Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Kepemimpinan Pemuda Melalui Audiensi Kader PKPMD

Kamis, 12 Juni 2025 30
omisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menerima audiensi dari peserta Pelatihan Kader Pemimpin Muda Daerah (PKPMD/Talena Muda) tingkat provinsi, Kamis (12/6/2025).
SAMARINDA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menerima audiensi dari peserta Pelatihan Kader Pemimpin Muda Daerah (PKPMD/Talena Muda) tingkat provinsi, Kamis (12/6/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari program Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim dalam membina generasi muda agar berdaya saing dan siap berkontribusi dalam  pembangunan daerah.

Audiensi dipimpin oleh Sekretaris Komisi IV Darlis Pattalongi, didampingi Wakil Ketua Komisi IV, Andi Satya Adi Saputra, serta Anggota Komisi IV, Sarkowi V Zahry, Agus Aras, dan Agusriansyah Ridwan.

Sementara itu, rombongan dari Dispora Kaltim dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Pemuda, Mardareta, bersama 50 peserta kader PKPMD. Dalam audiensi tersebut, Darlis menekankan bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang menduduki jabatan formal, tetapi juga tentang bagaimana seseorang mampu memimpin dirinya sendiri dengan baik.

"Menjadi pemimpin bukan hanya soal jabatan, tetapi soal tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat. Jika kita mampu memimpin diri sendiri, maka kita akan lebih siap menjalankan tanggung jawab yang lebih besar,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh koleganya, Andi Satya. Ia menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia di tengah pesatnya perkembangan Kaltim, khususnya sebagai penyangga utama Ibu Kota Negara (IKN).

“Pemuda harus siap beradaptasi dengan perubahan zaman dan menjadi bagian dari proses pembangunan. Program seperti ini tidak hanya membekali keterampilan teknis, tetapi juga
membentuk karakter dan etos kerja,” jelasnya.

Dispora Kaltim, dijelaskan Mardareta, melalui program PKPMD, berupaya mencetak calon pemimpin yang tidak hanya tangguh dan adaptif dalam menghadapi dinamika sosial, tetapi juga
memiliki kapasitas strategis dalam mengelola perubahan serta menghadapi tantangan pembangunan.

“Kami ingin membentuk pemuda yang tidak hanya kompeten secara profesional, tetapi juga memiliki karakter kepemimpinan yang kuat, mampu beradaptasi dengan perubahan zaman,
dan berkontribusi nyata dalam pembangunan serta kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Program ini lanjut dia, dirancang untuk memperkuat keterampilan kepemimpinan, etos kerja, serta wawasan strategis, guna memastikan generasi muda yang siap menghadapi tantangan di berbagai sektor, baik sosial, ekonomi, maupun politik.

"Program ini menjadi bukti bahwa pembangunan karakter dan kepemimpinan tidak semata- mata lahir dari pengalaman birokrasi, tetapi juga dari pembinaan berkelanjutan terhadap generasi muda," sebut Mardareta.

Melalui audiensi ini, DPRD Kaltim berharap kegiatan pelatihan dan kaderisasi kepemimpinan dapat terus ditingkatkan. Para kader diharapkan menjadi motor penggerak dalam sektor sosial, ekonomi, hingga politik, membawa perubahan nyata di daerah masing-masing.

“Generasi muda yang berintegritas dan berjiwa kepemimpinan akan menjadi pilar penting dalam pembangunan Kaltim ke depan,” tutup Darlis. (hms11)
TULIS KOMENTAR ANDA
Pendidikan Tak Relevan Jadi Akar Ketimpangan, DPRD Kaltim Dorong Kurikulum Berbasis Lokalitas
Berita Utama 31 Juli 2025
0
SAMARINDA. Ketimpangan pembangunan sumber daya manusia antara pusat dan pinggiran di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan. Sistem pendidikan nasional dinilai belum mampu menyentuh realitas lokal, sehingga gagal menjawab kebutuhan riil masyarakat di daerah kaya sumber daya alam namun tertinggal dari sisi kualitas SDM. Sorotan ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, yang menilai, pendekatan pendidikan yang masih terlalu sentralistik menjadi penghambat utama. “Selama ini pendekatan pendidikan kita masih terlalu sentralistik, padahal tiap wilayah punya kebutuhan dan kekuatan masing-masing. Ketika pendidikan tidak relevan dengan realitas  lokal, maka pembangunan pun berjalan timpang,” jelasnya. Menurutnya, solusi dari stagnasi kualitas pendidikan di daerah adalah dengan mengembangkan model pembelajaran berbasis karakteristik lokal. Bagi politisi Fraksi PKS ini, kurikulum pendidikan tidak cukup hanya mengikuti standar nasional, tetapi juga harus mampu menyerap nilai-nilai budaya lokal, kebutuhan dunia kerja setempat, serta potensi ekonomi daerah. “Ini bukan semata soal menjaga warisan leluhur, tapi bagaimana menjadikan kearifan lokal sebagai fondasi dalam menyiapkan generasi yang mampu menjawab tantangan pembangunan di wilayahnya sendiri,” ujarnya. Ia menegaskan, pendidikan kontekstual bukan sekadar upaya pelestarian budaya, melainkan langkah strategis agar mencetak lulusan yang adaptif, kompeten, dan siap membangun daerah secara mandiri. Kritik keras juga disampaikan Agusriansyah terhadap pola kebijakan pendidikan nasional yang dianggap terlalu memusatkan peran pemerintah pusat, sementara masyarakat di daerah pinggiran, seperti wilayah pesisir dan pedalaman Kaltim, hanya diposisikan sebagai objek dari program yang bersifat seragam. Sebagai bagian dari Fraksi PKS DPRD Kaltim, Agusriansyah mendorong perlunya kolaborasi konkret antara pemerintah daerah, institusi pendidikan, serta komunitas lokal agar merumuskan arah pendidikan yang lebih adil dan relevan. “Pendidikan harus berangkat dari realitas yang ada. Ketika sistem pendidikan mampu mencerminkan identitas lokal, maka hasilnya tidak hanya mencetak lulusan berkualitas, tetapi juga memperkuat jati diri dan daya saing daerah,” tutupnya. Dengan pendekatan ini, pendidikan tidak hanya menjadi alat mobilitas sosial, tetapi juga instrumen strategis pemerataan pembangunan antar wilayah di Kaltim. (hms7)