Kehadiran wakil rakyat dari parlemen Kaltim ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk nyata pendampingan DPRD terhadap agenda pembangunan yang menyentuh dimensi sosial, spiritual, dan kesejahteraan rakyat. Syarifatul Sya’diah menyampaikan bahwa DPRD Kaltim mendukung sepenuhnya program ini dan berkomitmen untuk mendorong keberlanjutan serta perluasan cakupannya.

“Kami di DPRD tak hanya mengawal melalui anggaran, tapi juga memastikan program ini menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini kurang tersentuh. Ini bukan sekadar penghargaan, tapi pengakuan atas pengabdian,” ucapnya.

Senada, Apansyah menilai Gratispol dan Jospol sebagai contoh ideal dari keberpihakan anggaran terhadap kelompok yang menjaga nilai-nilai kehidupan sosial dan spiritual masyarakat.

“Kami ingin program ini menjadi bagian dari kebijakan berkelanjutan. DPRD hadir bukan hanya dalam seremoni, tapi dalam membangun nilai melalui kebijakan publik,” tegasnya.

Sementara itu, Husin Djufrie menyoroti pentingnya perhatian lebih bagi Berau sebagai wilayah strategis.

“Berau merupakan gerbang utara Kalimantan Timur, kaya akan sumber daya dan tantangan. Perlindungan sosial di daerah seperti ini harus menyeluruh. Kami di DPRD mendorong agar kebijakan serupa diprioritaskan di wilayah perbatasan dan pesisir,” ujarnya.

Sebagai mitra sejajar eksekutif, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya kesinambungan dan keberlanjutan program berbasis pengabdian, mulai dari penghargaan kepada marbut, guru agama, penjaga rumah ibadah non-Muslim, hingga pemberian insentif bagi puluhan ribu tenaga pendidik.

Selain penyerahan Gratispol dan Jospol, kegiatan ini juga dirangkai dengan penyaluran Sertifikat Halal kepada pelaku UMKM, bantuan sambungan listrik untuk 163 kepala keluarga di 10 desa, pemberian alat ibadah lintas agama, serta bantuan sosial untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial. Kehadiran DPRD Kaltim dalam agenda ini menjadi bagian dari komitmen lembaga legislatif untuk terus mendampingi dan mengawal program-program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. (hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Legislator Kaltim Apansyah Apresiasi Kolaborasi Lintas Sektoral untuk Pelestarian Lingkungan
Berita Utama 21 Juli 2025
0
SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menegaskan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan melalui kerja sama strategis dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dan Yayasan Laut Biru Kepulauan Derawan (YLBKD). Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di Ruang Rapat Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (21/07/2025). Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menandatangani nota kesepahaman bersama Direktur YKAN Herlina Hartanto dan Direktur YLBKD Dadang I K Mujiono. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Apansyah, yang hadir pada kesempatan itu menyampaikan dukungannya atas inisiatif ini sebagai langkah maju dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Kolaborasi ini penting untuk memastikan pembangunan di Kalimantan Timur tidak mengabaikan aspek lingkungan. Kami di DPRD mendukung penuh upaya ini sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga hutan, laut, dan keberlangsungan hidup masyarakat,” ujar Apansyah. Kaltim dikenal sebagai salah satu provinsi dengan kekayaan biodiversitas yang luar biasa, baik di hutan tropis maupun wilayah pesisir seperti Kepulauan Derawan—yang telah diakui sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Perlindungan terhadap kawasan- kawasan ini menjadi bagian penting dalam arah kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Gubernur Rudy Mas’ud menekankan bahwa pembangunan tidak boleh berjalan di atas pengorbanan lingkungan. Ia menyoroti perlunya sinergi antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat sipil sebagai kunci keberhasilan pelestarian. Pembangunan tidak boleh mengorbankan lingkungan. Justru lingkungan harus menjadi fondasi dalam setiap kebijakan. Kolaborasi multipihak seperti ini adalah bagian dari upaya mewujudkan visi Kaltim dalam menyongsong Indonesia Emas 2045,” tegasnya. Kerja sama ini mengusung tiga prinsip utama: pembangunan berkelanjutan, pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, serta pelibatan aktif masyarakat lokal. Pemprov Kaltim menyatakan akan terus memperluas kemitraan serupa demi menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian alam.(hms9/hms4)